Suara.com - Pemerintah akan segera sampaikan pengumuman terkait wacana libur sekolah selama bulan Ramadan. Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno memastikan kalau pemerintah sudah ada keputusan terkait hal tersebut, hanya saja masih menunggu surat keputusan bersama (SKB) ditandatangani beberapa kementerian.
"Soal libur nanti di bulan puasa sudah ada pembicaraan antara kami Kementerian PMK dengan Kementerian Dikdasmen dengan Kementerian Agama juga Kementerian Dalam Negeri. Sekarang baru tahap finalisasi surat edaran bersama yang akan ditandatangani," kata Pratikno ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (20/1/2025).
Dia menjelaskan bahwa sekolah tingkat dasar hingga menengah akan ditangani oleh Kementerian Dikdasmen. Sementara, madrasah dan pesantren berada di bawah kewenangan Kementerian Agama. Kemudian, SKB akan ditandatangani oleh kedua menteri itu serta Kementerian Dalam Negeri.
"Insyaallah minggu ini (SKB) sudah terbit," kata Pratikno.
Dari hasil rapat bersama, Pratikno menekankan bahwa pemerintah sudah sepakat kalau proses pendidikan menjadi hal yang diutamakan, baik sekolah libur maupun tidak selama Ramadan. Dia mengingatkan, bila para siswa diliburkan maka peran orang tua di rumah menjadi lebih penting dalam mengawasi anak-anaknya.
Selain itu, sekolah juga diimbau membuat kegiatan tambahan selama siswa libur, namun atas kesepakatan dengan orang tua.
"Jadi nanti tunggu surat keputusan bersama tiga menteri tersebut. Akan diumumkan melalui PMK atau Dikdasmen," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Dikdasmen Abudul Muti menyampaikan kalau pemerintah mendapatkan tiga usulan dari masyarakat mengenai wacana libur selama Ramadan. Usulan pertama, libur satu bulan dengan kegiatan-kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Kedua, libur sebagian. Misalnya, libur beberapa hari ketika awal Ramadhan. Kemudian siswa kembali sekolah seperti biasa dan kembali libur saat menjelang Idulfitri hingga selesai masa mudik. Usulan ketiga, tidak ada libur sama sekali sehingga kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasa.
"Semua itu adalah usulan-usulan yang ada di masyarakat, kami tentu memantau usulan-usulan itu sebagai bagian dari aspirasi publik. Nanti menunggu setelah kami ada rapat gabungan bersama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri yang dikoordinasi oleh Pak Menko PMK," ucap Muti ditemui di Jakarta beberapa waktu lalu.
Berita Terkait
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
-
Polisi Gunakan Scientific Investigation untuk Buru Penyiram Air Keras Aktivis KontraS
-
Komisi III DPR Kecam Penyiraman Air Keras Aktivis KontraS Andrie Yunus, Minta Polisi Tangkap Pelaku
-
KAI Prediksi Puncak Arus Mudik 15 Maret 2026, Lebih dari 51 Ribu Penumpang Berangkat dari Jakarta
-
KPK Bawa Bupati Cilacap dan Sekda ke Jakarta Usai OTT, 13 Orang Diperiksa Intensif