Suara.com - Hakim Konstitusi Saldi Isra yang memimpin sidang di panel II sempat berkelakar mengenai kampanye pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Belitung Timur Nomor Urut 2 Kamarudin Muten dan Khairil Anwar yang menjanjikan umrah gratis.
Hal tersebut terjadi dalam sidang lanjutan perselisihan hasil pilkada (PHP) atau sengketa Pilkada 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
Awalnya, Saldi mempertanyakan materi kampanye pasangan Kamarudin-Khairil berupa spanduk yang menunjukkan adanya janji berupa bantuan Rp 2 juta per kartu keluarga, bantuan modal sebesar Rp 5 juta, hingga umrah gratis.
Menanggapi itu, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Belitung Timur Danny Sugara menjelaskan pihaknya menangani dugaan politik uang atau money politic dengan berkoordinasi dengan Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dan memanggil terlapor untuk melakukan klarifikasi.
“Hasil pembahasan kedua bersama rekan-rekan Sentra Gakkumdu dapat kami sampaikan kesimpulan bahwa laporan yang disampaikan oleh pelapor, dalam hal ini pihak 01, tidak ditindaklanjuti karena tindak terbukti sebagai tindak pidana ataupun pelanggaran daripada pemilihan,” tutur Danny.
Lebih lanjut, Danny mengonfirmasi bahwa dalam visi dan visi pasangan Kamarudin-Khairil memang terdapat janji politik berupa bantuan sebesar Rp 2 juta hingga Rp 50 juta. Saldi lantas bertanya soal janji umrah gratis.
“Yang Rp 2 juta ada ya, Rp 2 juta sampai dengan Rp 50 juta. Oke, yang umrah gratis?” tanya Saldi.
Belum sempat Danny menjawab pertanyaannya, Saldi melanjutkan dengan kelakar soal janji umrah gratis pada event politik.
“Ini yang umrah, umrah gratis kayak gini dalam event politik ini nggak diterima Tuhan itu hahaha,” canda Saldi.
Baca Juga: Coret Satu Paslon, Dalih KPU Ogah Pakai Sistem Kotak Kosong di Banjarbaru
“Doakan saja begitu kalau ada. Masa pergi beribadah di event politik begitu? Kalau ada, ya kan,” tambah dia.
Menjawab pertanyaan Saldi, Danny menyebut bahwa pihaknya tidak menerima laporan terkait dugaan pelanggaran lantaran menjanjikan umrah gratis.
“Tidak ada laporan ke Bawaslu, yang mulia,” tandas Danny.
Berita Terkait
-
Coret Satu Paslon, Dalih KPU Ogah Pakai Sistem Kotak Kosong di Banjarbaru
-
Cek Fakta: MK Era Prabowo Berani Batalkan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa
-
Bantah Ada Pemilih Ganda, Dalih Kubu KPU Babel di Sidang MK: Ada Nama Sama tapi NIK Berbeda
-
Hakim Saldi Isra Cecar KPU Sulsel Soal Pemilih Siluman, Heran Pemilih Pilkada Ngaku Kerja di Hari Libur Nasional
-
Andika-Hendi Cabut Gugatan di MK Bikin Kubu Luthfi-Yasin Lega, Mengapa?
Terpopuler
- Promo Indomaret 12-18 Maret: Sirup Mulai Rp7 Ribuan, Biskuit Kaleng Rp15 Ribuan Jelang Lebaran
- 5 Mobil Bekas Irit Bensin Pajak Murah dengan Mesin 1000cc: Masa Pakai Lama, Harga Mulai 50 Jutaan
- 26 Kode Redeem FF 13 Maret 2026: Bocoran Rilis SG2 Lumut, Garena Bagi Magic Cube Gratis
- 45 Kode Redeem FF Max Terbaru 13 Maret 2026: Kesempatan Raih ShopeePay dan Bundel Joker
- Siapa Syekh Ahmad Al Misry? Dikaitkan Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Sesama Jenis 'SAM'
Pilihan
-
Teror Beruntun di AS: Sinagoge Diserang, Eks Tentara Garda Nasional Tembaki Kampus
-
KPK OTT Bupati Cilacap, Masih Berlangsung!
-
Detik-Detik Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast di YLBHI
-
Indonesia Beli Rudal Supersonik Brahmos Rp 5,9 Triliun! Terancam Sanksi Donald Trump
-
Kronologi Lengkap Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Podcast Militerisme
Terkini
-
Viral TikToker Bongkar Lokasi Pertahanan Israel, Iran Diduga Langsung Mengebom
-
Dasco Ungkap Pembicaraannya dengan Prabowo soal Strategi 'Take Over' Gaza
-
KPK Tetapkan 2 Tersangka dalam OTT Cilacap
-
Tetap Buka! Ini Jam Operasional BRI Jakarta Pusat saat Libur Lebaran 2026
-
DPR RI soal Pembelian Rudal BrahMos: Jaga Kedaulatan Tanpa Terjebak Rivalitas Geopolitik
-
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras, Pemerintah Minta Polisi Usut Tuntas
-
Buntut Ketegangan Timur Tengah, Pemerintah Siapkan Pemulangan 34 WNI dari Iran
-
AS Tawarkan Hadiah Rp169 Miliar untuk Informasi Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei
-
Antisipasi Krisis Timur Tengah, Prabowo Pertimbangkan Kebijakan WFH untuk Tekan Konsumsi BBM
-
Polisi Gunakan Scientific Investigation untuk Buru Penyiram Air Keras Aktivis KontraS