Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara menyoal sikap PDIP yang menolak kenaikan PPN 12 persen. Menurutnya, hal ini adalah suatu pembullyan yang dinilainya sebagai operasi besar dari kekuasaan.
Menurut Rocky Gerung operasi besar itu karena mengerahkan sebagian elemen masyarakat seperti Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), mahasiswa, dan buzzer.
Dia bilang, pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pertumbuhan ekonomi 8 persen gagal, sehingga semua fraksi sepakat untuk menaikkan 12 persen.
"Jadi, kalau PDIP dianggap sebagai bersalah, ya memang bersalah, tetapi apakah kesalahan itu bukan dari pemerintah sebelumnya yang inisiatif Pak Jokowi untuk menaikkan 12 persen," kata Rocky Gerung yang dilansir Suara.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (23/12/2024).
Rocky menyebut, bahwa terdapat perintah untuk mengepung dan mendelegitimasi PDIP menjelang pelaksanaan kongres partai pada 2025 mendatang.
"Bagaimana mungkin ada semacam gerakan yang dipimpin oleh salah satu menteri di kabinet untuk mengerahkan opini publik bahwa kenaikan 12 persen masuk akal," kata Rocky.
Dia juga menjelaskan, kehadiran organisasi ekstra untuk menghalau pikiran kritis masyarakat dengan menganggap semua ini adalah kesalahan PDIP.
"Ya, memang kesalahan tetapi kita mesti lihat juga rakyat membuat petisi yang ditanda tangani 200-an ribu untuk menuntut supaya PPN 12 persen diturunkan atau bahkan dihilangkan," katanya.
Terakhir, Rocky mengatakan, bahwa pikiran rakyat pada saat ini bisa berbeda dengan pikiran pemerintah yang berkuasa. Menurutnya, pajak adalah cara biadab dalam merawat peradaban.
Baca Juga: Rocky Gerung Soal Kenaikan PPN 12 Persen: PDIP Salah, Tapi Itu Juga Warisan Jokowi
"Dalam hal apapun orang enggak mau dipajaki, tapi demi peradaban itu terjadi, seseorang bersedia bayar pajak karena beranggapan akan ada perbaikan di masa depan, tetapi hari ini rakyat menganggap bahwa 12 persen itu irasional (tidak masuk akal)," pungkasnya. (Moh Reynaldi Risahondua).
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Soal Kenaikan PPN 12 Persen: PDIP Salah, Tapi Itu Juga Warisan Jokowi
-
Gerindra Sebut Prabowo Sadar Imbas Kenaikan PPN 12 Persen Picu Banyak Protes, Mau Dibatalkan?
-
PPN Berlaku 12 Persen, Tarif Bus Damri Hingga Kereta Api Naik Tahun Depan?
-
Salmon Bakal Kena PPN 12 Persen, Ini 5 Alternatif Ikan yang Lebih Murah tapi Tinggi Protein
-
Rocky Gerung: PPN 12 Persen Ancam Pemerintahan Prabowo, Rakyat Tuntut Pembatalan!
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
Kasus Korupsi Sritex Resmi Masuk Meja Hijau, Iwan Lukminto Segera Diadili
-
Pesan Mendalam Jelang Putusan Gugatan UU TNI: Apakah MK Bersedia Berdiri Bersama Rakyat?
-
Pemerintah Finalisasi Program Magang Nasional Gaji Setara UMP Ditanggung Negara
-
Korupsi Bansos Beras: Kubu Rudy Tanoesoedibjo Klaim Sebagai Transporter, KPK Beberkan Bukti Baru
-
Polisi Ringkus 53 Tersangka Rusuh Demo Sulsel, Termasuk 11 Anak di Bawah Umur
-
DPR Acungi Jempol, Sebut KPU Bijak Usai Batalkan Aturan Kontroversial
-
Manuver Comeback dari Daerah: PPP Solok 'Sodorkan' Epyardi Asda untuk Kursi Ketua Umum
-
Mengapa Penculik Kacab Bank BUMN Tak Dijerat Pasal Pembunuhan Berencana? Ini Logika Hukum Polisi
-
PT Gag Nikel di Raja Ampat Kembali Beroperasi, Komisi XII DPR: Tutup Sebelum Cemari Geopark Dunia!
-
KPK Dinilai 'Main Satu Arah', Tim Hukum Rudy Tanoe Tuntut Pembatalan Status Tersangka