Suara.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada Sabtu (1/3) menandatangani perintah eksekutif untuk menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi nasional AS.
Menurut Trump, bahasa Inggris telah menjadi bahasa nasional sejak pendirian AS sehingga seharusnya sudah dinyatakan sebagai bahasa resmi sejak dulu.
"Berbahasa Inggris tak hanya membuka peluang baru secara ekonomi, namun juga membantu pendatang baru menjalin hubungan dengan komunitasnya, berpartisipasi dalam tradisi nasional, dan berkontribusi bagi masyarakat," katanya.
Regulasi tersebut mencabut peraturan yang ditetapkan Presiden Bill Clinton 25 tahun lalu yang mewajibkan institusi federal dan badan lain yang menerima pendanaan federal untuk menyediakan layanan bahasa bagi penutur bahasa lain di luar bahasa Inggris.
Keputusan itu dikhawatirkan akan berdampak buruk bagi komunitas imigran dan masyarakat yang membutuhkan bantuan belajar bahasa Inggris, menurut kelompok advokasi masyarakat.
Namun, Trump menegaskan, penetapan bahasa resmi adalah yang paling sesuai dengan kepentingan nasional AS demi mendorong persatuan, memastikan keseragaman dalam layanan pemerintah, serta menjadi jembatan dalam aktivitas bermasyarakat.
"Menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi tak hanya memudahkan komunikasi namun juga menguatkan nilai-nilai nasional yang dijunjung bersama dan menciptakan masyarakat yang lebih kohesif dan efisien," kata dia.
Selang berapa jam setelah dilantik sebagai Presiden AS pada 20 Januari lalu, Donald Trump memerintahkan situs dan media sosial Gedung Putih versi bahasa Spanyol dinonaktifkan.
Bahasa Spanyol merupakan bahasa terbesar kedua di AS yang mencerminkan besarnya komunitas Latin di negara tersebut.
Baca Juga: Tegang! Donald Trump Sebut Zelensky Tidak Menghormati Amerika Serikat
Menurut laporan Biro Sensus AS pada 2022, sejumlah 62 persen orang yang berbicara dengan bahasa lain selain bahasa Inggris di rumah dilaporkan bertutur bahasa Spanyol.
Penetapan bahasa resmi AS ini berlangsung di tengah upaya Trump memberantas migrasi ke AS yang berdampak pada deportasi ribuan imigran dari Amerika Latin.
Apalagi, Trump sempat berjanji akan melancarkan operasi deportasi massal terbesar di AS.
Ia juga sempat mencemooh penutur bahasa lain selain bahasa Inggris di AS semasa kampanye pilpres 2024, ketika ia menyebut imigran yang tidak berbicara bahasa Inggris "diterjunkan" ke masyarakat AS.
Berita Terkait
-
Kegagalan Total Volodymyr Zelenskyy Untuk Ukraina
-
Jerman Desak Uni Eropa Bantu Ukraina Hadapi Trump, Siap Longgarkan Aturan Anggaran
-
Kesepakatan Mineral Gagal, Rusia Sebut Kunjungan Zelenskyy ke AS Kegagalan Total
-
Senator Amerika Minta Zelensky Mundur dari Jabatan Presiden Ukraina usai Berdebat Sengit dengan Donald Trump
-
Tegang! Donald Trump Sebut Zelensky Tidak Menghormati Amerika Serikat
Terpopuler
- Pengamat Desak Kapolri Evaluasi Jabatan Krishna Murti Usai Isu Perselingkuhan Mencuat
- Profil Ratu Tisha dan Jejak Karier Gemilang di PSSI yang Kini Dicopot Erick Thohir dari Komite
- Bukan Denpasar, Kota Ini Sebenarnya Yang Disiapkan Jadi Ibu Kota Provinsi Bali
- Profil Djamari Chaniago: Jenderal yang Dulu Pecat Prabowo, Kini Jadi Kandidat Kuat Menko Polkam
- Tinggi Badan Mauro Zijlstra, Pemain Keturunan Baru Timnas Indonesia Disorot Aneh Media Eropa
Pilihan
-
6 Stadion Paling Angker: Tempat Eksekusi, Sosok Neti hingga Suara Misterius
-
Shell, Vivo Hingga AKR Bungkam Usai 'Dipaksa' Beli BBM dari Pertamina
-
Drama Stok BBM SPBU Swasta Teratasi! Shell, Vivo & BP Sepakat 'Titip' Impor ke Pertamina
-
Gelombang Keracunan MBG, Negara ke Mana?
-
BUMN Tekstil SBAT Pasrah Menuju Kebangkrutan, Padahal Baru IPO 4 Tahun Lalu
Terkini
-
Semua Agama Dapat Porsi, Menag Nazaruddin Umar: Libur Nasional 2026 Sudah Adil
-
Presiden Prabowo 'Ketok Palu!' IKN Resmi Jadi Ibu Kota Politik 2028 Lewat Perpres Baru
-
Penggugat Ijazah Gibran Bantah Bagian dari Musuh Keluarga Jokowi: Saya Tidak Sedang Mencari Musuh!
-
Rekam Jejak Wahyudin Anggota DPRD Gorontalo, Narkoba hingga Video Rampok Uang Negara
-
Bongkar Gurita Korupsi Pertamina, Kejagung Periksa Jaringan Lintas Lembaga
-
Guntur Romli Murka, Politikus PDIP 'Rampok Uang Negara' Terancam Sanksi Berat: Sudah Masuk Evaluasi!
-
Dasco: UU Anti-Flexing Bukan Sekadar Aturan, tapi Soal Kesadaran Moral Pejabat
-
Harta Kekayaan Minus Wahyudin Moridu di LHKPN, Anggota DPRD Ngaku Mau Rampok Uang Negara
-
Dapat Kesempatan Berpidato di Sidang Umum PBB, Presiden Prabowo Bakal Terbang ke New York?
-
SPBU Swasta Wajib Beli BBM ke Pertamina, DPR Sebut Logikanya 'Nasi Goreng'