Suara.com - Gugum Ridho Putra resmi terpilih menjadi Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) periode 2025–2030 dalam Muktamar VI PBB yang berlangsung di Denpasar, Bali, Rabu (15/1/2025).
"Saya telah menerima dan berkomitmen untuk memegang posisi jabatan sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB," ujar Gugum Ridho Putra, dikutip dari Antara.
Pemilihan ini diikuti lima kandidat, yakni Afriansyah Noor, Jurhum Lantong, Fahri Bachmid, Hilman Indra, dan Gugum Ridho Putra.
Namun, hanya Gugum dan Afriansyah Noor yang memenuhi syarat 25 persen dukungan dari total 551 peserta dengan hak suara untuk maju ke tahap final.
Tahap akhir pemilihan dilakukan melalui pemungutan suara yang melibatkan perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), badan otonom, DPP, Mahkamah Partai, dan Majelis Syuro. Gugum berhasil meraih 398 suara, sementara Afriansyah Noor mendapatkan 134 suara dari total 532 suara sah.
Dalam pidato kemenangannya, Gugum Ridho Putra mengapresiasi atas partisipasi seluruh kader yang telah menyalurkan hak pilihnya.
"Luar biasa, ternyata partai ini masih banyak orang-orang yang cinta dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan terus menginginkan PBB ada di dalam perpolitikan Indonesia," katanya.
Gugum menegaskan komitmennya untuk memperkuat konsolidasi internal partai. Ia menyerukan agar seluruh kader bersatu dan meninggalkan perbedaan demi mencapai tujuan bersama.
"Mulai hari ini kita akhiri politik ke dalam, kita selesaikan semua masalah di dalam, kita kuatkan, kita konsolidasikan. Fokus kita adalah merebut kursi wakil rakyat pada Pemilu 2029," tegasnya.
Profil Gugum Ridho Putra
Gugum Ridho Putra merupakan advokat muda kini memimpin PBB. Ia lahir di Tanjung Pandan, Belitung, tanggal 29 Juli 1988, yang juga keponakan dari Yusril Ihza Mahendra, pendiri PBB.
Setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012, Gugum memulai langkah awal kariernya sebagai peneliti di Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI). Pengalamannya di lembaga swadaya masyarakat ini memberikan bekal kuat dalam memahami isu hukum dan demokrasi di Indonesia.
Tahun 2013, Gugum Ridho Putra bergabung dengan Kantor Hukum Ihza & Ihza Lawfirm, tempat ia menjabat sebagai Kepala Divisi Perkara Administrasi dan Tata Negara hingga 2018.
Pengalamannya di firma hukum tersebut mendorongnya untuk mendirikan Gugum Ridho & Partners pada tahun 2018. Dia juga aktif dalam berbagai kegiatan advokasi, termasuk pemantauan pemilu dan pemberantasan korupsi.
Selain itu, Gugum sering menyuarakan pandangannya tentang isu hukum tata negara dan administrasi, menjadikannya salah satu figur yang dihormati di bidangnya.
Berita Terkait
-
Polemik Perpol Nomor 10 dan Putusan MK 114, Ini Kata Menko Yusril
-
Yusril Beri 33 Rekomendasi ke 14 Kementerian dan Lembaga, Fokus Tata Kelola Hukum hingga HAM Berat
-
Perpol Jabatan Sipil Polri Jadi Bola Panas, Komisi Reformasi Turun Tangan Bahas Polemik
-
Soal Polemik Perpol Nomor 10 dan Putusan MK 114, Yusril: Saya Belum Bisa Berpendapat
-
PPATK Rilis Indeks APUPPT: Penegakan Hukum Tak Cukup Tangkap Pelaku, Aliran Dana Harus Ditelusuri
Terpopuler
- 7 Rekomendasi Sepatu New Balance Diskon 70% Jelang Natal di Sports Station
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- Analisis Roy Suryo Soal Ijazah Jokowi: Pasfoto Terlalu Baru dan Logo UGM Tidak Lazim
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- Kebutuhan Mendesak? Atasi Saja dengan BRI Multiguna, Proses Cepat dan Mudah
Pilihan
-
Cerita Pahit John Herdman Pelatih Timnas Indonesia, Dikeroyok Selama 1 Jam hingga Nyaris Mati
-
4 HP Murah Rp 1 Jutaan Memori Besar untuk Penggunaan Jangka Panjang
-
Produsen Tanggapi Isu Kenaikan Harga Smartphone di 2026
-
Samsung PD Pasar Tablet 2026 Tetap Tumbuh, Harga Dipastikan Aman
-
Breaking News! John Herdman Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Tunggu Diumumkan
Terkini
-
Mobil Ringsek, Ini 7 Fakta Kecelakaan KA Bandara Tabrak Minibus di Perlintasan Sebidang Kalideres
-
Giliran Rumah Kajari Kabupaten Bekasi Disegel KPK
-
Seskab Teddy Jawab Tudingan Lamban: Perintah Prabowo Turun di Hari Pertama Banjir Sumatra
-
7 Fakta Warga Aceh Kibarkan Bendera Putih yang Bikin Mendagri Minta Maaf
-
Skema WFA ASN dan Pegawai Swasta Nataru 2025, Termasuk TNI dan Polri
-
Pakar Hukum Unair: Perpol Jabatan Sipil Polri 'Ingkar Konstitusi', Prabowo Didesak Turun Tangan
-
Duka Sumut Kian Pekat, Korban Jiwa Bencana Alam Bertambah Jadi 369 Orang
-
Polisi Tantang Balik Roy Suryo dkk di Kasus Ijazah Jokowi: Silakan Ajukan Praperadilan!
-
Besok Diprediksi Jadi Puncak Arus Mudik Nataru ke Jogja, Exit Prambanan Jadi Perhatian
-
Mendagri: Pemerintah Hadir Penuh Tangani Bencana di Sumatera