Suara.com - Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo mengapresiasi langkah progresif PT PLN (Persero) sebagai perusahaan Indonesia pertama yang masuk dalam perdagangan karbon luar negeri.
Langkah ini merupakan salah satu bukti komitmen PLN dalam memitigasi perubahan iklim sekaligus mendorong investasi hijau.
”Ini adalah langkah-langkah yang saya lihat cukup positif, signifikan untuk mendorong dan nanti membuka untuk investor-investor luar negeri, bisa membeli carbon credit di Indonesia, dan nanti likuiditas itu akan masuk ke pasar domestik kita,” ucap Hashim dalam acara ESG Sustainability Forum 2025 yang diselenggarakan oleh CNBC Indonesia, Jumat (31/1/2025).
Hashim melanjutkan, keputusan dibukanya perdagangan karbon luar negeri ini merupakan hasil putusan tim yang ia ketuai bersama Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, dan juga Dewan Ekonomi Nasional yang merekomendasikan kepada Presiden agar pelaku pasar luar negeri dapat berpartisipasi di bursa karbon domestik.
“Karena kita harus mengakui bahwa Indonesia banyak kelebihan, terutama di bidang kehutanan, nature based solutions, selama ini tidak bisa dinikmati oleh pelaku-pelaku dalam negeri karena ditutup,” jelas Hashim.
Menurutnya, dengan membuka perdagangan karbon luar negeri, arus investasi asing dapat menghidupkan pasar karbon nasional tanpa mengurangi pencatatan di dalam negeri.
”Jadi ini suatu langkah yang saya bisa umumkan hari ini, itu berdasarkan rapat yang saya pimpin kemarin, ini supaya likuiditas, likuiditas yang sekarang sudah siap di luar negeri bisa masuk dan menghidupi pasar karbon di dalam negeri yang namanya IDXCarbon,” tambahnya.
Sementara itu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menegaskan bahwa PLN bersama dengan Pemerintah terus mendorong pengembangan investasi hijau yang berkontribusi langsung pada pelestarian lingkungan. Termasuk melalui perdagangan karbon yang menjadi salah satu alternatif dalam memitigasi perubahan iklim.
"Perubahan iklim adalah persoalan global, oleh sebab itu membutuhkan solusi global. Peluncuran perdagangan karbon luar negeri ini menjadi langkah konkret PLN dan Pemerintah Indonesia untuk mengatasi bencana iklim yang semakin nyata," sebut Darmawan.
Baca Juga: Diskon Tarif Listrik 50 Persen Sampai Kapan? Januari Hampir Habis hingga Rumor Diperpanjang
Dirinya menjelaskan, tidak hanya melakukan offset emisi melalui bursa karbon, PLN juga melakukan perdagangan emisi dan offset emisi melalui perdagangan langsung. Terlebih lagi, PLN sudah memiliki platform PLN Climate Click dimana aktivitas perdagangan karbon, baik perdagangan emisi dan offset emisi, sudah mulai dilakukan sejak 2023 lalu.
“PLN siap menjadi garda terdepan dalam upaya penurunan emisi melalui peran aktif untuk terus mengembangkan ekosistem perdagangan karbon di Indonesia," ujar Darmawan.
Executive Vice President Transisi Energi dan Keberlanjutan PLN, Kamia Handayani menjelaskan, secara resmi PLN ikut serta dalam perdagangan karbon luar negeri pada Senin (20/1/2025) lalu, setelah sebelumnya perdagangan karbon dilakukan terbatas dalam pasar domestik sejak akhir September 2023.
Pada perdagangan karbon internasional pertama ini, Kamia mengungkapkan ada 1,78 juta ton CO2e Sertifikat Pengurangan Emisi (SPE) milik PLN yang akan dijual ke offtaker luar negeri dan telah diotorisasi. Langkah otorisasi atau pengesahan dari Pemerintah ini diperlukan untuk menghindari risiko double counting pada unit karbon yang diperdagangkan di luar negeri.
”Jadi perdagangan karbon ini memang dibukanya kalau di bursa itu mulai 2023 dan baru dibuka untuk pasar luar negeri 2025 ini. Kalau dari sisi demand PLN, 1,7 juta ton CO2e Sertifikat Pengurangan Emisi sudah diotorisasi oleh Pemerintah untuk dijual ke luar negeri,” ucap Kamia.
Kamia melanjutkan, dibukanya perdagangan karbon luar negeri awal tahun ini merupakan langkah yang positif untuk menerapkan Artikel 6 Perjanjian Paris sesuai dengan hasil Conference of the Parties (COP29) di Azerbaijan, November tahun lalu.
Berita Terkait
-
Dukung Swasembada Energi dan Pangan, Pertamina Bangun 159 Desa Energi Berdikari
-
Pabrik Combiphar Padalarang Kini Bertenaga Surya Berkapasitas 601,9 kWp
-
PLN IP Hasilkan Green Energy 814 GWh pada 2024, Tekan 921 Ribu Ton CO2 Emisi Karbon
-
Co-Firing Biomassa di PLTU PLN Hasilkan 1,67 Juta MWh Listrik Hijau Sepanjang 2024
-
Dorong Pertumbuhan Sektor Perikanan dan Kelautan, PLN Sukses Hadirkan Listrik 47,32 GWh Sepanjang 2024
Terpopuler
- Ogah Bayar Tarif Selat Hormuz ke Iran, Singapura: Ingat Selat Malaka Lebih Strategis!
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- 7 Tablet Rp2 Jutaan SIM Card Pengganti Laptop, Spek Tinggi Cocok Buat Editing Video
Pilihan
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
-
Benjamin Netanyahu Resmi Diseret ke Pengadilan Duduk di Kursi Terdakwa
Terkini
-
Tiba di Pakistan, Tim Perunding Iran Ingatkan Pengalaman Pahit Dikhianati AS
-
Jaga Kelestarian Alam, Ekowisata Mangrove di Lombok Timur Ini 'Mengalah' Demi Napas Lingkungan
-
Kisah Supriadi: Dulu Belajar Silvofishery ke Kalimantan, Kini Sukses Budidaya Nila di Lombok Timur
-
KPK OTT di Tulungagung, Bupati Gatut Sunu Diamankan
-
Seskab Teddy Pastikan Indonesia Tidak Akan Tarik Pasukan dari UNIFIL
-
Lagi-lagi Singgung Iran, Ini Sesumbar Donald Trump Soal Pasokan Minyak
-
Kantor Kementerian PU Digeledah Kejati, Seskab Teddy: Silakan, Pemerintah Terbuka untuk Proses Hukum
-
Seskab Teddy: Presiden Prabowo Bakal ke Rusia Dalam Waktu Dekat
-
Pastikan Program Unggulan Presiden Berjalan, Mendagri Tinjau Program Perumahan Rakyat di Tomohon
-
Seskab Teddy Bantah Isu Indonesia Bakal 'Chaos': Itu Narasi Keliru!