Suara.com - Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno menegaskan pentingnya penerapan pajak karbon yang terstruktur dan efektif mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis karbon di Indonesia.
Eddy menyebut bahwa Indonesia sudah tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga dalam hal pajak karbon.
"Pajak karbon tidak bisa hanya seadanya saja, untuk sekedar memenuhi persyaratan adanya pajak karbon. Tetapi harus memiliki nilai, di mana para pelaku usaha yang mengeluarkan emisi harus membeli karbon kredit ketimbang hanya membayar pajak karbon," jelas Eddy dalam konferensi Asosiasi Ahli Emisi Karbon Indonesia (ACEXI), Kamis (23/1/2025).
Ia mengungkapkan bahwa saat ini Singapura bersiap menerapkan pajak karbon sebesar 40 Dolar AS per ton emisi. Sementara, Indonesia belum menunjukkan langkah konkret.
"Penundaan ini jangan terlalu lama, negara-negara tetangga sudah mulai bergerak. Pajak karbon ini peluang ekonomi yang juga jadi persyaratan untuk menggerakkan ekonomi karbon ke depannya," katanya.
Selain itu, Eddy menekankan bahwa pajak karbon juga dapat menjadi daya tarik bagi investor luar negeri, khususnya untuk mendanai transisi energi.
"Untuk mencapai net zero emissions pada 2060, kita butuh dana investasi 20 miliar Dolar AS per tahun selama 35 tahun. Salah satu insentif yang harus kita berikan adalah tarif yang atraktif untuk para investor,” paparnya.
Ia juga mendorong adanya pengalihan subsidi energi fosil seperti batu bara dan BBM untuk mendukung pengembangan energi terbarukan.
Dengan langkah ini, Indonesia diharapkan dapat menurunkan emisi karbon sekaligus memanfaatkan potensi ekonomi karbon secara optimal.
Baca Juga: Indonesia Bidik Perdagangan Karbon untuk Pertumbuhan Ekonomi Hijau
Reporter : Kayla Nathaniel Bilbina
Berita Terkait
Terpopuler
- Terjaring OTT KPK, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq Langsung Dibawa ke Jakarta
- Profil dan Biodata Anis Syarifah Istri Bos HS Meninggal Karena Kecelakaan Moge
- Daftar Lokasi ATM Pecahan Rp10 Ribu dan Rp20 Ribu di Surabaya
- Prabowo-Gibran Beri Penghormatan Terakhir di Pemakaman Try Sutrisno: Momen Khidmat di TMP Kalibata
- Rekam Jejak Muhammad Suryo: Pebisnis dari Nol hingga Jadi Bos Rokok HS
Pilihan
-
Skandal Saham BEBS Dibongkar OJK: Rp14,5 Triliun Dibekukan, Kantor Mirae Asset Digeledah!
-
Detik-detik Remaja di Makassar Tewas Tertembak, Perwira Polisi Jadi Tersangka
-
100 Hari Jelang Piala Dunia 2026, FIFA Belum Kantongi Izin dari Dewan Kota
-
Nelayan Tanpa Perahu di Sambeng, Menjaga Kali Progo dari Ancaman Tambang Tanah Urug
-
Hasil BRI Super League: Lewat Duel Sengit, Persija Jakarta Harus Puas Ditahan Borneo FC
Terkini
-
Turkiye Tangkis Rudal Iran, Kirim Peringatan ke Teheran
-
Timur Tengah Memanas, DPR Segera Panggil Kementerian Haji Bahas Nasib Jemaah Umrah
-
Ketegangan Memuncak: Korban Jiwa di Iran Tembus 1.145 Orang
-
Pengamat: BHR untuk Mitra Ojol Bentuk Kebijakan Perusahaan Berbasis Produktivitas
-
Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Sering Telat, DPR Desak Pemerintah Pusat Turun Tangan
-
Kubu Yaqut Pertanyakan Keabsahan Kerugian Negara Rp622 M: Nilainya Berubah-ubah
-
Hak Korban Kekerasan Seksual Terabaikan, LBH APIK Kritik Penerapan RJ dan Pemotongan Anggaran
-
Kerugian Korupsi Kuota Haji Rp622 Miliar, KPK Beberkan Bukti Audit BPK di Praperadilan Yaqut
-
Menag Lapor Presiden Takbiran di Bali Tetap Jalan Saat Nyepi, Tanpa Sound System dan Dibatasi Jam
-
Habiburokhman Ungkap Alasan Kuat Program MBG Masuk Pos Pendidikan: Siswa Adalah Bagian Terpenting