Hamas Tegaskan Komitmen Gencatan Senjata, Israel Ancam Lanjutkan Operasi Militer

Suara.com - Kelompok militan Palestina, Hamas, pada Kamis (14/2) menyatakan bahwa krisis yang mengancam kelangsungan gencatan senjata di Gaza dapat dihindari, meskipun terdapat ketidakpastian mengenai jumlah sandera yang akan dibebaskan pada Sabtu serta perselisihan mengenai bantuan kemanusiaan.

Kesepakatan gencatan senjata yang telah berlangsung selama 42 hari nyaris runtuh pekan ini, seiring dengan tuduhan pelanggaran perjanjian dari kedua belah pihak. Perjanjian tersebut sebelumnya ditengahi oleh Mesir dan Qatar dengan dukungan Amerika Serikat.

Hamas Tolak Ancaman Israel dan AS

Dalam pernyataan resminya, Hamas menegaskan tidak ingin gencatan senjata berakhir, tetapi menolak tekanan dari Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, dan Presiden AS, Donald Trump.

"Hamas menegaskan kembali komitmennya untuk melaksanakan perjanjian sebagaimana yang ditandatangani, termasuk pertukaran tahanan sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan," kata kelompok tersebut dalam pernyataan resmi.

Pemimpin Hamas di Gaza, Khalil al-Hayya, tengah berada di Kairo untuk melakukan perundingan dengan pejabat keamanan Mesir guna mencari solusi atas hambatan yang masih ada.

Namun, ketegangan meningkat setelah Hamas menuduh Israel tidak memenuhi kesepakatan terkait peningkatan bantuan kemanusiaan. Hamas menyatakan bahwa tiga sandera yang dijadwalkan bebas pada Sabtu tidak akan dilepaskan hingga permasalahan ini diselesaikan.

Ancaman Israel

Sebagai respons, Netanyahu menginstruksikan pemanggilan pasukan cadangan dan mengancam akan melanjutkan operasi militer di Gaza jika sandera tidak dibebaskan sesuai jadwal.

Menteri Israel, Avi Dichter, menyatakan bahwa Hamas tidak memiliki pilihan selain menjalankan perjanjian yang telah disepakati. "Ada kesepakatan, mereka tidak bisa memberikan kurang dari yang telah disetujui," ujarnya dalam wawancara radio.

Sementara itu, sumber keamanan Mesir memperkirakan bahwa peralatan konstruksi berat akan masuk ke Gaza pada Kamis. Jika pengiriman ini terlaksana, Hamas diperkirakan akan membebaskan sandera pada Sabtu.

Baca Juga: Trump dan Putin Sepakat Damai Ukraina, Eropa Merasa Dikhianati?

Krisis Kemanusiaan di Gaza

Gencatan senjata ini menjadi krusial di tengah krisis kemanusiaan di Gaza. Hamas menyatakan bahwa Israel masih membatasi masuknya tenda, rumah mobil, pasokan medis, bahan bakar, serta alat berat yang diperlukan untuk membersihkan puing-puing.

Salama Marouf, kepala kantor media pemerintah di Gaza, mengatakan bahwa dari 200.000 tenda yang dibutuhkan, baru 73.000 yang masuk. Hingga kini, rumah mobil juga belum mendapat izin dari Israel.

Namun, COGAT, badan militer Israel yang mengawasi pengiriman bantuan, mengklaim bahwa 400.000 tenda telah dikirim, tetapi rumah mobil belum dikirim oleh negara-negara yang menyediakannya.

Pejabat bantuan internasional mengakui bahwa bantuan telah masuk, tetapi tetap menilai jumlahnya jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan warga Gaza yang terdampak perang.

Kontroversi Pernyataan Trump

Keraguan terhadap keberlanjutan gencatan senjata semakin kuat setelah pernyataan Presiden AS, Donald Trump, yang menyarankan pemindahan warga Palestina dari Gaza untuk mengembangkan wilayah itu sebagai properti tepi laut di bawah kendali AS.

Komentar tersebut menuai kecaman dari dunia Arab dan menambah ketegangan dalam perundingan damai.

Latar Belakang Konflik

Perang di Gaza dipicu oleh serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan sekitar 1.200 orang dan menyebabkan lebih dari 250 orang disandera.

Israel merespons dengan serangan udara dan darat yang masif, menghancurkan sebagian besar wilayah Gaza dan menewaskan lebih dari 48.000 warga Palestina, menurut data pejabat kesehatan setempat.

Saat ini, perundingan tahap kedua yang bertujuan membebaskan sandera yang tersisa serta menarik pasukan Israel dari Gaza mengalami hambatan. Para mediator berharap agar kesepakatan ini tetap berjalan guna menghindari eskalasi konflik lebih lanjut di kawasan Timur Tengah.