Suara.com - Komisi Peelindungan Anak Indonesia (KPAI) menekankan bahwa bayi yang meninggal dunia dan diduga tertukar di Rumah Sakit Islam Jakarta (RSIJ) Cempaka Putih juga memiliki hak atas identitasnya. Oleh sebab itu, KPAI mendorong penyelesaian kasus bayi miliki MR dan FS tersebut.
Dalam kasus tersebut, bayi yang dilahirkan FS di RSIJ pada 16 September lalu dinyatakan meninggal sehari setelahnya oleh rumah sakit. Namun, MR dan FS menduga bayinya tertukar karena panjang bayinya ketika baru lahir dengan jasadnya berbeda hampir dua kali lipat.
"Kami meminta harus dicari kejelasan, karena hak anak yang sudah meninggal adalah mendapatkan kepastian latar belakang meninggalnya karena apa," kata Anggota Komisiomer KPAI Diyah Puspitarini ditemui di kantornya, Jakarta, Kamis (19/12/2024).
Terkait tes DNA, Diyah berharap prosesnya bisa segera diketahui agar kasus tersebut menjadi jelas. Dia mengingatkan, apa pun hasil dari tes tersebut, pihak rumah sakit maupun keluarga bayi harus bisa menerimanya dan bertanggung jawab.
"Tentu saja kami berharap agar segera prosesnya selesai dan kedua belah pihak tetap bertanggung jawab," ujarnya.
KPAI turut menjadi pihak ketiga dari proses mediasi yang dilakukan hari ini antara RSIJ Cempaka Putih dengan keluarga bayi. Mediasi berlangsung selama lebih dari lima jam dan dilakukan secara tertutup.
Anggota Komisioner KPAI, Jasra Putra mengungkapkan bahwa mediasi menghasilkan tiga poin kesepakatan. Salah satunya mengenai hasil tes DNA yang nantinya akan turut melibatkan KPAI.
"Tiga kesepakatan itu ditandatangani, tapi poinnya secara umum mereka bersepakat untuk menunggu hasil tes DNA apapun hasilnya baik positif maupun negatif. Namun ada satu pasal yang di mana nanti KPAI juga ikut dilibatkan terkait, katakanlah, informasi atau implikasi dari pengumuman tes DNA," tuturnya.
Mengenai poin-poin lainnya, Jasra mengaku tidak bisa mengungkapkannya ke publik karena butuh izin dari pihak RSIJ serta keluarga bayi. Dia memastikan bahwa mediasi yang dilakukan eejak pagi itu tidak ada intimidasi dari pihak mana pun.
Baca Juga: Babak Baru Skandal Judol di Komdigi, Polisi Periksa Budi Arie Terkait Kasus Dugaan Korupsi
"Tanpa ada intimidasi kemudian dilakukan secara sadar dan prosesnya saya kira ini cukup lama ya. Tapi kami tidak apa-apa asalkan kualitas hasil mediasi itu. Bagi kami adalah agar para pihak secara sadar dan bertanggung jawab bisa menjalankan hasil keputusan tersebut," ucap Jasra.
Berita Terkait
-
Kasus Bayi Meninggal Diduga Tertukar, Dirut RSIJ Cempaka Putih Jamin Pihak Keluarga Bisa Dapat Rekam Medis
-
Usut Kasus Bayi Diduga Tertukar di RSI Cempaka Putih, Kuburannya Dibongkar Polisi Hari Ini
-
Usut Kasus Bayi Meninggal Diduga Tertukar, Dinkes Ancang-ancang Beri Sanksi jika RSIJ Cempaka Putih Terbukti Lalai
-
Kasus Bayi Diduga Tertukar di RS Kawasan Cempaka Putih: Orang Tua Dilarang Lihat hingga Sudah Terbungkus Kain Kafan
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO