Suara.com - PDI Perjuangan kembali menyampaikan permohonan maaf usai melahirkan figur Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi alam perpolitikan di Indonesia. Kekinian Jokowi sendiri telah dipecat oleh PDIP.
Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menilai permohonan maaf lantaran Jokowi tak bisa mengelola pemerintah sesuai dengan semangat partai.
"Bagaimanapun, Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sejak dia menjejakan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo dua periode. Satu periode, meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil, keringat, tenaga dari PDI Perjuangan.," kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, dikutip Jumat (20/12/2024).
Ia menilai, jika selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, 1 tahun terakhir banyak melahirkan kebijakan yang tak sesuai etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDIP.
"Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA, kemudian ditepuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya," katanya.
"Dan kemudian kita juga melihat bagaimana dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam Pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa, dan sebagainya masih terus berlangsung," sambungnya.
Untuk itu, ia pun mengaku partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri merasa terpanggil untuk menyatakan permohonan maaf lantaran sudah melahirkan Jokowi.
"Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi satu tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan," kata dia.
"Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi. Dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas," Deddy menambahkan.
Berita Terkait
-
Bahlil Beri Respons Terbaru Soal Peluang Jokowi Gabung ke Golkar Usai Dipecat PDIP, Apa Katanya?
-
Suwarno Jelaskan Alasan Tidak Setujui Lukisan Yos Suprapto yang Akan Dipamerkan, karena Mirip Jokowi?
-
Cek Fakta, Kejagung Sita Aset Milik Bobby Nasution dan Kaesang, Benarkah?
-
Digugat Imbas PSN PIK 2, Jokowi hingga Aguan Dituntut Ganti Rugi Rp612 Triliun
-
Perdana Dibredel Era Prabowo, Pameran Yos Suprapto Dilarang Tampil di Galeri Nasional: Ada 5 Lukisan Mirip Jokowi
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- Bobibos Bikin Geger, Kapan Dijual dan Berapa Harga per Liter? Ini Jawabannya
- 6 Rekomendasi Cushion Lokal yang Awet untuk Pekerja Kantoran, Makeup Anti Luntur!
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
Pilihan
-
Pakai Bahasa Pesantren! BP BUMN Sindir Perusahaan Pelat Merah Rugi Terus: La Yamutu Wala Yahya
-
Curacao dan 10 Negara Terkecil yang Lolos ke Piala Dunia, Indonesia Jauh Tertinggal
-
Danantara Soroti Timpangnya Setoran Dividen BUMN, Banyak yang Sakit dan Rugi
-
Mengapa Pertamina Beres-beres Anak Usaha? Tak Urus Lagi Bisnis Rumah Sakit Hingga Hotel
-
Pandu Sjahrir Blak-blakan: Danantara Tak Bisa Jauh dari Politik!
Terkini
-
Satpol PP Akan Bongkar 179 Bangunan Liar di Sepanjang Akses Tol Karawang Barat
-
Viral Todongkan Sajam di Tambora, Penjambret Diringkus Polisi Saat Tertidur Pulas
-
BPJS Kesehatan Angkat Duta Muda: Perkuat Literasi JKN di Kalangan Generasi Penerus
-
Kondisi Gunung Semeru Meningkat ke Level Awas, 300 Warga Dievakuasi
-
Soal Pelimpahan Kasus Petral: Kejagung Belum Ungkap Alasan, KPK Bantah Isu Tukar Guling Perkara
-
Semeru Status Awas! Jalur Krusial Malang-Lumajang Ditutup Total, Polisi Siapkan Rute Alternatif
-
Babak Baru Korupsi Petral: Kejagung Resmi Limpahkan Kasus ke Tangan KPK, Ada Apa?
-
DPR-Kemdiktisaintek Kolaborasi Ciptakan Kampus Aman, Beradab dan Bebas Kekerasan di Sulteng
-
Fakta Baru Sengketa Tambang Nikel: Hutan Perawan Dibabat, IUP Ternyata Tak Berdempetan
-
Survei RPI Sebut Tingkat Kepuasan Publik Terhadap Polri Tinggi, Ini Penjelasannya