Suara.com - Elon Musk, yang bergerak cepat untuk mengecilkan ukuran pemerintah AS atas perintah Presiden Donald Trump, kini dianggap sebagai "pegawai pemerintah khusus," kata Gedung Putih pada hari Senin.
Penunjukan tersebut memungkinkan Musk, orang terkaya di dunia, untuk bekerja untuk pemerintah federal tetapi berpotensi menghindari aturan pengungkapan tentang konflik kepentingan dan keuangan yang berlaku untuk pegawai pemerintah biasa.
Musk masih menjalankan perusahaan mobil listrik Tesla dan perusahaan kedirgantaraan SpaceX sambil mengepalai upaya pemotongan biaya Trump yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintah. Sebagai CEO SpaceX, Musk mengawasi kontrak perusahaan dengan Pentagon dan komunitas intelijen yang bernilai miliaran dolar.
Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Musk diklasifikasikan sebagai "pegawai pemerintah khusus." Seorang pejabat senior Gedung Putih kedua mengatakan Musk tidak menerima gaji pemerintah dan mematuhi hukum.
Pegawai pemerintah khusus ditunjuk untuk posisi mereka tidak lebih dari 130 hari, tetapi Trump belum mengatakan berapa lama posisi Musk akan berlangsung.
Musk, yang telah menjanjikan "pengurangan jumlah pegawai secara massal" di seluruh birokrasi federal, telah menarik perhatian luas dalam beberapa hari terakhir karena timnya telah diberi akses atau telah mengambil alih kendali atas banyak sistem pemerintahan.
Langkah-langkah Musk telah menimbulkan ketakutan di kalangan pegawai pemerintah dan menyebabkan kekacauan di dalam beberapa lembaga.
Reuters melaporkan pada hari Jumat bahwa para pembantu Musk yang ditugaskan untuk menjalankan badan sumber daya manusia pemerintah AS telah mengunci pegawai negeri sipil karier dari sistem komputer yang berisi data pribadi jutaan pegawai federal, menurut dua pejabat lembaga tersebut.
Musk juga telah menargetkan Badan Pembangunan Internasional AS untuk ditutup, menyebut badan kemanusiaan itu sebagai organisasi sayap kiri yang tidak bertanggung jawab kepada Gedung Putih. Anggota parlemen Demokrat telah mengecam apa yang mereka gambarkan sebagai miliarder yang tidak dipilih yang mengumpulkan terlalu banyak kekuasaan atas pemerintah federal.
Baca Juga: Amerika Incar Greenland, Vance: Kami Tak Peduli Protes Denmark
Trump, yang menurut para pejabat telah mempercayakan Musk untuk mengawasi perombakan USAID, pada hari Senin membela Musk tetapi mengatakan ada batasan terhadap apa yang dapat dilakukan penasihatnya.
"Elon tidak dapat melakukan dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami, dan kami akan memberinya persetujuan, jika sesuai; jika tidak sesuai, kami tidak akan melakukannya. Namun, ia melapor," kata Trump kepada wartawan.
"Itu adalah sesuatu yang sangat ia pedulikan, dan saya terkesan, karena ia menjalankan, tentu saja, sebuah perusahaan besar," imbuh Trump. "Jika ada konflik, maka kami tidak akan membiarkannya mendekatinya. Namun, ia memiliki naluri alami yang baik. Ia memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang sangat berbakat."
Berita Terkait
-
Trump Bawa AS Keluar dari Perjanjian Paris, Ini Dampaknya Bagi Indonesia
-
Iran Kecam Usulan Trump untuk Relokasi Warga Palestina, Sebut Sebagai Upaya Pembersihan Etnis
-
Trump Ragukan Gencatan Senjata Gaza Bertahan Lama, Hamas Siap Negosiasi Tahap Kedua
-
Trump Tunda Ancaman Tarif Dagang pada Kanada
-
Amerika Incar Greenland, Vance: Kami Tak Peduli Protes Denmark
Terpopuler
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Kepulangan Jenazah Praka Farizal dari Lebanon ke Kulon Progo Diestimasikan Tiba Jumat Lusa
-
Update Tarif Listrik per kWh April 2026, Apakah Ada Kenaikan Harga?
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
Terkini
-
'Hilal' Perang Iran Berakhir Sudah Terlihat
-
Indonesia Mengutuk Keras UU Hukuman Mati bagi Tahanan Palestina oleh Israel
-
Amsal Divonis Bebas, Kajari dan Kasipidsus Karo Langsung Diperiksa Kajati
-
7 Fakta Mengerikan Mutilasi Karyawan Ayam Geprek di Bekasi: Potongan Tubuh Ditemukan di Bogor
-
Amsal Sitepu Akhirnya Bebas, DPR: Hakim Gali Rasa Keadilan Masyarakat Terhadap Kerja Kreatif
-
Amsal Sitepu Akhirnya Divonis Bebas, DPR Ingatkan Kejaksaan: Jangan Mudah Mengkriminalisasi
-
Kunjungan Perdana ke Korea, Prabowo Tekankan Kemitraan Strategis Indonesia-Korsel
-
Apresiasi Harga BBM Tak Naik, Komisi VI DPR Sebut Presiden Prabowo Siap Hadapi Dinamika Global
-
Amsal Sitepu Divonis Bebas dari Dakwaan Korupsi, Sahroni Ingatkan Penegak Hukum: Harus Buka Hati
-
Parkir Ganda dan Jukir Liar di Blok M Square: Pengelola Akui Sudah Ditertibkan, Tapi Kerap Kembali