Suara.com - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi salah satu proyek strategis pemerintah Indonesia yang kerap menjadi sorotan. Namun, pelaksanaan proyek ini menghadapi berbagai tantangan, termasuk adanya pemblokiran anggaran untuk IKN untuk tahun 2025 ini. Lantas, berapa anggaran IKN sebenarnya?
Pemblokiran ini dilakukan untuk memastikan efisiensi anggaran berjalan dengan baik sebelum dana dapat digunakan kembali. Tantangan ini menjadi sorotan, mengingat ambisi pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur dalam waktu yang relatif singkat.
Berkaitan dengan kabar tersebut, banyak yang penasaran tentang berapa anggaran IKN. Berikut ulasan selengkapnya.
Alokasi dan Realisasi Anggaran IKN
Mengutip dari ANTARA, Kementerian Keuangan mencatat bahwa hingga 31 Agustus 2024, realisasi anggaran pembangunan IKN mencapai Rp18,9 triliun atau sekitar 43,1 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 yang sebesar Rp44 triliun.
Anggaran tersebut digunakan untuk dua klaster utama, yaitu infrastruktur dan noninfrastruktur. Realisasi klaster infrastruktur meliputi:
- Gedung di kawasan Istana Negara, kementerian koordinator, kementerian lain, dan Gedung Otorita IKN (OIKN)
- Menara rumah susun ASN dan pertahanan keamanan (hankam), rumah tapak menteri, serta rumah sakit IKN
- Pembangunan jalan tol, jalan dan jembatan, serta bandara IKN
- Penataan kawasan Bendungan Sepaku Semoi, Embung KIPP (Kawasan Inti Pusat Pemerintahan), dan pengendalian banjir
Dari pagu Rp40,7 triliun untuk klaster infrastruktur, realisasi mencapai Rp16,2 triliun.
Sementara itu, realisasi klaster noninfrastruktur meliputi:
- Perencanaan, koordinasi, dan penyiapan pemindahan
- Laporan dan rekomendasi kebijakan pada kementerian/lembaga (K/L)
- Kegiatan pemetaan, pemantauan, dan evaluasi
- Dukungan pengamanan Polri
- Operasional OIKN
Dari pagu Rp3,3 triliun untuk klaster noninfrastruktur, realisasi mencapai Rp2,7 triliun.
Total Anggaran yang Telah Dialokasikan untuk Pembangunan IKN
Sejak awal pelaksanaan proyek IKN, total anggaran yang telah dialokasikan mencapai Rp76,5 triliun. Berikut rinciannya:
- APBN 2022: Rp5,5 triliun
- APBN 2023: Rp27 triliun
- APBN 2024: Rp44 triliun
Anggaran ini digunakan untuk berbagai aspek pembangunan, baik fisik maupun nonfisik, guna mendukung pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
Pemangkasan Anggaran IKN
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebagai salah satu instansi yang terlibat dalam pembangunan IKN, juga menghadapi tantangan anggaran.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pelatih Argentina Buka Suara Soal Sanksi Facundo Garces: Sindir FAM
- Kiper Keturunan Karawang Rp 2,61 Miliar Calon Pengganti Emil Audero Lawan Arab Saudi
- Usai Temui Jokowi di Solo, Abu Bakar Ba'asyir: Orang Kafir Harus Dinasehati!
- Ingatkan KDM Jangan 'Brengsek!' Prabowo Kantongi Nama Kepala Daerah Petantang-Petenteng
- 30 Kode Redeem FC Mobile Terbaru 28 September: Raih Hadiah Prime Icon, Skill Boost dan Gems Gratis
Pilihan
-
Muncul Tudingan Ada 'Agen' Dibalik Pertemuan Jokowi dengan Abu Bakar Ba'asyir, Siapa Dia?
-
BBM RI Dituding Mahal Dibandingkan Malaysia, Menkeu Purbaya Bongkar Harga Jual Pertamina
-
Menkeu Purbaya Punya Utang Rp55 Triliun, Janji Lunas Oktober
-
Ngeri Tapi Nagih! Ini Lho Alasan Psikologis Kenapa Kita Doyan Banget Nonton Film Horor
-
Daftar 46 Taipan yang Disebut Borong Patriot Bond Danantara, Mulai Salim, Boy Thohir hingga Aguan
Terkini
-
Tak Lagi Jadi Menteri, Berapa Uang Pensiun yang Diterima Sri Mulyani Setiap Bulan?
-
Vonis Pertama Kasus Rantis Maut: Aipda Rohyani Divonis 20 Hari dan Wajib Minta Maaf
-
Pemprov Jakarta Siagakan 1.200 Pompa Hadapi Ancaman Hujan Ekstrem Dua Hari ke Depan
-
Menkeu Purbaya Tolak Duduk di Kursi Utama Saat Sidak Rapat Direksi BNI: Bukan Pencitraan Kan Pak?
-
Pulangkan Mercy Habibie ke Anaknya, KPK Sita Rp1,3 Miliar Uang DP Ridwan Kamil
-
Komisi XIII DPR Minta Negara Lindungi 11 Warga Adat Maba Sangaji dari Dugaan Kriminalisasi Tambang
-
Menteri PPPA Kecam Pelecehan Seksual di Bekasi:Dalih Agama Tak Bisa Jadi Pembenaran
-
Modus Licik Kasus Pagar Laut: Kades Arsin dkk Didakwa Jual Laut usai 'Disulap' Daratan Fiktif!
-
Babak Baru Korupsi Chromebook: Kejagung Mulai 'Korek' Azwar Anas dalam Proses Lelang di LKPP
-
Kemenag Ungkap Lonjakan Nikah Siri Pada Anak Muda, Ada 34,6 Juta Pernikahan Tak Tercatat Negara