Wamenko Polkam Sebut Pemerintah Respon Kabur Aja Dulu dengan Buka Lapangan Kerja Seluas Mungkin

Suara.com - Wakil Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan (Polkam) Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan bahwa pemerintah harus menyatakan sikap atas fenomena #KaburAjaDulu yang belakangan ramai di media sosial.

Lodewijk menyampaikan, bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah harus menciptakan lapangan pekerjaan yang luas di dalam negeri sebagai respons atas fenomena tersebut.

"Tentunya sikap pemerintah, sebagaimana dikatakan Pak Prabowo, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan sebesar-besarnya," kata Lodewijk kepada wartawan ditemui di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (24/2/2025) malam.

Lodewijk mengungkapkan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki  visi-misi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen.

Menurutnya, rencana itu hanya bisa terealisasi bila pemerintah menciptakan banyak lapangan pekerjaan untuk masyarakat. 

"Karena 8 persen itu kita sudah menuju sebagai negara maju. Kita sekarang sudah masuk G16, kita akan menuju 7 besar," tambahnya.

Terkait hal tersebut, Lodewijk meyakini pemerintah bakal menciptakan lapangan pekerjaan lebih banyak untuk masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan saat ini dengan meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Melalui Danantara, pemerintah akan menginvestasikan sumber daya alam serta aset-aset negara sehingga diharapkan badan ini dapat mendorong berbagai proyek yang memiliki dampak besar dan berkelanjutan bagi Indonesia. 

"Tadi kita sudah dengar sama-sama pemerintah meluncurkan Danantara, itu luar biasa. Karena artinya BUMN ini bergerak, termasuk KUR dan lain-lain, semuanya bergerak. Luar biasa program itu. Nah itu tujuannya sama itu (menciptakan lapangan pekerjaan)," ucapnya. 

Baca Juga: Jusuf Kalla Sebut Tagline #kaburajadulu Positif

Diketahui, tren #KaburAjaDulu ramai digunakan di media sosial dan menjadi pemberitaan beberapa hari terakhir. Fenomena itu dianggap sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Indonesia terhadap kondisi ekonomi, sosial, dan keadilan di dalam negeri serta kinerja dari pemerintahan Prabowo-Gibran.