Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta KPU dan Bawaslu untuk seefisien mungkin mengajukan anggaran penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada. Hal itu dilakukan agar penggunaan APBD tak begitu berat.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
"Kami memohon kepada KPU dan Bawaslu agar betul-betul mengajukan efisien jadi seminimal mungkin supaya tidak memberatkan APBD," kata Tito.
Ia mengatakan, Kemendagri sendiri sudah menerjunkan tim untuk menyisir hal mana saja yang bisa diefesiensi dalam penyelenggaraan PSU Pilkada.
"Kita menurunkan tim untuk menyisir efisiensi anggaran apalagi kami sudah membuat efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut inpres nomor 1 tahun 2025 yaitu efisiensi anggaran di K/L oleh kemenkeu dan efisiensi anggaran di daerah yang ditugaskan ke Kemendagri sehingga kami menyisir terutama daerah yang PSU apakah anggarannya betul-betul efisien," ujarnya.
Menurutnya, dengan esfisiensi nantinya APBD bisa digunakan untuk melakukan PSU Pilkada.
Adapun Tito menyampaikan, jika pihaknya juga sudah melakukan rekap terhadap anggaran untuk menggelar PSU Pilkada. Hasilnya tak mencapai Rp1 triliun.
"Dari hasil rekap yang kami lakukan, ini hasil rekapnya; KPUD anggaran Rp429,725.922 miliar atau 59,75 persen, Bawaslu Rp158,919.295.848 miliar atau 22,10 persen, TNI Rp38.531.459.000 miliar atau 5,36 persen, Polri Rp91,993.554.893 miliar atau 12,79 persen. Total Rp719.170.232.546," katanya.
"Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp1 T karena ada efisiensi tersebut," ujar dia.
Baca Juga: Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
Berita Terkait
-
Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
-
KPU: Dua Kabupaten Tak Ada Dana untuk Gelar PSU
-
Jelang PSU, Kekalahan Andika di Pilkada Serang Disebut karena Warga Tolak Dinasti Politik
-
Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: BPKP Sudah Diminta Untuk Review
-
Efisiensi Anggaran Daerah: Mendagri Bentuk Tim 'Mata-Mata', Sewaktu-waktu Bisa Turun Memantau
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Teheran Tutup Wilayah Udara Selama Prosesi Pemakaman Ali Khamenei
-
Pakar UGM: Wajar Publik Curiga Pengangkatan Komisaris BUMN karena Balas Jasa Politik
-
Kronologi Pertemuan Menhut dan Bupati Kuansing, Dari Amplop Sampai Alih Fungsi Hutan
-
Penguatan Fiskal hingga Digitalisasi Layanan Masuk 10 Rekomendasi untuk Kota di Indonesia
-
Bukan Provokasi, Boikot Pajak Dinilai jadi Hak Pembangkangan Sipil
-
Minta Bantuan Dana Parpol Naik, ICW Tantang Partai Buka Laporan Keuangan
-
Perludem Usul Sistem e-Banpol, Publik Bisa Pantau Penggunaan Dana Partai Secara Real-Time
-
Vonis Seumur Hidup untuk Priyo, Eksekutor Keji yang Habisi 5 Nyawa di Indramayu
-
Korban Penyekapan 3 Tahun Bakal Jalani Operasi Bertahap, Begini Kondisinya Kini
-
Bayar Rp200 Ribu Sebulan Bisa Naik Transjakarta Setiap Hari? Begini Skemanya