Suara.com - Presiden Prabowo Subianto masih kurang puas terhadap penurunan biaya haji 2025 yang hanya turun sekitar Rp 4 juta lebih dibanding tahun lalu.
Ketidakpuasan Prabowo itu diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang usai bertemu kepala negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Marwan bersama Panja Haji Komisi VIII melaporkan kepada Prabowo ihwal penurunan biaya haji 2025.
Marwan menilai Prabowo ingin penurunan ibadah haji bisa lebih dari yang sudah ditentukan.
"Tentu pak presiden mengucapkan terima kasih ke para anggota panja tetapi kelihatannya pak presiden masih belum puas. Masih kepingin sebetulnya masih di bawah itu," kata Marwan di Kantor Presiden, kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Marwan menegaskan biaya haji tahun ini sudah disepakati sehingga tidak mungkin dikaji ulang. Tetapi keinginan Prabowo untuk lebih menekan biaya haji akan menjadi catatan Komisi VIII.
"Tentu apakah ini menjadi kajian ulang kami mungkin saja periode ini tidak karena sudah diambil keputusan tetapi menjadi catatan kami Komisi VIII bahwa arahan pak presiden sepertinya menginginkan sebetulnya di bawah itu," kata Marwan.
Dalam laporannya kepada presiden, Marwan menyampaikam bahwa penurunan biaya haji berdasarkan mencermati item-item pembiayaan haji yang bisa dilakukan koreksi dari pembiayaan yang dilakukan pada masa-masa sebelumnya.
"Dan kami mencatatkan laporan kepada pak presiden penurunan biaya haji ini dengan catatannya pelayanan semakin membaik," kata Marwan.
Sambangi Istana
Baca Juga: Panja Haji Sambangi Istana, Lapor ke Prabowo Biaya Haji Turun
Sebelumnya Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR menyambangi Istana Kepresidenan Jakarta. Kedatangan Ketua Panja Abdul Wachid bersama Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang beserta rombongan tersebut untuk bertemu Presiden Prabowo Subianto.
Pertemuan itu untuk melaporkan terkait penurunan Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) Rp 89.410.258,79 serta Biaya Perjalanan Ibadah Haji atau BIPIH yang akan dibebankan kepada calon jemaah haji tahun 2025 disepakati Rp 55.431.750,7.
"Tidak ada membahas, kita melaporkan saja sudah selesai pembahasan Panja tentang pembiayaan perjalanan haji untuk 2025," kata Marwan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (7/1/2025).
Marwan mengatakan bahwa Panja sudah melakukan koreksi terhadap pembiayaan haji selama ini. Hasilnya, biaya haji 2025 bisa diturunkan dibanding tahun lalu.
"Jadi ada penurunan. Kalau dari sisi kurs yang tahun lalu Rp 15.400 sekarang sudah Rp16 ribu. Kemudian berbagai pengenaan pajak di Saudi, mestinya ongkos haji naik, tetapi kita mendapatkan beberapa poin di item-item pembiayaan haji ada yang perlu dikoreksi," kata Marwan.
"Koreksinya turun dari 93,4 di tahun lalu sekarang menjadi 89,4 ya sekitar 4 jutaan turun," ujarnya.
Berita Terkait
-
Biaya Haji 2025 Turun Jadi Rp55 Juta, Panja Haji Lapor Presiden
-
MUI Dukung Biaya Haji Turun, Tapi Kualitas Layanan Tidak Boleh Berkurang
-
Kemenag Ungkap Alasan Biaya Haji 2025 Turun
-
KPK Ungkap 72 Persen Anggota Kabinet Merah Putih Sudah Lapor LHKPN, yang Belum Masih Ditunggu
-
Panja Haji Sambangi Istana, Lapor ke Prabowo Biaya Haji Turun
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Serum Malam untuk Hempas Flek Hitam Usia 50 Tahun ke Atas
- Promo JCO Mei 2026, Paket Hemat Donat dan Kopi yang Sayang Dilewatkan
- Kecil tapi Lega: Hatchback Bermesin Avanza Kini Cuma 50 Jutaan, Makin Layak Dilirik?
- Work to Run: 5 Sepatu Lari Hitam Polos yang Tetap Rapi di Kantor dan Nyaman Dipakai Lari
- Harga Beda Tipis: Mending Yamaha Gear Ultima, FreeGo atau X-Ride untuk Rumah Tangga?
Pilihan
-
Bejatnya Kiai Cabul Ashari di Pati: Ngaku Keturunan Nabi hingga Istri Orang Bebas Dicium
-
Mengungkap Jejak Pelarian Kiai Cabul Pati: Terendus Ritual di Kudus, Kini Raib Bak Ditelan Bumi
-
Diterpa Kontroversi dan Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Ceramah JK, Ade Armando Mundur dari PSI
-
Lolos Blokade AS! Kapal Tanker Iran Rp 3,8 T Menuju Riau, Kemlu RI: Tak Langgar Hukum
-
Kapal Perang AS Dihantam 2 Rudal karena Coba Masuk Selat Hormuz, Klaim Iran
Terkini
-
Krisis Pengawas, DIY Hanya Miliki 24 Penilik untuk Ribuan PAUD Non-Formal
-
50 Santriwati Dicabuli, Komnas HAM Desak Polisi Jerat Kiai di Pati Pakai UU TPKS
-
Kader PSI Bro Ron Jadi Korban Pemukulan, Ahmad Ali: Siapapun Pelakunya Harus Bertanggung Jawab
-
Respons Kapolri Soal Reformasi Polri, Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi di Depan Prabowo
-
Misteri Isi 10 Buku Reformasi Polri, Prabowo Setuju Kompolnas Diperkuat dan Jabatan Dibatasi
-
Hapus Jejak Masa Lalu! Ketua Komisi XIII DPR Setuju Hak untuk Dilupakan Masuk RUU HAM
-
Periksa Plt Bupati Cilacap, KPK Telusuri Pemerasan pada Periode Sebelumnya
-
Tak Ada Kementerian Keamanan, Polri Tetap di Bawah Presiden
-
33 Tahun Tanpa Keadilan, Kasus Marsinah Disebut Jadi Alarm Bahaya Kebangkitan Militerisme
-
KPK Periksa Eks Staf Ahli Menhub Terkait Dugaan Suap Proyek Jalur Kereta