Menghadap Prabowo di Istana, Luhut Sampaikan Rekomendasi Terkait Kebijakan Donald Trump ke Indonesia

Suara.com - Dewan Ekonomi Nasional (DEN) melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto mengenai hasil analisis dan rekomendasi terkait dampak kebijakan ekonomi Presiden Amerika Serikat Donald Trump terhadap Indonesia.

Laporan disampaikan langsung oleh Ketua DEN Luhut Binsar Pandjaitan bersama anggota DEN, yakni Chatib Basri, Septian Hario Seto, Firman Hidayat, dan Arief Anshory Yusuf.

Septian Hario Seto mengungkapkan pertemuan DEN dengan Presiden menitikberatkan antisipasi dan langkah strategis Indonesia dalam menghadapi potensi perubahan kebijakan ekonomi Amerika Serikat.

Salah satu fokus utama adalah kebijakan tarif dan imigrasi yang dapat berpengaruh pada kondisi ekonomi global, termasuk Indonesia.

"Bagaimana dampak atau potensi dampak yang akan terjadi kepada Indonesia dari segi kebijakan Trump terutama terkait dengan tarif, terkait dengan imigrasi, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi kita, apa dampak positif dan negatifnya," kata Seto usai pertemuan di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Sementara itu, Chatib Basri mengatakan masih terdapat ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi Amerika Serikat, terutama karena beberapa posisi kabinet di pemerintahan Trump yang belum terisi.

Ia berujar Indonesia harus mengantisipasi salah satu risiko utama, yaitu kebijakan deportasi terhadap pekerja ilegal di Amerika Serikat, yang berpotensi memicu inflasi serta suku bunga tinggi.

"Kalau inflasi di Amerika akan naik maka The Fed itu mungkin tidak mudah untuk menurunkan bunga bahkan mungkin akan meningkatkan bunga sehingga risiko pertama yang harus dihadapi Indonesia adalah mungkin interest rate-nya di Amerika masih akan relatif tinggi. Yang kemudian yang kedua adalah strong dollar. Ini tentu akan berpengaruh di dalam kondisi seperti ini," kata Chatib.

Prabowo menekankan pentingnya reformasi struktural untuk memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. DEN merekomendasikan percepatan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech guna menyederhanakan birokrasi dan meningkatkan iklim investasi.

Baca Juga: AS Hengkang dari Badan HAM PBB, Hentikan Aliran Dana untuk Palestina

“Yang penting dilakukan dan bapak presiden tadi juga mendukung adalah dilakukan yang namanya structural reform menyangkut mengenai penyederhanan izin, perbaikan iklim investasi, implementasi dari GovTech yang semakin cepat. Karena kalau misalnya digitalisasi dilakukan itu proses dari bureaucratic hurdles-nya itu akan bisa diatasi," ujar Chatib.

DEN turut menyoroti potensi keuntungan bagi Indonesia dari kebijakan tarif Amerika terhadap China. Dengan tarif impor sebesar 10 persen yang diberlakukan terhadap produk China, ada kemungkinan basis produksi akan bergeser ke negara lain, termasuk Indonesia.

“Tentu Indonesia harus bisa memanfaatkan kesempatan dari relokasi ini. Itulah yang tadi kami sampaikan kepada Bapak Presiden pentingnya untuk perbaikan iklim investasi, konsistensi dari kebijakan, kepastian usaha karena kalau ini yang terjadi maka posisi Indonesia sebetulnya bisa diuntungkan," ujar Chatib.

Meski begitu, DEN menegaskan bahwa Indonesia harus terus berbenah agar dapat memanfaatkan momentum ini. Kepastian kebijakan, stabilitas ekonomi, dan reformasi birokrasi menjadi kunci utama dalam menarik lebih banyak investasi asing.

“Tetapi syaratnya adalah bahwa kita harus melakukan reform. Tanpa itu kita belum bisa mendapatkan manfaatnya,” tutur Chatib.