Suara.com - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mempertanyakan kebenaran ihwal Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto yang disebut memiliki sejumlah rekaman video dan akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara di kasus korupsi.
"Ah ya emangnya ada?" kata Prasetyo Hadi di Indonesia Arena usai Perayaan Natal Nasional, Sabtu (28/12/2024) malam.
Menurut dia, bila memang video tersebut benar ada maka silakan disampaikan.
"Kalau ada ya disampaikan aja," kata Prasetyo.
Ia menegaskan bahwa semua ada landasan dan fakta hukum.
"Kan semua kan landasannya hukum ya. Fakta hukum lah," katanya.
Diketahui, mengenai Hasto yang disebut bakal membongkar video dugaan keterlibatan para petinggi negara di kasus korupsi disamlaikam Juru Bicara PDIP Guntur Romli.
Singgung Ambisi Presiden 3 Periode
Sebelumnya, Hasto Kristiyanto buka suara usai ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus suap Pergantian Antar Waktu (PAW) mantan calon legislatif PDIP Harun Masiku.
Melalui tayangan video, Hasto menyampaikan bahwa PDIP adalah partai yang sealu menghormati keputusan KPK. Hasto menyadari risikonya sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintahan. Termasuk masuk penjara.
"Saya sudah memahami berbagai risiko-risiko yang akan saya hadapi," kata Hasto Kristiyanto dalam video yang diterima, Kamis (26/12/2024).
Selain itu, Hasto juga menyinggung berbagai intimidasi dari pihak lain yang meminta agar PDIP tidak memecat kader pelanggar konstitusi yang dimaksudnya adalah Joko Widodo (Jokowi).
"Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan tiga periode, ataupun perpanjangan masa jabatan itu. Maka demi konstitusi, Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi," kata Hasto.
Menurut Hasto, intimidasi terus datang bahkan oleh para aparat penegak hukum dengan segala cara untuk melakukan intimidasi. Kata Hasto, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis.
"Maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan," kata Hasto.
Berita Terkait
-
Bukan Cuma Hemat, Perjalanan Dinas Luar Negeri Harus Berdampak
-
Tak Genap 6,5 Tahun, Harvey Moeis Diperkirakan Bebas Bersyarat Tahun 2027 walau Rugikan Negara Rp300 T
-
Harvey Moeis Tertawa saat Dengar Vonis 6,5 Tahun Penjara, Kok Bisa?
-
Ada Koruptor Tak Rela Pemerintah Bersih-bersih, Prabowo: Kita Digoyang, Dibikin Isu Ini dan Itu
-
Siapa Connie Rahakundini Bakrie? Ngaku "Selamatkan" Dokumen Penting Hasto Kristiyanto ke Rusia hingga Singgung Bom Waktu
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO