Suara.com - Elon Musk, yang bergerak cepat untuk mengecilkan ukuran pemerintah AS atas perintah Presiden Donald Trump, kini dianggap sebagai "pegawai pemerintah khusus," kata Gedung Putih pada hari Senin.
Penunjukan tersebut memungkinkan Musk, orang terkaya di dunia, untuk bekerja untuk pemerintah federal tetapi berpotensi menghindari aturan pengungkapan tentang konflik kepentingan dan keuangan yang berlaku untuk pegawai pemerintah biasa.
Musk masih menjalankan perusahaan mobil listrik Tesla dan perusahaan kedirgantaraan SpaceX sambil mengepalai upaya pemotongan biaya Trump yang disebut Departemen Efisiensi Pemerintah. Sebagai CEO SpaceX, Musk mengawasi kontrak perusahaan dengan Pentagon dan komunitas intelijen yang bernilai miliaran dolar.
Sekretaris pers Gedung Putih Karoline Leavitt mengatakan Musk diklasifikasikan sebagai "pegawai pemerintah khusus." Seorang pejabat senior Gedung Putih kedua mengatakan Musk tidak menerima gaji pemerintah dan mematuhi hukum.
Pegawai pemerintah khusus ditunjuk untuk posisi mereka tidak lebih dari 130 hari, tetapi Trump belum mengatakan berapa lama posisi Musk akan berlangsung.
Musk, yang telah menjanjikan "pengurangan jumlah pegawai secara massal" di seluruh birokrasi federal, telah menarik perhatian luas dalam beberapa hari terakhir karena timnya telah diberi akses atau telah mengambil alih kendali atas banyak sistem pemerintahan.
Langkah-langkah Musk telah menimbulkan ketakutan di kalangan pegawai pemerintah dan menyebabkan kekacauan di dalam beberapa lembaga.
Reuters melaporkan pada hari Jumat bahwa para pembantu Musk yang ditugaskan untuk menjalankan badan sumber daya manusia pemerintah AS telah mengunci pegawai negeri sipil karier dari sistem komputer yang berisi data pribadi jutaan pegawai federal, menurut dua pejabat lembaga tersebut.
Musk juga telah menargetkan Badan Pembangunan Internasional AS untuk ditutup, menyebut badan kemanusiaan itu sebagai organisasi sayap kiri yang tidak bertanggung jawab kepada Gedung Putih. Anggota parlemen Demokrat telah mengecam apa yang mereka gambarkan sebagai miliarder yang tidak dipilih yang mengumpulkan terlalu banyak kekuasaan atas pemerintah federal.
Baca Juga: Amerika Incar Greenland, Vance: Kami Tak Peduli Protes Denmark
Trump, yang menurut para pejabat telah mempercayakan Musk untuk mengawasi perombakan USAID, pada hari Senin membela Musk tetapi mengatakan ada batasan terhadap apa yang dapat dilakukan penasihatnya.
"Elon tidak dapat melakukan dan tidak akan melakukan apa pun tanpa persetujuan kami, dan kami akan memberinya persetujuan, jika sesuai; jika tidak sesuai, kami tidak akan melakukannya. Namun, ia melapor," kata Trump kepada wartawan.
"Itu adalah sesuatu yang sangat ia pedulikan, dan saya terkesan, karena ia menjalankan, tentu saja, sebuah perusahaan besar," imbuh Trump. "Jika ada konflik, maka kami tidak akan membiarkannya mendekatinya. Namun, ia memiliki naluri alami yang baik. Ia memiliki tim yang terdiri dari orang-orang yang sangat berbakat."
Berita Terkait
-
Trump Bawa AS Keluar dari Perjanjian Paris, Ini Dampaknya Bagi Indonesia
-
Iran Kecam Usulan Trump untuk Relokasi Warga Palestina, Sebut Sebagai Upaya Pembersihan Etnis
-
Trump Ragukan Gencatan Senjata Gaza Bertahan Lama, Hamas Siap Negosiasi Tahap Kedua
-
Trump Tunda Ancaman Tarif Dagang pada Kanada
-
Amerika Incar Greenland, Vance: Kami Tak Peduli Protes Denmark
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Sekelas Honda Jazz untuk Mahasiswa yang Lebih Murah
- 7 Rekomendasi Body Lotion dengan SPF 50 untuk Usia 40 Tahun ke Atas
- 26 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 13 November: Klaim Ribuan Gems dan FootyVerse 111-113
- 5 Pilihan Bedak Padat Wardah untuk Samarkan Garis Halus Usia 40-an, Harga Terjangkau
- 5 Rekomendasi Sepatu Lokal Senyaman New Balance untuk Jalan Kaki Jauh
Pilihan
-
Bobibos Ramai Dibicarakan! Pakar: Wajib Lolos Uji Kelayakan Sebelum Dijual Massal
-
Video Brutal Latja SPN Polda NTT Bocor, Dua Siswa Dipukuli Senior Bikin Publik Murka
-
Rolas Sitinjak: Kriminalisasi Busuk dalam Kasus Tambang Ilegal PT Position, Polisi Pun Jadi Korban
-
Menkeu Purbaya Ungkap Ada K/L yang Balikin Duit Rp3,5 T Gara-Gara Tak Sanggup Belanja!
-
Vinfast Serius Garap Pasar Indonesia, Ini Strategi di Tengah Gempuran Mobil China
Terkini
-
Tak Mau Renovasi! Ahmad Sahroni Pilih Robohkan Rumah Usai Dijarah Massa, Kenapa?
-
Borobudur Marathon 2025 Diikuti Peserta dari 38 Negara, Perputaran Ekonomi Diprediksi Di Atas Rp73 M
-
Langsung Ditangkap Polisi! Ini Tampang Pelaku yang Diduga Siksa dan Jadikan Pacar Komplotan Kriminal
-
Transfer Pusat Dipangkas, Pemkab Jember Andalkan PAD Untuk Kemandirian Fiskal
-
Pelaku Bom SMAN 72 Jakarta Dipindah Kamar, Polisi Segera Periksa Begitu Kondisi Pulih
-
Robohkan Rumah yang Dijarah hingga Rata Dengan Tanah, Ahmad Sahroni Sempat Ungkap Alasannya
-
Jelang Musda, Rizki Faisal Didukung Kader Hingga Ormas Pimpin Golkar Kepri
-
Hakim PN Palembang Raden Zaenal Arief Meninggal di Indekos, Kenapa?
-
Guru Besar UEU Kupas Tuntas Putusan MK 114/2025: Tidak Ada Larangan Polisi Menjabat di Luar Polri
-
MUI Tegaskan Domino Halal Selama Tanpa Unsur Perjudian