Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI, Fathi, meminta agar Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menindaklanjuti secara serius masalah yang ditemukan di sistem Coretax. Menurutnya, sistem tersebut harusnya menjadi solusi dalam masalah perpajakan.
Diketahui, DJP telah meluncurkan sistem administrasi perpajakan terbaru yang disebut Coretax. Sistem ini bertujuan untuk memodernisasi dan menyederhanakan proses perpajakan, memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya.
"Tadi sudah komit bahwa pada kesimpulan rapat itu beberapa di antaranya itu Dirjen Pajak berkomitmen akan menindaklanjuti dengan cepat dan serius terkait ini, sehingga pendapatan negara tidak terganggu," kata Fathi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025).
Meski begitu, ia menilai wajar jika sistem tersebut masih ada kendala. Sebab, sistem ini baru juga diluncurkan.
"Sebetulnya kalau sistem ini berjalan baik, ini akan sangat memudahkan para wajib pajak untuk memproduksi laporan pajak, sebetulnya," katanya.
"Hanya memang pada implementasinya ada beberapa hal yang masih belum berjalan dengan baik, tidak sesuai dengan perencanaan begitu," katanya menambahkan.
Lebih lanjut, ia mengatakan Komisi XI DPR sudah meminta pihak berwenang untuk mengevaluasi sistem tersebut. Meski sempat ada masukan untuk ditunda pelaksanaannya, namun DPR minta agar sistem tetap berjalan dan evaluasi dilakukan.
"Ya secara berkala akan dilakukan evaluasi seperti itu. Yang jelas, memang Coretax ini adalah hal yang sangat penting. Namun terkait pembatalan ataupun penundaan itu saya pikir belum sampai sana ya," pungkasnya.
Sebelumnya, meski dirancang untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak, sistem ini masih menghadapi berbagai tantangan teknis yang perlu diperbaiki. Hal ini sejalan dengan keluhan masyarakat di media sosial terkait sistem Coretax yang sering error dan tidak bisa diakses.
Baca Juga: Luhut Soroti Rendahnya Orang RI Bayar Pajak
Banyak wajib pajak yang melaporkan kesulitan dalam mengakses layanan, terutama saat mencoba melakukan transaksi pajak atau saat menggunakan berbagai fitur di dalam sistem.
Keluhan mengenai seringnya error atau gangguan ini semakin meluas dan menjadi viral di media sosial, terutama di platform seperti X dan Instagram. Salah satu yang viral ada cuitan penulis Ika Natassa, yang menyebut sistem tidak berjalan lancar dan merepotkan pengguna.
"Hai @kring_pajak ini bagaimana situs coretax malah error terus begini? Seharusnya sistem stabil dan tidak muncul error sehingga memberikan UI/UX terbaik kepada wajib pajak agar pelaporan dan pembayaran berjalan lancar," tulisnya pada 6 Januari 2025.
Berdasarkan informasi yang beredar, beberapa faktor yang menyebabkan gangguan ini antara lain jumlah wajib pajak yang sangat besar yang mengakses sistem secara bersamaan, pembaruan sistem yang terus-menerus dilakukan, serta kualitas koneksi internet yang tidak stabil.
Selain itu, kesalahan dalam memasukkan data atau penggunaan aplikasi juga turut berkontribusi terhadap masalah yang dihadapi oleh para pengguna.
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Mobil Bekas Punya Sunroof Mulai 30 Jutaan, Gaya Sultan Budget Kos-kosan
- 3 Pilihan Cruiser Ganteng ala Harley-Davidson: Lebih Murah dari Yamaha NMAX, Cocok untuk Pemula
- 5 HP Murah Terbaik dengan Baterai 7000 mAh, Buat Streaming dan Multitasking
- 4 Mobil Bekas 7 Seater Harga 70 Jutaan, Tangguh dan Nyaman untuk Jalan Jauh
- 5 Rekomendasi Mobil Keluarga Bekas Tahan Banjir, Mesin Gagah Bertenaga
Pilihan
-
Tragedi Pilu dari Kendal: Ibu Meninggal, Dua Gadis Bertahan Hidup dalam Kelaparan
-
Menko Airlangga Ungkap Rekor Kenaikan Harga Emas Dunia Karena Ulah Freeport
-
Emas Hari Ini Anjlok! Harganya Turun Drastis di Pegadaian, Antam Masih Kosong
-
Pemilik Tabungan 'Sultan' di Atas Rp5 Miliar Makin Gendut
-
Media Inggris Sebut IKN Bakal Jadi Kota Hantu, Menkeu Purbaya: Tidak Perlu Takut!
Terkini
-
Targetkan 400 Juta Penumpang Tahun 2025, Dirut Transjakarta: Bismillah Doain
-
Sejarah Terukir di Samarkand: Bahasa Indonesia Disahkan sebagai Bahasa Resmi UNESCO
-
Tolak Gelar Pahlawan Soeharto, Koalisi Sipil Ungkap 9 Dosa Pelanggaran HAM Berat Orde Baru
-
Judi Online Lebih Ganas dari Korupsi? Menteri Yusril Beberkan Fakta Mengejutkan
-
Bangunan Hijau Jadi Masa Depan Real Estate Indonesia: Apa Saja Keuntungannya?
-
KPK Tangkap Gubernur Riau, PKB 'Gantung' Status Abdul Wahid: Dipecat atau Dibela?
-
Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Atasi Food Waste dengan Cara Sehat dan Bermakna
-
Mensos Gus Ipul Tegaskan: Bansos Tunai Harus Utuh, Tak Ada Potongan atau Biaya Admin!
-
Tenaga Ahli Gubernur Riau Serahkan Diri, KPK Periksa 10 Orang Terkait OTT
-
Stop Impor Pakaian Bekas, Prabowo Perintahkan Menteri UMKM Cari Solusi bagi Pedagang Thrifting