Dipanggil Ulang Pekan Ini Gegara Mangkir, KPK Tak Percayai Alasan Hasto PDIP

Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan menjadwalkan pemanggilan ulang terhadap Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto (HK).

Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika menjelaskan pemanggilan kedua Hasto dijadwalkan pekan ini, yaitu pada Kamis (20/2/2025) atau Jumat (21/2/2025).

Pemanggilan ini dilakukan setelah Hasto tidak memenuhi panggilan pemeriksaan pada hari ini dengan alasan tengah mengajukan gugatan praperadilan kedua.

"Penyidik akan kembali melayangkan surat panggilan kedua kepada yang bersangkutan, masih di pekan ini. Saya lupa apakah untuk hari Kamis atau Jumat, tapi informasinya surat panggilan kedua tersebut akan segera dikirimkan," kata Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2025).

Dia menegaskan bahwa alasan Hasto absen pemeriksaan hari ini tidak dapat diterima. Sebab, dia menyebut proses penyidikan dan praperadilan merupakan ranah hukum yang berbeda.

"Teman-teman juga sudah sering mendengar bahwa proses praperadilan berbeda dengan proses penyidikan yang ditangani oleh aparat penegak hukum, baik itu di KPK, Kepolisian, maupun Kejaksaan," ujar Tessa.

"Jadi, penyidik menilai tidak ada alasan yang patut dan wajar untuk tidak menghadiri panggilan sebagai tersangka hari ini," tambah dia.

Hasto kembali dipanggil KPK pada hari ini tetapi mengajukan penundaan pemeriksaan dengan alasan sedang mengajukan praperadilan kembali.

Diketahui, KPK pada Selasa (24/12/2024) resmi menetapkan Hasto Kristiyanto sebagai tersangka. Bahkan, Hasto dijerat dua kasus sekaligus oleh KPK, yakni  terkait kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI yang juga menyeret Harun Masiku dan kasus perintangan penyidikan alias obstruction of justice. 

Baca Juga: Ada Foto Jokowi-Maruf, Aktivitas Stafsus Menhan Deddy Corbuzier Banjir Sindiran: Tahun Kapan Ini?

Terkait penetapannya sebagai tersangka, Hasto juga sempat menggugat KPK ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun, hakim pengadilan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Hasto dan upaya KPK menetapkan Hasto dianyatakan sah.