Suara.com - Pemerintah telah mengidentifikasi berbagai potensi tantangan, termasuk peningkatan mobilitas masyarakat yang diperkirakan mencapai 110 juta orang menjelang Nataru.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai mengikuti rapat terbatas di Kantor Presiden, Senin (16/12/2024).
Ia mengatakan pIdentifikasi tersebut dilakukan mengikuti instruksi Pesiden Prabowo Subianto kepada jajaran kabinet untuk fokus terhadap isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan menjelang Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru).
"Tadi Bapak Presiden Prabowo menyampaikan dan menekankan kepada kita semua agar masing-masing kementerian dan stakeholder yang memang bertanggung jawab pada isu kelancaran, keselamatan, dan keamanan nataru terutama juga diantaranya untuk meyakinkan agar saudara-saudara kita yang merayakan Natal ini bisa beribadah dengan baik dan merasa aman dan nyaman," tutur AHY.
Berdasarkan laporan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Polri dan TNI telah menyiapkan personel untuk mengamankan rumah ibadah, jalur perjalanan, serta titik rawan lainnya.
Tak hanya itu, berbagai fasilitas pendukung, mulai dari bandara, dermaga, stasiun, hingga terminal, juga telah disiapkan untuk mengakomodasi lonjakan perjalanan.
“Jadi jalan tol di pulau Jawa yang operasional itu sepanjang 1.830 KM. Kemudian tempat istirahat dan pelayanan yang dipersiapkan itu ada 90 secara keseluruhan dan 422 gerbang tol beroperasi,” ujar AHY.
Sementara itu di sektor perdagangan, ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga turut menjadi prioritas pemerintah agar tetap stabil. Pemerintah juga memastikan bahwa pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan listrik dalam kondisi yang aman.
“Tadi Menteri ESDM juga menjelaskan secara umum sudah siap dan tentu akan terus diantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi terkait dengan ketersediaan bahan bakar dan juga listrik, suplai listrik agar sekali lagi ketika ada demand yang tinggi semuanya tetap terjaga dengan baik,” kata AHY.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi kemacetan. Mulai dari menyiapkan posko pemantauan di berbagai titik rawan, rekayasa lalu lintas di ruas-ruas padat seperti Jakarta-Cikampek, termasuk penambahan satu lajur menjadi empat lajur.
“Ini juga akan terus kita kawal, kita monitor melalui command center atau posko yang digelar di berbagai titik yang memiliki kerawanan atau kerentanan terhadap situasi yang membuat traffic itu perlu dikontrol lebih baik lagi,” kata AHY.
Gelar Ratas
Presiden RI Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas mengenai Persiapan Natal Tahun 2024 dan Tahun Baru 2025. Sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, termasuk beberapa menteri, Kapolri dan Panglima TNI hadir.
Membuka rapat terbatas atau ratas, Prabowo mengatakam dirinya sengaja mengumpulkan para menteri dan pejabat terkait pada Senin sore. Tujuannya adalah untuk mengecek dan memastikan kesiapan menghadapi Hari Natal tahun 2024 dan tahun baru 2025.
"Agar seluruh lapisan masyarakat dapat menjalankan hari-hari tersebut dengan penuh kebaikan, penuh sukacita dan yang tepenting dengan penuh rasa aman dan nyaman," kata Prabowo di Kantor Presiden, komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (16/12/2024).
Berita Terkait
Terpopuler
- 36 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 22 Januari: Klaim TOTY 115-117, Voucher, dan Gems
- Alur Lengkap Kasus Dugaan Korupsi Dana Hibah Pariwisata Sleman yang Libatkan Eks Bupati Sri Purnomo
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- Lula Lahfah Pacar Reza Arap Meninggal Dunia
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
Pilihan
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
-
Harga Emas Bisa Tembus Rp168 Juta
-
Fit and Proper Test BI: Solikin M Juhro Ungkap Alasan Kredit Loyo Meski Purbaya Banjiri Likuiditas
-
Dompet Kelas Menengah Makin Memprihatinkan, Mengapa Kondisi Ekonomi Tak Seindah yang Diucapkan?
Terkini
-
WNI Terlibat Jaringan Scam di Kamboja, Anggota Komisi XIII DPR: Penanganan Negara Harus Berbasis HAM
-
Ahmad Ali PSI Luruskan Tafsir Podcast: Gibran Adalah Wapres Potensial, Bukan Lawan Politik Prabowo
-
Dittipideksus Bareskrim Sita Dokumen hingga Data Transaksi dari Penggeledahan PT DSI
-
Pakar Hukum Desak RUU Perampasan Aset Disahkan pada 2026
-
DVI Tuntaskan Identifikasi Korban Pesawat ATR 42-500, Seluruh Nama Sesuai Manifest
-
Angin Kencang Terjang Kupang, 25 Rumah Warga Rusak dan Timbulkan Korban Luka
-
Akademisi UI Ingatkan Risiko Politik Luar Negeri RI Usai Gabung Dewan Perdamaian Gaza
-
PSI Percayakan Bali kepada I Wayan Suyasa Eks Golkar, Kaesang Titipkan Harapan Besar
-
Cegah Stres di Pengungsian, KDM Siapkan Rp10 Juta per KK untuk Korban Longsor Cisarua
-
Kasatgas Tito Karnavian Pastikan Pemulihan Sekolah Pascabencana di Tapanuli Tengah