Suara.com - Indikator Politik Indonesia dalam surveinya menyatakan sebesar 79,3 persen puas terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto dalam 100 hari pertamanya. Tingginya kepuasaan tersebut lantaran belum ada kebijakan Prabowo yang dianggap mengganggu.
Hal itu seperti dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik, Burhanuddin Muhtadi secara daring, Senin (27/1/2025).
Ia menyampaikan, jika Indikator sebelumnya pernah melakukan survei terhadap kepuasaan publik pada kinerja Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Joko Widodo atau Jokowi.
Kedua Presiden tersebut hasil surveinya berbeda dengan Prabowo pada 100 hari pertamanya. Di mana kepuasan publik terhadap kinerja kedua pemimpin negara itu terdampak kebijakannya sendiri.
"Kalau kita bandingkan dengan masa pemerintahan Jokowi ya, awal periode pertama yaitu Oktober 2014 sampai Januari 2015. Waktu itu kita melakukan survei, bulan Januari 2015, 100 hari setelah beliau dilantik sebagai Presiden periode pertama, approval ratingnya terdampak oleh kebijakan tidak populer yaitu menaikan harga," kata Burhanuddin.
Kemudian SBY era kepemimpinan periode kedua, kata dia, approval ratingnya juga terdampak.
"Setelah menang telak di periode kedua, SBY itu mengalami masa bulan madu yang relatif singkat di periode kedua, karena ada drama Century dan beberapa isu politik yang terkait dengan elite partai," katanya.
Sementara Prabowo, masa bulan madu politiknya belum ada indikasi akan berakhir cepat. Sebab, belum ada kebijakan yang dianggap menjadi dampak terhadap kepuasaan publik pada kinerja Prabowo.
"Kemarin sempat muncul isu kenaikan PPN secara umum, tetapi kemudian Presiden dan Kementerian Keuangan sepertinya berubah, hanya menaikkan PPN 12 persen hanya kepada barang mewah. Dan itu yang membuat kekuasaan terhadap Presiden Prabowo relatif masih tinggi," pungkasnya.
Baca Juga: Survei Indikator: 79,3 Persen Puas dengan Kinerja Prabowo di 100 Hari Pertamanya
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis survei terbarunya soal kepuasan publik terhadap kinerja Presiden RI Prabowo Subianto dalam 100 hari kerjanya. Hasilnya 79,3 persen menyatakan puas dengan kinerja Prabowo.
Direktur Eksekutif Indikator Politik, Buhanuddin Muhtadi, memaparkan jika pihaknya dalam survei ini menanyakan kepada responden dengan pertanyaan "secara umum, apakah sejauh ini Ibu/Bapak sangat puas, cukup puas, kurang puas atau tidak puas sama sekali dengan kerja Prabowo Subianto?".
"Approval Presiden Prabowo Subianto yang mengatakan puas 13,6 persen, yang mengatakan cukup puas 65,8 persen, jadi total ada 79,3 persen pada waktu 16 hingga 21 Januari," kata Burhanuddin dalam paparannya secara daring, Senin (27/1/2025).
Ia mengatakan, hasil surveinya ini tidak jauh berbeda dengan hasil survei Litbang Kompas sebelumnya.
Dalam survei ini juga, kata dia, pihaknya menemukan publik yang menyatakan tak puas dengan kinerja Prabowo.
"Survei dilakukan kurang lebih beberapa hari sebelum 100 hari, nah hasilnya ada 16,9 persen warga di Indonesia yang terpilih dalam survei kami yang menyatakan kurang puas," katanya.
Berita Terkait
-
Disebut 'Lupa Daratan', Sosok Pengkritik Mayor Teddy Ternyata Istri Jenderal
-
Survei Indikator: 79,3 Persen Puas dengan Kinerja Prabowo di 100 Hari Pertamanya
-
Pemprov DKI Manut Prabowo buat Hemat Anggaran, Dana Hibah Ormas di Jakarta Bakal Dipangkas?
-
Blak-blakan soal Hukuman 30 Jaksa Nakal, Sahroni NasDem: Ingat! Presiden Prabowo Punya Standar Kerja Tinggi
-
Pemprov DKI Pangkas Anggaran Studi Banding hingga Sewa Mobil, Minimal Hemat Rp 535 Miliar
Terpopuler
- 7 Mobil Bekas Murah untuk Aktivitas Harian Pemula, Biaya Operasional Rendah
- Shio Paling Hoki pada 8-14 Desember 2025, Berkah Melimpah di Pekan Kedua!
- 7 Rekomendasi Bedak Padat Anti Dempul, Makeup Auto Flawless dan Anti Cakey
- 51 Kode Redeem FF Terbaru 8 Desember 2025, Klaim Skin Langka Winterlands dan Snowboard
- Sambut HUT BRI, Nikmati Diskon Gadget Baru dan Groceries Hingga Rp1,3 Juta
Pilihan
-
Rekomendasi 7 Laptop Desain Grafis Biar Nugas Lancar Jaya, Anak DKV Wajib Tahu!
-
Harga Pangan Nasional Hari Ini: Cabai Sentuh Rp70 Ribu
-
Shell hingga Vivo sudah Ajukan Kuota Impor 2026 ke ESDM: Berapa Angkanya?
-
Kekhawatiran Pasokan Rusia dan Surplus Global, Picu Kenaikan Harga Minyak
-
Survei: Kebijakan Menkeu Purbaya Dongkrak Optimisme Konsumen, tapi Frugal Spending Masih Menguat
Terkini
-
KPK Tangkap Tangan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, Anggota DPRD Ikut Terseret?
-
Bobby Nasution Jelaskan Tidak Ada Pemangkasan Anggaran Bencana Ratusan Miliar
-
Korban Meninggal Banjir dan Longsor di Sumatera Bertambah Jadi 969 Jiwa
-
Digelar Terpisah, Korban Ilegal Akses Mirae Asset Protes Minta OJK Mediasi Ulang
-
Respons Ide 'Patungan Beli Hutan', DPR Sebut Itu 'Alarm' Bagi Pemerintah Supaya Evaluasi Kebijakan
-
Tinjau Lokasi Banjir Aceh, Menteri Ekraf Terima Keluhan Sanitasi Buruk yang 'Hantui' Pengungsi
-
Mensos Sebut Penggalang Donasi Tanpa Izin Terancam Sanksi Rp10 Ribu: Warisan UU Tahun 60-an
-
Komisi Reformasi Pertimbangkan Usulan Kapolri Dipilih Presiden Tanpa Persetujuan DPR
-
Ironi Hakordia, Silfester Matutina Si Manusia Kebal Hukum?
-
Mensos Sebut Donasi Bencana Boleh Disalurkan Dulu, Izin dan Laporan Menyusul