Suara.com - Presiden Prabowo Subianto masih kurang puas terhadap penurunan biaya haji 2025 yang hanya turun sekitar Rp 4 juta lebih dibanding tahun lalu.
Ketidakpuasan Prabowo itu diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang usai bertemu kepala negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Marwan bersama Panja Haji Komisi VIII melaporkan kepada Prabowo ihwal penurunan biaya haji 2025.
Marwan menilai Prabowo ingin penurunan ibadah haji bisa lebih dari yang sudah ditentukan.
"Tentu pak presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja tetapi kelihatannya pak presiden masih belum puas. Masih kepingin sebetulnya masih di bawah itu," kata Marwan di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Marwan menegaskan biaya haji tahun ini sudah disepakati sehingga tidak mungkin dikaji ulang. Tetapi keinginan Prabowo untuk lebih menekan biaya haji akan menjadi catatan Komisi VIII.
"Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII bahwa arahan pak presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu," kata Marwan.
Dalam laporannya kepada presiden, Marwan menyampaikam bahwa penurunan biaya haji berdasarkan mencermati item-item pembiayaan haji yang bisa dilakukan koreksi dari pembiayaan yang dilakukan pada masa-masa sebelumnya.
"Dan kami mencatatkan laporan kepada pak presiden penurunan biaya haji ini dengan catatannya pelayanan semakin membaik," kata Marwan.
Sambangi Istana
Baca Juga: Panja Haji Sambangi Istana, Lapor ke Prabowo Biaya Haji Turun
Sebelumnya Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan Ketua Panja Abdul Wachid bersama Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang beserta rombongan tersebut untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan itu untuk melaporkan terkait penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Rp 89.410.258,79 serta Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BIPIH yang akan dibebankan kepada calon jemaah haji tahun 2025 disepakati Rp 55.431.750,7.
"Tidak ada membahas, kita melaporkan saja sudah selesai pembahasan Panja tentang pembiayaan perjalanan haji untuk 2025," kata Marwan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Marwan mengatakan bahwa Panja sudah melakukan koreksi terhadap pembiayaan haji selama ini. Hasilnya, biaya haji 2025 bisa diturunkan dibanding tahun lalu.
"Jadi ada penurunan. Kalau dari sisi kurs yang tahun lalu Rp 15.400 sekarang sudah Rp16 ribu. Kemudian berbagai pengenaan pajak di Saudi, mestinya ongkos haji naik, tetapi kita mendapatkan beberapa poin di item-item pembiayaan haji ada yang perlu dikoreksi," kata Marwan.
"Koreksinya turun dari 93,4 di tahun lalu sekarang menjadi 89,4 ya sekitar 4 jutaan turun," ujarnya.
Berita Terkait
-
Biaya Haji 2025 Turun Jadi Rp55 Juta, Panja Haji Lapor Presiden
-
MUI Dukung Biaya Haji Turun, Tapi Kualitas Layanan Tidak Boleh Berkurang
-
Kemenag Ungkap Alasan Biaya Haji 2025 Turun
-
KPK Ungkap 72 Persen Anggota Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN, yang Belum Masih Ditunggu
-
Panja Haji Sambangi Istana, Lapor ke Prabowo Biaya Haji Turun
Terpopuler
- Penyerang Klub Belanda Siap Susul Miliano Bela Timnas Indonesia: Ibu Senang Tiap Pulang ke Depok
- 27 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 26 Oktober: Raih 18.500 Gems dan Pemain 111-113
- Gary Neville Akui Salah: Taktik Ruben Amorim di Manchester United Kini Berbuah Manis
- 5 Mobil Bekas 30 Jutaan untuk Harian, Cocok buat Mahasiswa dan Keluarga Baru
- Belanja Mainan Hemat! Diskon 90% di Kidz Station Kraziest Sale, Bayar Pakai BRI Makin Untung
Pilihan
-
5 Fakta Wakil Ketua DPRD OKU Parwanto: Kader Gerindra, Tersangka KPK dan Punya Utang Rp1,5 Miliar
-
Menkeu Purbaya Tebar Surat Utang RI ke Investor China, Kantongi Pinjaman Rp14 Triliun
-
Dari AMSI Awards 2025: Suara.com Raih Kategori Inovasi Strategi Pertumbuhan Media Sosial
-
3 Rekomendasi HP Xiaomi 1 Jutaan Chipset Gahar dan RAM Besar, Lancar untuk Multitasking Harian
-
Tukin Anak Buah Bahlil Naik 100 Persen, Menkeu Purbaya: Saya Nggak Tahu!
Terkini
-
Mengapa Myanmar dan Kamboja Bukan Negara Tujuan Kerja yang Aman? Ini Penjelasan Pemerintah
-
Misteri Grup WA Terjawab: Kejagung Bantah Najelaa Terlibat Skandal Chromebook
-
DPD RI Gelar DPD Award Perdana, Apresiasi Pahlawan Lokal Penggerak Kemajuan Daerah
-
Program Learning for Life, Upaya Kemenpar Perkuat Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata
-
Ada 4,8 Juta Kelahiran Setahun, Menkes Budi Dorong Perbanyak Fasilitas Kesehatan Berkualitas
-
Menkes Budi: Populasi Lansia di Jakarta Meningkat, Layanan Kesehatan Harus Beradaptasi
-
Berkas Lengkap! Aktivis Delpedro Cs akan Dilimpahkan ke Kejati DKI Rabu Besok
-
Sudah Vonis Final, Kenapa Eksekusi Harvey Moeis Molor? Kejagung Beri Jawaban
-
Sinergi Polri dan Akademi Kader Bangsa: Bangun Sekolah Unggul Menuju Indonesia Emas 2045
-
Blueprint Keberlanjutan Ride-Hailing Indonesia: Motor Penggerak UMKM dan PDB Nasional