Suara.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menanggapi kenaikan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perceptions Index (CPI) 2024 Indonesia menjadi 37 dari tahun sebelumnya yang hanya 34.
Setyo menilai bahwa kenaikan skor tersebut ditentukan dari berbagai indikator, tidak hanya soal penegakan hukum. Menurutnya, IPK merupakan gambaran pemberantasan korupsi yang terdiri dari pencegahan dan penindakan.
Dia menyebut aspek politik, demokrasi, dan ekonomi juga menentukan skor IPK atau CPI di suatu negara setiap tahunnya sehingga Setyo mensyukusi kenaikan skor itu.
"Tentu kita semua mensyukuri bahwa ada perbaikan dari tahun sebelumnya kepada tahun ini. Meskipun dengan segala sesuatu mungkin penyampaian itu dipengaruhi adanya satu sisi yang berpengaruh terhadap peningkatan ini," kata Setyo dikutip pada Rabu (12/2/2025).
Lebih lanjut, Setyo menjelaskan bahwa lembaganya pun memiliki menerbitkan sejumlah indikator pemberantasan korupsi, seperti Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center of Prevention (MCP).
Dia juga mengutarakan optimismenya ke depan berdasarkan komitmen pemerintah saat ini terhadap pemberantasan korupsi.
Komisaris Jenderal Polisi itu juga menyebut Presiden Prabowo Subianto sudah menyatakan ketegasannya dalam upaya pemberantasan korupsi.
"Saya meyakini bahwa dengan statement Presiden Indonesia dari mulai pada saat penyumpahan beliau di Senayan, kemudian dalam rapat intern juga beliau menyampaikan ketegasan tentang masalah pemberantasan korupsi," ujar Setyo.
Sebelumnya, Transparency International (TI) merilis angka indeks persepsi korupsi (IPK) 2024 yang menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-99 dari 180 negara dengan skor 37.
Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi 2024: Indonesia Rangking 99 dengan Skor 37
“CPI Indonesia berada di angka 37 dan rankingnya 99. Artinya apa, terjadi peningkatan,” kata Deputi Transparency International Indonesia Wawan Heru Suyatmiko dalam pernyataannya secara daring, Selasa (11/2/2025).
Wawan menjelaskan bahwa IPK 2024 Indonesia mengalami peningkatan sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya. Sebab, pada 2023, skor yang diperoleh Indonesia ialah 34.
Untuk negara-negara Asean, ada beberapa negara yang mengalami peningkatan IPK yaitu Indonesia, Singapura, Timor Leste dan Laos.
IPK Singapura naik dari 83 menjadi 84 pada 2024, Timor Leste naik dari 43 menjadi 44, dan Laos yang naik dari 28 menjadi 33.
“Di Asean juga mengalami dinamika, mayoritas mengalami penurunan skor. Yang naik ada empat negara,” ujar Wawan.
Di sisi lain, ada juga negara-negara Asean yang mengalami penurunan IPK seperti Vietnam, Thailand, Philipina, Kamboja, dan Myanmar.
Dari 180 negara, skor 37 pada IPK 2024 ini membuat Indonesia berada di posisi yang sama dengan Argentina, Ethiopia, Maroko, dan Lesotho.
Sekadar informasi, IPK mengukur risiko korupsi di sektor publik dan politik di suatu negara dengan skala 0 atau menandakan korupsi tertinggi sampai 100 yang berarti korupsi terendah.
Berita Terkait
Terpopuler
- Media Belanda Heran Mauro Zijlstra Masuk Skuad Utama Timnas Indonesia: Padahal Cadangan di Volendam
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Harta Kekayaan Wali Kota Prabumulih, Disorot usai Viral Pencopotan Kepala Sekolah
- Anak Wali Kota Prabumulih Bawa Mobil ke Sekolah, Padahal di LHKPN Hanya Ada Truk dan Buldoser
- Prabowo Kirim Surat ke Eks Menteri Termasuk Sri Mulyani, Ini Isinya...
Pilihan
-
Wakil Erick Thohir Disebut jadi Kandidat Kuat Menteri BUMN
-
Kursi Menteri BUMN Kosong, Siapa Pengganti Erick Thohir?
-
Otak Pembunuhan Kacab Bank, Siapa Ken si Wiraswasta Bertato?
-
DPR 'Sentil' Menkeu Purbaya, Sebut Kebijakan Rp200 Triliun Cuma Jadi Beban Bank & Rugikan Rakyat!
-
Ivan Gunawan Blak-blakan: Dijauhi Teman Pesta Usai Hijrah dan Risih Dipanggil 'Haji'
Terkini
-
Kasus Kematian Janggal Arya Daru, Komisi III DPR Desak Polisi Buka Kembali Penyelidikan
-
Jabatan Dobel Angga Raka: Dilantik Jadi Kepala Badan Komunikasi, Tapi Masih Wamenkomdigi
-
Kepala KSP Era Prabowo: Jejak Panas M Qodari Penggaung Jokowi 3 Periode Sekaligus Juragan Tanah!
-
PDIP: BPJS Bukan Asuransi tapi Hibah Negara buat Rakyat!
-
Rosan Roeslani Disebut Bakal Jadi Menteri BUMN, Dilebur dengan Danantara?
-
Profil Rohmat Marzuki, Kader Loyal Gerindra dari Magelang Geser Adik Ipar Haji Isam dari Wamenhut
-
Resmi Dilantik jadi Menpora, Ingat Lagi Sederet 'Dosa' Erick Thohir di PSSI
-
Dua Karyawan PT WKM Diduga jadi Korban Kriminalisasi, Aktivis Malut Tuntut PT Position Angkat Kaki!
-
Profil dan Rekam Jejak Afriansyah Noor: Kembali Jadi Wamenaker, Pengganti Immanuel Ebenezer
-
Siapa Sarah Sadiqa? Mengenal Srikandi Baru Pilihan Prabowo Jadi Kepala LKPP