Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara menyoal sikap PDIP yang menolak kenaikan PPN 12 persen. Menurutnya, hal ini adalah suatu pembullyan yang dinilainya sebagai operasi besar dari kekuasaan.
Menurut Rocky Gerung operasi besar itu karena mengerahkan sebagian elemen masyarakat seperti Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), mahasiswa, dan buzzer.
Dia bilang, pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pertumbuhan ekonomi 8 persen gagal, sehingga semua fraksi sepakat untuk menaikkan 12 persen.
"Jadi, kalau PDIP dianggap sebagai bersalah, ya memang bersalah, tetapi apakah kesalahan itu bukan dari pemerintah sebelumnya yang inisiatif Pak Jokowi untuk menaikkan 12 persen," kata Rocky Gerung yang dilansir Suara.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (23/12/2024).
Rocky menyebut, bahwa terdapat perintah untuk mengepung dan mendelegitimasi PDIP menjelang pelaksanaan kongres partai pada 2025 mendatang.
"Bagaimana mungkin ada semacam gerakan yang dipimpin oleh salah satu menteri di kabinet untuk mengerahkan opini publik bahwa kenaikan 12 persen masuk akal," kata Rocky.
Dia juga menjelaskan, kehadiran organisasi ekstra untuk menghalau pikiran kritis masyarakat dengan menganggap semua ini adalah kesalahan PDIP.
"Ya, memang kesalahan tetapi kita mesti lihat juga rakyat membuat petisi yang ditanda tangani 200-an ribu untuk menuntut supaya PPN 12 persen diturunkan atau bahkan dihilangkan," katanya.
Terakhir, Rocky mengatakan, bahwa pikiran rakyat pada saat ini bisa berbeda dengan pikiran pemerintah yang berkuasa. Menurutnya, pajak adalah cara biadab dalam merawat peradaban.
Baca Juga: Rocky Gerung Soal Kenaikan PPN 12 Persen: PDIP Salah, Tapi Itu Juga Warisan Jokowi
"Dalam hal apapun orang enggak mau dipajaki, tapi demi peradaban itu terjadi, seseorang bersedia bayar pajak karena beranggapan akan ada perbaikan di masa depan, tetapi hari ini rakyat menganggap bahwa 12 persen itu irasional (tidak masuk akal)," pungkasnya. (Moh Reynaldi Risahondua).
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Soal Kenaikan PPN 12 Persen: PDIP Salah, Tapi Itu Juga Warisan Jokowi
-
Gerindra Sebut Prabowo Sadar Imbas Kenaikan PPN 12 Persen Picu Banyak Protes, Mau Dibatalkan?
-
PPN Berlaku 12 Persen, Tarif Bus Damri Hingga Kereta Api Naik Tahun Depan?
-
Salmon Bakal Kena PPN 12 Persen, Ini 5 Alternatif Ikan yang Lebih Murah tapi Tinggi Protein
-
Rocky Gerung: PPN 12 Persen Ancam Pemerintahan Prabowo, Rakyat Tuntut Pembatalan!
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
-
Teror di London: Penembakan Brutal dari Dalam Mobil, 4 Orang Jadi Korban
-
RESMI! Klub Milik Prabowo Subianto Promosi ke Super League
Terkini
-
DJKI Hadirkan Layanan KI di MPP Jakarta, Permudah Akses dan Pendampingan Masyarakat
-
Terungkap Alasan Ade Armando Cabut dari PSI: Jangan Serang Partai Gara-gara Saya
-
Tambahan TKD Rp10,6 Triliun Tuntas Disalurkan, Pemulihan Pasca Bencana Melaju Pesat
-
Ledakan Tambang Batu Bara Kolombia Tewaskan 9 Pekerja Akibat Akumulasi Gas Metana Mematikan
-
Cuan di Tengah Banjir Kembangan Jakbar: Modal Gerobak, Agus Raup Rp800 Ribu Cuma dalam 3 Jam!
-
PKB Buka Suara soal Ambang Batas Parlemen: Fleksibel soal Angka, Asal Suara Rakyat Tak Hilang
-
Antisipasi Dampak ke Jokowi Jadi Alasan PSI Terima Pengunduran Diri Ade Armando
-
Kabur ke Bogor, Motif Pelaku Bacok Karyawan Roti di Cengkareng Ternyata Gara-gara Nyaris Senggolan!
-
Uji Publik RUU Hak Cipta: AI dan Royalti Jadi Fokus
-
KPK Dalami Kasus Maidi, Tiga Kepala Dinas Pemkot Madiun Diperiksa