Suara.com - Jakarta direncanakan bisa menjadi kota bisnis berskala global, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta 2025 terbesar sepanjang sejarah, yakni Rp 91,34 triliun.
Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, rencana tersebut seharusnya tidak mustahil untuk dilakukan dengan nominal APBD sebanyak itu.
"Angka itu bisa mendongkrak ekonomi Jakarta. Tapi sebetulnya 90 (triliun) itu masih bisa kita dorong lebih besar lagi tergantung kepada sejauh mana Jakarta ramah investasi," kata Yayat kepada suara.com, dihubungi Jumat (3/1/2025).
Sebagai contoh, menurut Yayat, wilayah Metropolitan Tokyo di Jepang bisa jadi 'kiblat' bagi Jakarta untuk bersiap menjadi megapolitan dunia. Karena dari jumlah penduduknya, Jakarta digabung dengan wilayah Bodetabek maka selisih jumlah penduduknya hampir sama.
"Megabolitan terbesar dunia adalah metropolitan Tokyo. Jakarta ini, Jabodetabek, megabolitan atau metropolitan kedua terbesar dunia dari jumlah penduduk," ujar Yayat.
Dia menyebutkan bahwa keunggulan Tokyo sebagai kota global ada pada sistem transportasi berbasis rel. Sehingga, dengan wilayah yang luas serta jumlah penduduk yang padat, bisa terlayani hingga berbagai lokasi dengan fasilitas transportasi umum.
"Jadi bagaimana 35 juta penduduk di metropolitan Tokyo itu dilayani oleh angkutan kereta api. Berapa persen yang dilayani oleh kereta api, berapa persen yang dilayani oleh bus," ucapnya.
Namun, kendala yang masih dihadapi Jakarta saat ini, menurut Yayat, masih terbatasnya keunggulan kereta api atau berbasis rel. Dia mengatakan bahwa perluasan transportasi umum berbasis rel, baik itu MRT maupun LRT, akan mendorong perubahan yang siginifikan terhadap perkembangan Jakarta.
"Kita juga harus bisa belajar dari negara-negara dengan tingkat penduduk yang lebih padat untuk sistem pelayanan transportasi. Kalau saya bandingkan ya, yang mendekati itu di sanalah model Tokyo dengan pelayanan transportasi berbasis rel. Itu sebagai role model karena dia melingkupi pelayanan sampai kota-kota pinggir," pungkasnya.
Baca Juga: Debut Mengecewakan di Proliga 2025, Sabina Altynbekova: Kami Gugup...
Berita Terkait
-
Debut Mengecewakan di Proliga 2025, Sabina Altynbekova: Kami Gugup...
-
Jakarta Menuju Kota Global, Pengamat Sarankan Transportasi Rel Jadi Prioritas Utama
-
Kaca Besar Jatuh Timpa Pekerja di Cengkareng Jakbar, Kondisi Korban Terkini Bikin Lega
-
Nasib PKD Stasiun Karet Terkatung-katung Jelang Penutupan Februari 2025
-
APBD Jakarta Tembus Rp91,34 Triliun, Pakar Optimis Cita-cita Jadi Kota Global Harusnya Bisa Terwujud
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
UMP Sumsel 2026 Hampir Rp 4 Juta, Pasar Tenaga Kerja Masuk Fase Penyesuaian
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
Terkini
-
Bobby Nasution Berikan Pelayanan ke Masyarakat Korban Bencana Hingga Dini Hari
-
Pramono Anung Beberkan PR Jakarta: Monorel Rasuna, Kali Jodo, hingga RS Sumber Waras
-
Hujan Ringan Guyur Hampir Seluruh Jakarta Akhir Pekan Ini
-
Jelang Nataru, Penumpang Terminal Pulo Gebang Diprediksi Naik Hingga 100 Persen
-
KPK Beberkan Peran Ayah Bupati Bekasi dalam Kasus Suap Ijon Proyek
-
Usai Jadi Tersangka Kasus Suap Ijon Proyek, Bupati Bekasi Minta Maaf kepada Warganya
-
KPK Tahan Bupati Bekasi dan Ayahnya, Suap Ijon Proyek Tembus Rp 14,2 Miliar
-
Kasidatun Kejari HSU Kabur Saat OTT, KPK Ultimatum Segera Menyerahkan Diri
-
Pengalihan Rute Transjakarta Lebak Bulus - Pasar Baru Dampak Penebangan Pohon
-
Mendagri: Pemerintah Mendengar, Memahami, dan Menindaklanjuti Kritik Soal Bencana