Presiden Kolombia Bandingkan Deportasi AS dengan Nazi Jerman, Singgung Kamp Konsentrasi

Suara.com - Presiden Kolombia, Gustavo Petro, pada Rabu (29/1), mengkritik deportasi imigran ilegal oleh Amerika Serikat dengan membandingkannya dengan pengangkutan orang ke kamp konsentrasi Nazi dalam Perang Dunia II.

Dalam pidatonya saat pelantikan Menteri Luar Negeri baru, Laura Sarabia, Petro menyebutkan ketegangan diplomatik terbaru antara Kolombia dan AS.

"Dari insiden dengan Trump, banyak pelajaran dapat diambil, baik dari mereka maupun dari kita. Dari sudut pandang mereka, saya rasa mereka seharusnya tidak memborgol orang-orang yang akan mereka deportasi," ungkap Petro.

"Akan ada perdebatan politik di sana, misalnya, apakah mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama seperti yang dilakukan Jerman pada 1943, saat menggunakan kereta untuk mengangkut orang-orang Yahudi, sosialis, dan komunis ke kamp konsentrasi," tambahnya.

Pernyataan itu muncul di tengah ketegangan diplomatik akibat penolakan pemerintah Kolombia untuk menerima warga Kolombia yang dideportasi dengan penerbangan militer AS, dengan alasan mereka mengutamakan “perlakuan bermartabat” bagi migran. Penolakan ini memicu reaksi keras dari Presiden AS, Donald Trump, yang mengancam akan memberlakukan tarif perdagangan.

Sebagai upaya penyelesaian, Kolombia telah mengatur tiga penerbangan dengan pesawat Angkatan Udara Kolombia. Pada Selasa dan Rabu, pesawat tersebut membawa kembali 306 warga Kolombia, termasuk 42 anak-anak, seperti yang dinyatakan Petro.

"Apakah Trump akan memberi tahu 42 anak Kolombia itu bahwa mereka adalah kriminal?" tanya Petro.

"Seperti yang dia katakan kepada 42 anak itu, dia juga akan mengatakan hal yang sama kepada ratusan ribu lainnya. Itulah cara berpikir mereka pada tahun 1943," lanjutnya.

"Setiap individu yang berkulit hitam, pribumi, atau keturunan Latin akan diperlakukan sebagai kriminal. Ini disebut kriminalisasi kolektif; konsep itu diciptakan oleh Hitler," tambahnya.

Baca Juga: Deportasi 4.000 Imigran Ilegal dalam Sepekan, Trump Gencarkan Penggerebekan Massal