Suara.com - Pandji Pragiwaksono menilai bahwa kinerja dari Presiden Prabowo Subianto perlu dievaluasi bahkan dinilai meski belum ada satu tahun menjabat.
Pasalnya, Pandji merasa bahwa Presiden Prabowo akhir-akhir ini blunder, dan banyak melakukan hal-hal yang akhirnya membuat publik bertanya-tanya.
Pandji mengatakan jika hanya mengandalkan waktu jabatannya yang masih sebentar, sehingga belum siap dinilai, nantinya justru akan menjadi sebuah kebiasaan.
“Masa kita mau nggak ngejudge yang gitu-gitu? Kalau nggak dijudge keterusan dong,” sebut Pandji, dikutip dari kanal Youtubenya, Selasa (7/1/25).
“Maksudnya nanti akan begitu terus gitu,” tambahnya.
Pandji kemudian menjabarkan satu per satu hal janggal yang dilakukan oleh Prabowo. Salah satunya yaitu dengan membuat kabinet yang gemuk.
“Dia bilang jangan dinilai dong, belum 1 tahun. Iya tapi, ya gimana? Bapak bikin kabinet gede banget, gimana gak dibahas? Itu konsekuensinya ke depan kok,” sebutnya.
“Kementerian baru=anggaran baru, anggaran baru berarti pengeluaran nambah. Pengeluaran nambah di saat pengen ada makan siang gratis, punya IKN, duit mesti keluar, banyak yang nggak digaji karena duitnya nggak mau keluar dari pemerintah, tapi investasi nggak masuk, akhirnya pakai investor dari pengusaha lokal, tapi kemudian dikasih PSN, dan semuanya terjadi sekarang,” sambung Pandji.
Tak hanya itu, banyak sekali blunder-blunder lainnya dari seorang Prabowo. Pandji menyebut seperti pernyataan Prabowo yang mendukung salah satu calon kepala daerah saat Pilkada 2024 hingga dirinya yang hendak memaafkan para koruptor.
Baca Juga: Prabowo Belum Puas Biaya Haji 2025 Cuma Turun Sekitar Rp 4 Juta
“Gimana nggak dinilai? Kayak gitu aja bisa kejadian,” ujarnya.
“Hal-hal kayak gitu kan mengkhawatirkan. Kita nggak mesti nunggu setahun untuk kita merespon hal-hal semacam ini,” tambahnya.
Kontributor : Kanita
Berita Terkait
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Tak Ada Tawar Menawar! Analis Sebut Reformasi Polri Mustahil Tanpa Ganti Kapolri
-
Menjelajahi Jantung Maluku: "Buru Expedition" Wanadri Ungkap Kekayaan Tersembunyi Pulau Buru
-
Polemik Ijazah Gibran Tak Substansial tapi Jadi Gaduh Politik
-
Klarifikasi Ijazah Gibran Penting agar Tidak Ulangi Kasus Jokowi
-
Menkeu Purbaya Ultimatum ke Pengelolaan Program Makan Gratis: Nggak Jalan, Kita Ambil Duitnya!
-
Eks Kapolri Tegaskan Polri di Bawah Presiden: Perspektif Historis dan Konstitusional
-
J Trust Bank Desak Crowde Lebih Kooperatif dan Selesaikan Kewajiban
-
KPK: Penyidikan Korupsi Haji Tidak Mengarah ke PBNU
-
Ancol Rencanakan Reklamasi 65 Hektare, Pastikan Tak Gunakan Dana APBD
-
Dirut PAM Jaya Jamin Investor Tak Bisa Paksa Naikkan Tarif Air Pasca-IPO