Suara.com - Politisi PDIP, Ribka Tjiptaning menyoroti kebijakan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang meminta warga memiliki asuransi kesehatan swasta, selain BPJS Kesehatan. Dia bahkan meminta Presiden Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Budi.
"Panggil itu Menteri Kesehatan. Lu sebenarnya gimana sih menangani kesehatan? Political will tentang kesehatan apa? Tujuan jadi Menteri Kesehatan apa? Kalau menterinya aja tahunya nuklir, ya gimana? Jadi memang nggak nyambung," ujar Ribka dalam diskusi Kedaulatan Kesehatan Rakyat di Jakarta, Rabu (5/2/2025).
Ribka mempertanyakan kapasitas Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam menangani sistem kesehatan nasional. Dia menilai kebijakan Menkes saat ini tidak memiliki keselarasan dengan kebutuhan rakyat.
Dia pun menyarankan Presiden Prabowo Subianto memanggil kembali Menkes Budi untuk mengevaluasi kinerjanya.
Ribka menilai pernyataan Menkes agar warga memiliki asuransi kesehatan swasta selain BPJS keliru. Mantan pimpinan Komisi IX DPR RI itu menegaskan kalau BPJS Kesehatan memang dirancang untuk merugi sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin layanan kesehatan bagi rakyatnya.
"Bukan mencari untung atau rugi. Negara tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya," tegas Ribka.
Ribka menekankan, BPJS Kesehatan bukanlah perusahaan asuransi yang mencari keuntungan atau menghindari kerugian. Melainkan instrumen negara untuk menjamin akses kesehatan masyarakat.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyat, apalagi dalam sektor kesehatan yang seharusnya menjadi hak dasar.
Ribka juga menyoroti berbagai permasalahan yang masih terjadi dalam sistem BPJS, termasuk diskriminasi layanan terhadap pasien pengguna BPJS di rumah sakit.
Baca Juga: BPJS Kesehatan Memang Dibuat untuk Merugi, Ribka PDIP Skakmat Menkes Budi Soal Asuransi Swasta
"Belum lagi yang nggak dapat BPJS, yang diperlakukan tidak adil di rumah sakit. Oh pakai BPJS, senyumnya ada diskriminasi, senyum dokter, senyum perawat," kata dia.
Berita Terkait
-
BPJS Kesehatan Memang Dibuat untuk Merugi, Ribka PDIP Skakmat Menkes Budi Soal Asuransi Swasta
-
Politisi PDIP Soroti Ketimpangan MBG; Sekolah Elite Dapat, Daerah Pelosok NTT Terlupakan
-
Imbas Pemangkasan Anggaran, Pejabat Kemenkes Dilarang Terbang Pakai Kelas Bisnis Saat Perjadin
-
Menkes Akui Kebijakan Pemotongan Anggaran Berdampak, Bagaimana dengan Layanan Kesehatan?
-
Menkes: Presiden Prabowo Putuskan Cek Kesehatan Gratis Mulai 10 Februari
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas yang Anti-Rugi: Pemakaian Jangka Panjang Tetap Aman Sentosa
- 3 Mobil Bekas 60 Jutaan Kapasitas Penumpang di Atas Innova, Keluarga Pasti Suka!
- 5 Mobil Listrik 8 Seater Pesaing BYD M6, Kabin Lega Cocok untuk Keluarga
- Cek Fakta: Viral Ferdy Sambo Ditemukan Meninggal di Penjara, Benarkah?
- Target Harga Saham CDIA Jelang Pergantian Tahun
Pilihan
-
Catatan Akhir Tahun: Emas Jadi Primadona 2025
-
Dasco Tegaskan Satgas DPR RI Akan Berkantor di Aceh untuk Percepat Pemulihan Pascabencana
-
6 Rekomendasi HP Murah Layar AMOLED Terbaik untuk Pengalaman Menonton yang Seru
-
Kaleidoskop Sumsel 2025: Menjemput Investasi Asing, Melawan Kepungan Asap dan Banjir
-
Mengungkap Gaji John Herdman dari PSSI, Setara Harga Rumah Pinggiran Tangsel?
Terkini
-
Sekolah di Tiga Provinsi Sumatra Kembali Normal Mulai 5 Januari, Siswa Boleh Tidak Pakai Seragam
-
Makna Bendera Bulan Bintang Aceh dan Sejarahnya
-
Antara Kesehatan Publik dan Ekonomi Kreatif: Adakah Jalan Tengah Perda KTR Jakarta?
-
Fahri Hamzah Sebut Pilkada Melalui DPRD Masih Dibahas di Koalisi
-
Mendagri: Libatkan Semua Pihak, Pemerintah Kerahkan Seluruh Upaya Tangani Bencana Sejak Awa
-
Seorang Pedagang Tahu Bulat Diduga Lecehkan Anak 7 Tahun, Diamuk Warga Pasar Minggu
-
Banjir Ancam Produksi Garam Aceh, Tambak di Delapan Kabupaten Rusak
-
Simalakama Gaji UMR: Jaring Pengaman Lajang yang Dipaksa Menghidupi Keluarga
-
Manajer Kampanye Iklim Greenpeace Indonesia Diteror Bangkai Ayam: Upaya Pembungkaman Kritik
-
Sepanjang 2025, Kemenag Teguhkan Pendidikan Agama sebagai Investasi Peradaban Bangsa