Suara.com - Pengamat politik Rocky Gerung angkat bicara menyoal sikap PDIP yang menolak kenaikan PPN 12 persen. Menurutnya, hal ini adalah suatu pembullyan yang dinilainya sebagai operasi besar dari kekuasaan.
Menurut Rocky Gerung operasi besar itu karena mengerahkan sebagian elemen masyarakat seperti Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP), mahasiswa, dan buzzer.
Dia bilang, pada era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) pertumbuhan ekonomi 8 persen gagal, sehingga semua fraksi sepakat untuk menaikkan 12 persen.
"Jadi, kalau PDIP dianggap sebagai bersalah, ya memang bersalah, tetapi apakah kesalahan itu bukan dari pemerintah sebelumnya yang inisiatif Pak Jokowi untuk menaikkan 12 persen," kata Rocky Gerung yang dilansir Suara.com dari kanal Youtube Rocky Gerung Official, Senin (23/12/2024).
Rocky menyebut, bahwa terdapat perintah untuk mengepung dan mendelegitimasi PDIP menjelang pelaksanaan kongres partai pada 2025 mendatang.
"Bagaimana mungkin ada semacam gerakan yang dipimpin oleh salah satu menteri di kabinet untuk mengerahkan opini publik bahwa kenaikan 12 persen masuk akal," kata Rocky.
Dia juga menjelaskan, kehadiran organisasi ekstra untuk menghalau pikiran kritis masyarakat dengan menganggap semua ini adalah kesalahan PDIP.
"Ya, memang kesalahan tetapi kita mesti lihat juga rakyat membuat petisi yang ditanda tangani 200-an ribu untuk menuntut supaya PPN 12 persen diturunkan atau bahkan dihilangkan," katanya.
Terakhir, Rocky mengatakan, bahwa pikiran rakyat pada saat ini bisa berbeda dengan pikiran pemerintah yang berkuasa. Menurutnya, pajak adalah cara biadab dalam merawat peradaban.
Baca Juga: Rocky Gerung Soal Kenaikan PPN 12 Persen: PDIP Salah, Tapi Itu Juga Warisan Jokowi
"Dalam hal apapun orang enggak mau dipajaki, tapi demi peradaban itu terjadi, seseorang bersedia bayar pajak karena beranggapan akan ada perbaikan di masa depan, tetapi hari ini rakyat menganggap bahwa 12 persen itu irasional (tidak masuk akal)," pungkasnya. (Moh Reynaldi Risahondua).
Berita Terkait
-
Rocky Gerung Soal Kenaikan PPN 12 Persen: PDIP Salah, Tapi Itu Juga Warisan Jokowi
-
Gerindra Sebut Prabowo Sadar Imbas Kenaikan PPN 12 Persen Picu Banyak Protes, Mau Dibatalkan?
-
PPN Berlaku 12 Persen, Tarif Bus Damri Hingga Kereta Api Naik Tahun Depan?
-
Salmon Bakal Kena PPN 12 Persen, Ini 5 Alternatif Ikan yang Lebih Murah tapi Tinggi Protein
-
Rocky Gerung: PPN 12 Persen Ancam Pemerintahan Prabowo, Rakyat Tuntut Pembatalan!
Terpopuler
- Jadwal Pemadaman Listrik PLN Kamis 18 Juni 2026 Wilayah Jogja Jateng, Cek Daftar Lokasinya
- Motor Baru Harley-Davidson Harga Cuma Rp40 Jutaan, Tenaga Setara Motor 250cc
- 4 Rekomendasi Tablet Mini Serbaguna: Nyaman Digenggam, Muat Tas Kecil
- Viva Sunscreen Foundation SPF Berapa? Banyak Dapat Review Positif dari Pengguna
- KPK Ungkap Dugaan Modus 'Pinjam Bendera' di Proyek Gedung Pemkab Lamongan Rp151 Miliar
Pilihan
-
Bukan Sekadar Karaoke, Orutaku Club Jadi Mesin Waktu Bagi Wibu Generasi 90-an
-
Kejagung Tetapkan Glory Harimas Sihombing Tersangka, Dugaan Jual Beli Titik Dapur MBG Terungkap
-
Wamensesneg Terluka Kena Batu, Kivlan Zen Berdarah Saat Eksekusi Hotel Sultan GBK Ricuh
-
Ketegangan Memuncak di Hotel Sultan: Eksekusi Lahan Jadi Arena Perlawanan
-
'Sempurna Hanya Milik Allah!' Massa Gelar Aksi Damai Minta MBG Lanjut dan Sikat Koruptornya!
Terkini
-
Integrasi Data Kependudukan Perkuat Stabilitas Keamanan di Tengah Volatilitas Global
-
Mahasiswa Trisakti Bubar Usai Audiensi, DPR Janji Tindak Lanjuti Tuntutan
-
Mendagri Cek Penerima Bantuan Bedah Rumah, Perkuat Akses Hunian Layak bagi MBR
-
KPK Buka Alasan Tak Lanjutkan Kasus MBG: Hindari Duplikasi Penegakan Hukum
-
Dasco Temui Mahasiswa, DPR Janji Tindak Lanjuti Sejumlah Tuntutan
-
Dinilai Langkah Berani! Gibran Ajak Mahasiswa Ikut Kunker ke Papua demi Buka Ruang Dialog?
-
Istana Diminta Istirahatkan Qodari atau Demo Mahasiswa Bisa Makin Besar
-
Tak Cukup Dipenjara, Migrant Watch Desak Mafia TPPO Dimiskinkan Lewat Jerat TPPU
-
Survei LPI: Jokowi Jadi Magnet Dongkrak Citra Positif PSI
-
Audiensi Buntu, BEM DIY Sebut DPR Tak Lagi Representasi Rakyat