Suara.com - Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Anis Matta menegaskan belum ada pembicaraan ihwal wacana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merelokasi 2 juta Warga Gaza, Palestina ke Indonesia.
Anis memastikan hingga kini, sama sekali belum ada pembicaraan mengenai persoalan tersebut.
"Yang pertama belum ada pembicaraan sama sekali soal itu. Belum ada," kata Anis usai Sidang Kabinet Paripurna di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Anis sekaligus menegaskan bahwa sikap Indonesia terkait wacana tersebut. Ia berujar pada dasarnya Indonesia tidak bisa menerima relokasi warga Gaza.
"Pada dasarnya kan kita tidak bisa menerima relokasi Warga Gaza dari Gaza karena rekonstruksi bukan jadi kendala, bukan jadi alasan untuk melakukan relokasi. Tapi pada dasarnya sampai sekarang tidak ada pembicaraan soal itu," tuturnya.
Meski begitu, Anis memastikan bahwa pemerintah Indonesia terus berkooridnasi dalam pengiriman bantuan kemanusian ke Palestina.
"Kita sekarang masih koordinasi teknis terkait dengan penyaluran bantuan kemanusiaan. Itu saja yang kita kerjakan," kata Anis.
Sebelumnya, Kemlu buka suara mengenai wacana relokasi 2 juta Warga Gaza ke Indonesia. Kemlu menegaskan bahwa pemerintah tidak pernah menerima informasi perihal tersebut.
Sebelumnya ramai laporkan terkait rencana tersebut yang datang dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
Baca Juga: Donald Trump Ingin Relokasi 2 Juta Warga Gaza ke Indonesia, Netizen: Stres Itu Presiden
"Pemerintah RI tidak pernah memperoleh informasi apapun, dari siapapun, maupun rencana apapun terkait relokasi sebagian dari 2 juta penduduk Gaza ke Indonesia sebagai salah satu bagian dari upaya rekonstruksi pasca konflik," tulis Kemlu dalam keterangannya, dikutip Selasa (21/1/2025).
Komitmen Indonesia
Kemlu menegaskan komitmen Indonesia perihal kondisi Palestina. Kemlu bwrujar pemindahan warga Gaza tidak dapat diterima.
"Indonesia tetap tegas dengan posisi: segala upaya untuk memindahkan warga Gaza tidak dapat diterima. Upaya untuk mengurangi penduduk Gaza hanya akan mempertahankan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina dan sejalan dengan strategi yang lebih besar yang bertujuan untuk mengusir orang Palestina dari Gaza," tulis Kemlu.
Sebaliknya, Pemerintah Indonesia mendorong adanya dialog dan negosiasi seiring adanya gencatan senjata.
"Gencatan senjata di Gaza harus menjadi momentum untuk memulai dialog dan negosiasi guna mewujudkan solusi dua negara, sesuai hukum internasional dan parameter internasional yang telah disepakati," tulis Kemlu.
Berita Terkait
Terpopuler
- 6 Sepatu Adidas Diskon 60 Persen di Sports Station, Ada Adidas Stan Smith
- Kronologi Lengkap Petugas KAI Diduga Dipecat Gara-Gara Tumbler Penumpang Hilang
- 5 Moisturizer dengan Alpha Arbutin untuk Memudarkan Flek Hitam, Cocok Dipakai Usia 40-an
- 7 Sabun Muka Mengandung Kolagen untuk Usia 50-an, Bikin Kulit Tetap Kencang
- 15 Merek Ban Mobil Terbaik 2025 Sesuai Kategori Dompet Karyawan hingga Pejabat
Pilihan
-
Daftar Maskapai RI yang Pakai Airbus A320
-
5 Tempat Ngopi Tersembunyi di Palembang yang Bikin Ketagihan Sejak Seduhan Pertama
-
6 HP 5G Paling Murah di Bawah Rp 4 Juta, Investasi Terbaik untuk Gaming dan Streaming
-
Airbus Umumkan A320 Bermasalah, Kemenhub Sebut 38 Pesawat di RI Kena Dampak
-
Polemik RS dr AK Gani 7 Lantai di BKB, Ahli Cagar Budaya: Pembangunan Bisa Saja Dihentikan
Terkini
-
Tewas Menabrak Pohon, Gary Iskak Diduga Tak Pakai Helm Saat Kecelakaan Tunggal
-
Bobby Nasution Pimpin Langsung Percepatan Evakuasi dan Pembukaan Jalur Darurat di Tapteng
-
Polisi Pastikan Gery Iskak Tewas Akibat Kecelakaan Tunggal saat Mengendarai RX King
-
Kisah Heroik Wali Kota Sibolga Ahmad Syukri: Nekat Jalan Kaki 4 Hari di Tengah Longsor
-
Bercak Darah di Pohon Jadi Saksi Bisu, Ini Kronologi Aktor Gary Iskak Tewas dalam Kecelakaan Maut
-
Polri Buka Posko Bantuan Bencana Demi Pastikan Donasi Tepat Sasaran, Ini Call Center dan Alamatnya
-
Gasak Empat Ponsel, Joki dan Eksekutor Pencuri Rumah Kosong di Mampang Keok Diciduk Resmob!
-
Driver Taksi Rudapaksa Penumpang, DPR: Negara Tak Boleh Biarkan Perempuan Hidup Dalam Rasa Tak Aman
-
BPJS Kesehatan Butuh Dukungan Banyak Pihak untuk Mencegah Terjadinya Fraud JKN
-
Update Terbaru Banjir Bandang dan Longsor Agam: 86 Orang Meninggal, 88 Orang Hilang, 2.500 Mengungsi