Suara.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memimpin sidang di panel II sempat berkelakar mengenai kampanye pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Belitung Timur Nomor Urut 2 Kamarudin Muten dan Khairil Anwar yang menjanjikan umrah gratis.
Hal tersebut terjadi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Awalnya, Saldi mempertanyakan materi kampanye pasangan Kamarudin-Khairil berupa spanduk yang menunjukkan adanya janji berupa bantuan Rp 2 juta per kartu keluarga, bantuan modal sebesar Rp 5 juta, hingga umrah gratis.
Menanggapi itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung Timur Danny Sugara menjelaskan pihaknya menangani dugaan politik uang atau money politic dengan berkoordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan memanggil terlapor untuk melakukan klarifikasi.
“Hasil pembahasan kedua bersama rekan-rekan Sentra Gakkumdu dapat kami sampaikan kesimpulan bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini pihak 01, tidak ditindaklanjuti karena tindak terbukti sebagai tindak pidana ataupun pelanggaran daripada pemilihan,” tutur Danny.
Lebih lanjut, Danny mengonfirmasi bahwa dalam visi dan visi pasangan Kamarudin-Khairil memang terdapat janji politik berupa bantuan sebesar Rp 2 juta hingga Rp 50 juta. Saldi lantas bertanya soal janji umrah gratis.
“Yang Rp 2 juta ada ya, Rp 2 juta sampai dengan Rp 50 juta. Oke, yang umrah gratis?” tanya Saldi.
Belum sempat Danny menjawab pertanyaannya, Saldi melanjutkan dengan kelakar soal janji umrah gratis pada event politik.
“Ini yang umrah, umrah gratis kayak gini dalam event politik ini nggak diterima Tuhan itu hahaha,” canda Saldi.
Baca Juga: Coret Satu Paslon, Dalih KPU Ogah Pakai Sistem Kotak Kosong di Banjarbaru
“Doakan saja begitu kalau ada. Masa pergi beribadah di event politik begitu? Kalau ada, ya kan,” tambah dia.
Menjawab pertanyaan Saldi, Danny menyebut bahwa pihaknya tidak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran lantaran menjanjikan umrah gratis.
“Tidak ada laporan ke Bawaslu, yang mulia,” tandas Danny.
Berita Terkait
-
Coret Satu Paslon, Dalih KPU Ogah Pakai Sistem Kotak Kosong di Banjarbaru
-
Cek Fakta: MK Era Prabowo Berani Batalkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
-
Bantah Ada Pemilih Ganda, Dalih Kubu KPU Babel di Sidang MK: Ada Nama Sama tapi NIK Berbeda
-
Hakim Saldi Isra Cecar KPU Sulsel Soal Pemilih Siluman, Heran Pemilih Pilkada Ngaku Kerja di Hari Libur Nasional
-
Andika-Hendi Cabut Gugatan di MK Bikin Kubu Luthfi-Yasin Lega, Mengapa?
Terpopuler
- 6 Mobil Bekas 50 Jutaan Cocok untuk Milenial, Bodi Stylish Tak Repot Perawatan
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 5 Rekomendasi Ban Tubeless Motor Matic, Tidak Licin saat Hujan dan Jalan Berpasir
- 7 Mobil Boros Bahan Bakar Punya Tenaga Kuda, Tetapi Banyak Peminatnya
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
Pilihan
-
Dirumorkan Latih Indonesia, Giovanni van Bronckhorst Tak Direstui Orang Tua?
-
Jadi Kebijakan Progresif, Sineas Indonesia Ingatkan Dampak Ekonomi LSF Hapus Kebijakan Sensor Film
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
Terkini
-
Bantu Korban Banjir Aceh, 94 SPPG Gerak Cepat Salurkan 282 Ribu Paket Makanan!
-
Tinjau Bencana Banjir di Aceh, Mendagri Beri Atensi pada Infrastruktur Publik yang Rusak
-
Presiden Prabowo Didesak Tetapkan Darurat Bencana Nasional di Sumatera
-
Banjir Terjang Sumatera, Pimpinan Komisi X DPR Desak Dispensasi Pembayaran Uang Sekolah Bagi Korban
-
Pakar Dorong Pengetatan IUP: Reboisasi Dinilai Kunci Perbaikan Tambang
-
Direktur Eksekutif CISA: Kapolri Konsisten Jaga Amanat Konstitusi sebagai Kekuatan Supremasi Sipil
-
Cak Imin Sebut Ada Peluang Pemerintah Tetapkan Banjir-Longsor di Sumatera Berstatus Bencana Nasional
-
Rasa Bersalah Bahlil Lahadalia Soal Masa Lalunya di Bisnis Tambang yang Merusak Hutan
-
Viral Banjir Sumatera Bawa Ribuan Kayu Gelondongan, DPR Desak Pemerintah Bentuk Tim Investigasi
-
BPJS Ketenagakerjaan Raih Platinum Rank dalam Asia Sustainability Reporting Rating (ASRRAT) 2025