Suara.com - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta menegaskan belum ada pembicaraan ihwal wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi 2 juta Warga Gaza, Palestina ke Indonesia.
Anis memastikan hingga kini, sama sekali belum ada pembicaraan mengenai persoalan tersebut.
"Yang pertama belum ada pembicaraan sama sekali soal itu. Belum ada," kata Anis usai Sidang Kabinet Paripurna di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Anis sekaligus menegaskan bahwa sikap Indonesia terkait wacana tersebut. Ia berujar pada dasarnya Indonesia tidak bisa menerima relokasi warga Gaza.
"Pada dasarnya kan kita tidak bisa menerima relokasi Warga Gaza dari Gaza karena rekonstruksi bukan jadi kendala, bukan jadi alasan untuk melakukan relokasi. Tapi pada dasarnya sampai sekarang tidak ada pembicaraan soal itu," tuturnya.
Meski begitu, Anis memastikan bahwa pemerintah Indonesia terus berkooridnasi dalam pengiriman bantuan kemanusian ke Palestina.
"Kita sekarang masih koordinasi teknis terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan. Itu saja yang kita kerjakan," kata Anis.
Sebelumnya, Kemlu buka suara mengenai wacana relokasi 2 juta Warga Gaza ke Indonesia. Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menerima informasi perihal tersebut.
Sebelumnya ramai laporkan terkait rencana tersebut yang datang dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Baca Juga: Donald Trump Ingin Relokasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia, Netizen: Stres Itu Presiden
"Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik," tulis Kemlu dalam keterangannya, dikutip Selasa (21/1/2025).
Komitmen Indonesia
Kemlu menegaskan komitmen Indonesia perihal kondisi Palestina. Kemlu bwrujar pemindahan warga Gaza tidak dapat diterima.
"Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza," tulis Kemlu.
Sebaliknya, Pemerintah Indonesia mendorong adanya dialog dan negosiasi seiring adanya gencatan senjata.
"Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati," tulis Kemlu.
Kabar rencana relokasi itu kali pertama mencuat dalam laporan NBC News. Media Amerika Serikat itu mengutip pernyataan seorang pejabat transisi kepemimpinan AS yang menyebutkan bahwa Indonesia dipertimbangkan sebagai salah satu tujuan relokasi sebagian dari dua juta warga Gaza.
Dalam laporan itu, disebutkan bahwa utusan Timur Tengah dari pemerintahan Donald Trump, Steve Witkoff, berencana mengunjungi Gaza untuk memastikan implementasi gencatan senjata sekaligus membahas solusi jangka panjang untuk konflik Gaza, termasuk relokasi warga Palestina.
Berita Terkait
Terpopuler
- Tak Terima Ditahan KPK, Titin Rita Lestari Bongkar Peran Atasan di Kasus Suap BPK Muara Enim
- Tak Ikut Aksi Bareng Mahasiswa di Bundaran HI Hari Ini, Said Iqbal Ungkap Alasan Buruh
- Mengapa Pertalite Mau Dihapus?
- Indonesia Sudah Capek! Mahasiswa UI Serukan Demo di Bundaran HI, Tuntut Prabowo Akui Kesalahan
- 5 Lipstik Rekomendasi Fuji yang Tahan Lama, Tidak Kering dan Anti Pecah-Pecah
Pilihan
-
Aliansi Rakyat Memanggil Kritik Sederet Program Pemerintah, Tuntut Prabowo-Gibran Lengser
-
Hasil Piala Dunia 2026: Hajar Paraguay, Start Sempurna Amerika Serikat
-
Neymar Dipastikan Absen di Piala Dunia 2026, Kesalahan Pertama Ancelotti
-
Thamrin Lumpuh Total, Massa Aksi Mengular hingga Dukuh Atas Hingga Jumat Malam
-
Ngotot Mau Demo di Bundaran HI Meski Dihadang Aparat, Mahasiswa: Istana dan DPR Tak Mendengar Kami!
Terkini
-
Hanya Kirim PDF Tanpa Balasan, Polres Jakpus Jelaskan Soal Aksi BEM UI Tak Ajukan Izin Resmi
-
3 Fakta Dugaan Korupsi MBG: Kejagung Geledah Enam Lokasi, DPR Minta Program Dihentikan
-
Jangan Adu Rakyat vs Rakyat, TB Hasanuddin Tegaskan Komcad Tak Boleh Hadapi Demo Mahasiswa
-
Nasib 21 Ribu Motor Listrik Era Dadan, Jadi Besi Tua atau Dipaksa Jalan Demi MBG?
-
Divonis 13 Tahun Penjara, Sejumlah Pakar Duga Ada Kejanggalan di Putusan Hukum Arief Pramuhanto
-
Partai Gelora Desak Penghapusan Threshold, Klaim DPR Buka Ruang Diskusi
-
Anis Matta Akui Partai Gelora Terganjal Logistik, Urusan Pendanaan Jadi Persoalan Besar
-
ICW: Vonis Rendah Pejabat BPK Tak Beri Efek Jera, Korupsi Terus Berulang
-
Warga Jakarta Bisa Masuk Gratis ke Ancol dan Ragunan, Cek Jadwal dan Caranya
-
Evaluasi MBG dan Krisis Regenerasi Petani Jadi Sorotan, Dudung Akui Program Perlu Ditata Ulang