Suara.com - PDI Perjuangan kembali menyampaikan permohonan maaf usai melahirkan figur Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi alam perpolitikan di Indonesia. Kekinian Jokowi sendiri telah dipecat oleh PDIP.
Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Yevri Sitorus, menilai permohonan maaf lantaran Jokowi tak bisa mengelola pemerintah sesuai dengan semangat partai.
"Bagaimanapun, Jokowi itu lahir dari rahim PDI Perjuangan. Sejak dia menjejakan kaki di dunia politik, menjadi wali kota Solo dua periode. Satu periode, meskipun tidak penuh menjadi gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil, keringat, tenaga dari PDI Perjuangan.," kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, dikutip Jumat (20/12/2024).
Ia menilai, jika selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, 1 tahun terakhir banyak melahirkan kebijakan yang tak sesuai etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDIP.
"Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA, kemudian ditepuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya," katanya.
"Dan kemudian kita juga melihat bagaimana dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam Pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa, dan sebagainya masih terus berlangsung," sambungnya.
Untuk itu, ia pun mengaku partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri merasa terpanggil untuk menyatakan permohonan maaf lantaran sudah melahirkan Jokowi.
"Saya pribadi sudah berkali-kali di media menyampaikan bahwa ya memang dia lahir dari PDI Perjuangan. Tetapi satu tahun terakhir pengelolaan kekuasaan dilakukan bukan sama sekali tabiat PDI Perjuangan," kata dia.
"Dan Ibu Puan sendiri sudah pernah secara langsung dalam Rakernas tahun lalu itu menyampaikan permohonan maaf karena melahirkan kader yang kemudian mengangkangi yang namanya konstitusi. Dan itu menjadi salah satu butir dari pernyataan di dalam Rakernas," Deddy menambahkan.
Berita Terkait
-
Bahlil Beri Respons Terbaru Soal Peluang Jokowi Gabung ke Golkar Usai Dipecat PDIP, Apa Katanya?
-
Suwarno Jelaskan Alasan Tidak Setujui Lukisan Yos Suprapto yang Akan Dipamerkan, karena Mirip Jokowi?
-
Cek Fakta, Kejagung Sita Aset Milik Bobby Nasution dan Kaesang, Benarkah?
-
Digugat Imbas PSN PIK 2, Jokowi hingga Aguan Dituntut Ganti Rugi Rp612 Triliun
-
Perdana Dibredel Era Prabowo, Pameran Yos Suprapto Dilarang Tampil di Galeri Nasional: Ada 5 Lukisan Mirip Jokowi
Terpopuler
- TNI Mau Ambil Alih Kamtibmas? TB Hasanuddin: Itu Tugas Polri
- Cara Menata Isi Dompet yang Baik Menurut Feng Shui agar Rezeki Lebih Lancar
- 6 Tanda-Tanda Rumah Memiliki Energi Positif Chi yang Membuat Penghuni Tenang
- 5 Sunscreen untuk Flek Hitam Usia 30 Tahun ke Atas Sesuai Review dan Harga
- Media Italia Sebut Jay Idzes Masuk Radar PSG: Transfer Mewah untuk Sassuolo
Pilihan
-
Hadiri Sidang Tahunan, Intip Gaya Prabowo dan Gibran saat Tiba di Gedung Parlemen Senayan
-
Kampung Bahari Memanas! Massa Lawan BNN dan Brimob Pakai Petasan saat Gerebek Narkoba
-
Sudah Dibangun Sejak 2023, Sejauh Mana Bibit Sriwijaya Kemampo Pulihkan Hutan Sumsel?
-
Napak Tilas Jejak Kolonial Londo Ireng di Makam Kherkof Purworejo
-
100 Personel Damkar Masih Berjibaku Padamkan Kebakaran Gedung Bapenda DKI
Terkini
-
Daftar Lima Mobil Listrik Paling Diminati di Indonesia
-
Danamon Rayakan Semarak HUT ke-81 RI dengan Beragam Promo dari Merchant Favorit
-
Dua Alumni MasterChef Indonesia Menyusuri Cerita di Balik Kuliner Daerah
-
Presentasi Pakai iPad? Ini 4 Cara Mudah Menyambungkannya ke Proyektor
-
Apakah Parfum Wardah Tahan Lama? Ini 3 Varian dengan Aroma Paling Awet
-
Upacara di Istana Negara Pakai Baju Apa? Ini Ketentuan Pakaian HUT RI ke-81 2026
-
Prabowo Larang Siswa SD Pacaran, Syarat 'Sabuk Hitam' Bikin Sidang DPR Pecah Tawa
-
Prabowo Akui Birokrasi Berbelit dan Oknum Pejabat Korup Masih Jadi Masalah Utama Bangsa
-
Menjaga Laut, Garam, dan Tradisi Desa Les di Tengah Modernitas
-
Link Download Pedoman Upacara HUT RI ke-81 untuk Acara 17 Agustus 2026