Suara.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, mengaku sempat bicara dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) terkait kemungkinan adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK pada pejabat negara.
Hal ini disampaikan Hasto ketika mengetahui saat itu Jokowi menginginkan agar anaknya, Gibran Rakabuming Raka menjadi Wali Kota Solo dan menantunya Bobby Nasutin sebagai Wali Kota Medan. Gibran dan Bobby saat itu masih kader PDI Perjuangan.
"Karena saya tegaskan, katika Mas Girban dan Mas Bobby menjadi wali kota, maka akan dengan mudah terkena operasi tangkap tangan dari KPK dan juga aprat penegak hukum yang lain," ujar Hasto dikutip Suara.com dari video yang diunggah di akun Youtube bernama Hasto Kristiyanto dengan judul "Pelemahan KPK Oleh Jokowi", Sabtu (22/2/2025).
Sebelum berbicara hal tersebut, Hasto mengaku lebih dulu bertanya pada Jokowi sekaligus menguji keserusannya untuk mencalonkan Gibran dan Bobby sebagi wali kota dari PDIP. Saat itu Jokowi sampai bingung dengan pertanyaan Hasto tersebut.
"Lho kenapa Pak Sekjen?," ucap Hasto menirukan perkataan Jokowi.
Hasto kemudian menjelaskan jika Gibran dan Bobby menjadi wali kota maka otomatis akan menjadi pejabat negara dan menjadi sorotan publik.
"Dan ini akan sangat rawan terhadap berbagai bentuk gratifikasi suap dan berbagai tindakan korupsi lainnya'," katanya.
"Presiden Jokowi sempat termenung saat itu. Dan kemudian dari situlah saya merasakan bahwa pertanyaan saya ini sangat mengusik perhatian dari beliau," sambung Hasto.
Hasto juga menjelaskan maksud pertanyaanna tersebut kepada Jokowi untuk mengingatkan terkait adanya kerawanan politik.
Baca Juga: Gibran Disemprot Ahli Gizi Usai Boyong Brand Skincare Saat Tinjau MBG: Tak Sesuai!
"Maksud saya bertanya pada presiden Jokowi untuk mengingatkan, beliau sudah presiden, buat apa anak-anaknya harus menjadi wali kota, dan itu mengandung risiko politik, mengingat prsiden banyak berhadapan dengan banyak pihak," katanya.
Soal Revisi UU KPK
Dalam video ini Hasto juga mengungkap cerita di balik lancarnya Revisi Undang-Undang KPK yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu.
Hasto mengatakan revisi UU tersebut sengaja dilakukan Presiden Jokowi kala itu untuk melemahkan KPK agar tak mengusik anaknya dan menantunya Gibran Rakabuming Raka dan Bobby Nasution yang akan maju menjadi Wali Kota di Pilkada 2020.
Adapun saat dikonfirmasi terkait video pernyataan Hasto tersebut, Juru Bicara PDIP Guntur Romli mengaku tak tahu adanya akun Youtube atas nama Hasto tersebut. Hal itu di luar pengetahuan PDIP.
Meski demikian, Guntur mengaku sempat mendengar materi yang disampaikan oleh Hasto dalam video tersebut.
Berita Terkait
-
Gibran Bagi Skincare, Ahli Gizi Beri 3 Tips Perawatan Kulit Abadi
-
Jawaban Tak Terduga Jokowi, Saat Ditanya Soal Orang Jahat oleh Anak Chef Arnold
-
Beredar Video Hasto 'Buka Kartu', Beberkan Jokowi Titip Revisi UU KPK untuk Amankan Gibran dan Bobby
-
Penahanan KPK ke Hasto PDIP Bukan Intervensi Politik? Begini Kata Pakar
-
Gibran Disemprot Ahli Gizi Usai Boyong Brand Skincare Saat Tinjau MBG: Tak Sesuai!
Terpopuler
- 7 Sepatu Lari Tahan Air Selevel Nike Vomero 18 GTX, Kualitas Top
- 5 HP Xiaomi dengan Snapdragon 8 Elite Gen 5, Terkencang di 2026!
- Sunscreen SPF 50 Apa yang Bagus? Ini 5 Pilihan untuk Perlindungan Maksimal
- Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
- Foto Pangakalan Militer AS di Arab Saudi Hancur Beredar, Balas Dendam Usai Trump Hina MBS
Pilihan
-
Mulai Besok! BPH Migas Resmi Batasi Pembelian Pertalite dan Solar, Cek Aturan Mainnya
-
Masyarakat Diminta Tak Resah, Mensesneg Prasetyo Hadi Tegaskan Harga BBM Belum Ada Kenaikan
-
Clara Shinta Minta Tolong, Nyawanya Terancam karena Suami Bawa Senjata Api
-
Harga Pertamax Naik Nyaris Rp18.000 di April Besok? Ini Kata Pertamina
-
Petir Bikin Duel Kepulauan Solomon vs Saint Kitts and Nevis di Stadion GBK Ditunda
Terkini
-
Bos Gembong Narkoba Skotlandia Steven Lyons Ditangkap di Bali, Pimpin Sindikat 'Lyons Crime Family'
-
Zulhas Sebut PAN-Gerindra 'Koalisi Sepanjang Masa', Dasco: Kami Harap Ini Langgeng
-
Menaker Yassierli Sidak Perusahaan di Semarang Faktor THR Tak Dibayar Penuh
-
Babak Baru Kasus Andrie Yunus: Puspom TNI Izin LPSK Periksa Korban Usai Ditolak Dokter
-
Dapur MBG Kembali Beroperasi Usai Libur Lebaran, Relawan: Kangen Suara Ompreng
-
Jaga Semangat Belajar Siswa, Satgas PRR Kebut Renovasi Fasdik Terdampak Bencana
-
Usai Jepang, Presiden Prabowo Tiba di Korea Selatan Lanjutkan Diplomasi Asia Timur
-
'Kirim Putra Trump, Anak Netanyahu, dan Pangeran-pangeran Arab Perang ke Iran!'
-
Gudang Sound System di Kembangan Ludes Dilalap Api, 15 Unit Damkar Diterjunkan ke Lokasi
-
Siapkan Puluhan Saksi dan Ahli di Kasus Korupsi Satelit Kemhan, Kejagung: Untuk Yakinkan Hakim!