PDIP Serang Jokowi, Pengamat: Konflik Internal Kok Libatkan Publik?

Suara.com - Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farchan menilai langkah PDI Perjuangan yang gencar 'menyerang' Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi kurang tepat karena melibatkan publik. Pasalnya hal itu adalah konflik internal PDIP dengan Jokowi.

Hal ini menyusul pernyataan Ketua DPP PDIP bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif Deddy Yevri Sitorus yang meminta maaf kepada publik karena partainya melahirkan Jokowi sebagai presiden.

“Pasca pemecatan Jokowi saya kira konflik akan terus berlanjut. Jokowi berpotensi melakukan serangan balik, sementara PDIP juga akan terus menyerang,” kata Yusak kepada Suara.com, Sabtu (21/12/2024).

Yusak mengatakan, target PDIP tak hanya Jokowi, tapi juga anak dan menantunya yang kini memangku jabatan politik--Gibran Rakabuming Raka, Bobby Nasution dan Kaesang Pangarep.

Selain itu, kata Yusak, pernyataan Deddy tersebut di atas menggambarkan suasana kebatinan PDIP yang sangat marah terhadap perilaku politik Jokowi. Pasalnya, PDIP menilai Jokowi sudah menyalahgunakan kewenangannya pada akhir masa jabatan sebagai presiden.

“Jadi ini bukan hanya soal etika politik, tapi upaya cuci piring PDIP atas dosa-dosa politik Jokowi,” ujarnya.

Kendati begitu, Jokowi memang tidak bisa menjadi presiden tanpa peran PDIP sebagai partai politik yang menaunginya. Sehingga PDIP turut bertanggung jawab atas penyalahgunaan kewenangan Jokowi.

“Jokowi tak mungkin punya kekuasaan kalau tidak difasilitasi oleh PDIP. Jadi kurang proporsional kalau dosa penyalahgunaan kekuasaan itu dibebankan mutlak kepada Jokowi,” tuturnya.

Sebelumnya, PDIP kembali meenyampaikan permohonan maaf karena telah melahirkan figur Presiden Jokowi dalam perpolitikan di Indonesia.

Baca Juga: Sampaikan Maaf ke Publik, PDIP Sedang Cuci Piring Dosa Politik Jokowi

"Bagaimanapun Jokowi itu lahir dari rahim PDIP. Sejak dia menjejakkan kaki di dunia politik, menjadi Wali Kota Solo dua periode. Satu periode, meskipun tidak penuh menjadi Gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi presiden 10 tahun. Itu tentu ada andil, keringat, tenaga dari PDIP," kata Deddy di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, dikutip Jumat (20/12).

Ia menilai, jika selama 9 tahun kepemimpinan Jokowi sebagai presiden, satu tahun terakhir banyak melahirkan kebijakan yang tak sesuai etika, moral, politik yang diperjuangkan oleh PDIP.

"Bahkan kita menyaksikan sendiri bagaimana MK, bagaimana MA, kemudian ditepuk untuk memuaskan tujuan-tujuan politik dari Jokowi dan keluarganya," katanya.

"Dan kemudian kita juga melihat bagaimana dalam pemilu presiden dan pemilu legislatif, bahkan terakhir dalam Pilkada, pengerahan kekuasaan, intimidasi, mobilisasi aparat hukum, mobilisasi ASN, kepala desa, dan sebagainya masih terus berlangsung," sambungnya.

Untuk itu, ia pun mengaku PDIP merasa terpanggil untuk menyatakan permohonan maaf lantaran sudah melahirkan Jokowi.