Suara.com - PDI Perjuangan kembali menyampaikan permohonan maaf usai melahirkan figur Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi alam perpolitikan di Indonesia. Kekinian Jokowi sendiri telah dipecat oleh PDIP.
Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menilai permohonan maaf lantaran Jokowi tak bisa mengelola pemerintah sesuai dengan semangat partai.
"Bagaimanapun, Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sejak dia menjejakan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo dua periode. Satu periode, meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil, keringat, tenaga dari PDI Perjuangan.," kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, dikutip Jumat (20/12/2024).
Ia menilai, jika selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, 1 tahun terakhir banyak melahirkan kebijakan yang tak sesuai etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDIP.
"Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA, kemudian ditepuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya," katanya.
"Dan kemudian kita juga melihat bagaimana dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam Pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa, dan sebagainya masih terus berlangsung," sambungnya.
Untuk itu, ia pun mengaku partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri merasa terpanggil untuk menyatakan permohonan maaf lantaran sudah melahirkan Jokowi.
"Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi satu tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan," kata dia.
"Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi. Dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas," Deddy menambahkan.
Berita Terkait
-
Bahlil Beri Respons Terbaru Soal Peluang Jokowi Gabung ke Golkar Usai Dipecat PDIP, Apa Katanya?
-
Suwarno Jelaskan Alasan Tidak Setujui Lukisan Yos Suprapto yang Akan Dipamerkan, karena Mirip Jokowi?
-
Cek Fakta, Kejagung Sita Aset Milik Bobby Nasution dan Kaesang, Benarkah?
-
Digugat Imbas PSN PIK 2, Jokowi hingga Aguan Dituntut Ganti Rugi Rp612 Triliun
-
Perdana Dibredel Era Prabowo, Pameran Yos Suprapto Dilarang Tampil di Galeri Nasional: Ada 5 Lukisan Mirip Jokowi
Terpopuler
- Catat Tanggalnya! Ribuan Warga Badui Bakal Turun Gunung Temui Gubernur Banten Bulan April
- 5 Rekomendasi Smartwatch yang Bisa Balas WhatsApp, Mulai Rp400 Ribuan
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Donald Trump: Pangeran MBS Kini Mencium Pantat Saya
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
Pilihan
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
-
Sesaat Lagi! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Bulgaria
-
Melihat 3 Pemain yang Bakal Jadi Senjata Utama Timnas Indonesia Hadapi Bulgaria
-
Profil Sertu Farizal Rhomadhon, Prajurit TNI asal Kulon Progo yang Gugur di Lebanon
Terkini
-
Babak Baru Korupsi Kuota Haji: KPK Tetapkan Petinggi Maktour dan Ketum Kesthuri Sebagai Tersangka
-
Usut Tuntas Kasus Aktivis KontraS, Ketua YLBHI Desak Polri Tangkap Otak di Balik Teror Air Keras
-
PDIP Kutuk Keras Penyerangan TNI di Lebanon, Megawati Beri Instruksi Khusus Ini ke Kader
-
Negosiasi Selat Hormuz Berlanjut, Menlu Sugiono: Ada Sinyal Positif untuk Kapal RI
-
Minta Polisi Ungkap Pendana Isu Ijazah Palsu, Tim Hukum Jokowi: Saya Dengar Ada 'Charlie Chaplin'
-
Mendagri Tito Apresiasi BSPS, Program Perumahan Bantu Warga Kurang Mampu
-
Mahfud MD Curhat di DPD: Laporan Reformasi Polri Rampung, Tapi Belum Diterima Presiden
-
Imigrasi Ngurah Rai Amankan Buronan Interpol Asal Inggris
-
Geledah Kantor PT AKT, Kejagung Temukan Tumpukan Dolar Senilai Rp 1 Miliar!
-
Menaker Dorong Layanan Kemnaker Lebih Responsif dan Mudah Diakses Masyarakat