MK Larang Edit Foto Kampanye Pakai AI Berlebihan, Wajib Tampilkan Citra Asli!

Suara.com - Mahkamah Konstitusi (MK) melarang penggunaan artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan secara berlebihan dalam foto pasangan calon untuk berkampanye.

Hal tersebut disampaikan MK dalam putusan nomor 166/PUU-XXI/2023. Mahkamah menilai peserta pemilu seharusnya menampilkan citra diri yang sebenarnya saat berkampanye.

“Menyatakan frasa 'citra diri' yang berkaitan dengan foto/gambar dalam Pasal 1 angka 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai foto/gambar tentang dirinya yang original dan terbaru serta tanpa direkayasa/dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi kecerdasan artifisial (artificial intelligence)," kata Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (2/1/2024).

Dalam pertimbangannya, Hakim Konstitusi Saldi Isra menjelaskan peserta pemilu yang menampilkan foto atau gambar tidak sesuai dengan keadaan faktual berpotensi mempengaruhi pemilihnya.

“Maka, terhadap fakta hukum demikian berakibat keberadaan norma Pasal 1 angka 35 UU 7/2017 sepanjang frasa citra dini yang berkaitan dengan foto/gambar peserta pemilu yang dipoles dan dimanipulasi secara berlebihan dengan bantuan teknologi AI menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sejalan dengan asas pemilu bebas, jujur dan adil,” ujar Saldi.

“Artinya, rekayasa/manipulasi yang berlebihan dapat menyebabkan ekuitas merek kandidat dengan menaikkan pengetahuan, rasa suka, kualitas dan loyalitas pemilih terhadap kandidat,” tambah dia.

Saldi juga mengatakan foto atau gambar peserta pemilu yang tidak sesuai kenyataan bisa merusak kemampuan pemilih untuk mengambil keputusan yang berkualitas.

Dia menilai hal tersebut menyebabkan hasil citra diri yang direkayasa atau dimanipulasi secara berlebihan tidak hanya merugikan pemilih secara individual namun juga merusak kualitas demokrasi.

Baca Juga: Rekor! MK Putus 158 Pengujian UU Sepanjang 2024, UU Pilkada Terbanyak Diuji