Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta KPU dan Bawaslu untuk seefisien mungkin mengajukan anggaran penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada. Hal itu dilakukan agar penggunaan APBD tak begitu berat.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
"Kami memohon kepada KPU dan Bawaslu agar betul-betul mengajukan efisien jadi seminimal mungkin supaya tidak memberatkan APBD," kata Tito.
Ia mengatakan, Kemendagri sendiri sudah menerjunkan tim untuk menyisir hal mana saja yang bisa diefesiensi dalam penyelenggaraan PSU Pilkada.
"Kita menurunkan tim untuk menyisir efisiensi anggaran apalagi kami sudah membuat efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut inpres nomor 1 tahun 2025 yaitu efisiensi anggaran di K/L oleh kemenkeu dan efisiensi anggaran di daerah yang ditugaskan ke Kemendagri sehingga kami menyisir terutama daerah yang PSU apakah anggarannya betul-betul efisien," ujarnya.
Menurutnya, dengan esfisiensi nantinya APBD bisa digunakan untuk melakukan PSU Pilkada.
Adapun Tito menyampaikan, jika pihaknya juga sudah melakukan rekap terhadap anggaran untuk menggelar PSU Pilkada. Hasilnya tak mencapai Rp1 triliun.
"Dari hasil rekap yang kami lakukan, ini hasil rekapnya; KPUD anggaran Rp429,725.922 miliar atau 59,75 persen, Bawaslu Rp158,919.295.848 miliar atau 22,10 persen, TNI Rp38.531.459.000 miliar atau 5,36 persen, Polri Rp91,993.554.893 miliar atau 12,79 persen. Total Rp719.170.232.546," katanya.
"Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp1 T karena ada efisiensi tersebut," ujar dia.
Baca Juga: Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
Berita Terkait
-
Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
-
KPU: Dua Kabupaten Tak Ada Dana untuk Gelar PSU
-
Jelang PSU, Kekalahan Andika di Pilkada Serang Disebut karena Warga Tolak Dinasti Politik
-
Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: BPKP Sudah Diminta Untuk Review
-
Efisiensi Anggaran Daerah: Mendagri Bentuk Tim 'Mata-Mata', Sewaktu-waktu Bisa Turun Memantau
Terpopuler
- Asal-usul Kenapa Semua Pejabat hingga Diplomat Iran Tak Pakai Dasi
- 5 HP Infinix Kamera Beresolusi Tinggi Terbaru 2026 dengan Harga Murah
- 7 Rekomendasi Parfum Lokal Tahan Lama dengan Wangi Musky
- Nyanyi Sambil Rebahan di Aspal, Aksi Ekstrem Pinkan Mambo Cari Nafkah Jadi Omongan
- Penyebab BRImo Sempat Terkendala Pagi Ini, Kini Layanan Pulih Sepenuhnya
Pilihan
-
Diperiksa Kasus Penggelapan Rp2,4 Triliun, Apa Peran Dude Harlino dan Istri di PT DSI?
-
Diguncang Gempa M 7,6, Plafon Gereja Paroki Rumengkor Ambruk Jelang Ibadah Kamis Putih
-
Isak Tangis Pecah di Kulon Progo, Istri Praka Farizal Romadhon Tiba di Rumah Duka
-
Bareskrim Periksa Pasangan Artis Dude Herlino-Alyssa Terkait Skandal Kasus PT DSI Rp2,4 Triliun
-
BREAKING NEWS: Peringatan Dini Tsunami 3, BMKG Minta Evakuasi Warga
Terkini
-
Begini Cara Satgas PRR Manfaatkan Kayu Hanyutan di Wilayah Terdampak Bencana
-
Respons Gempa Sulut: Mensos Pastikan Beri Santunan Ahli Waris dan Kirim Bantuan Sesuai Kebutuhan
-
Gegana Turun Tangan! Gereja di Jakarta hingga Bekasi Disisir dan Dijaga Ketat Jelang Ibadah Paskah
-
Kesimpulan DPR Kasus Amsal Sitepu: Desak Eksaminasi dan Evaluasi Kejari Karo
-
Tegas! 1.256 SPPG di Timur Indonesia Disetop Sementara BGN Akibat Abaikan SLHS dan Tak Punya IPAL
-
KPK Akan Maraton Periksa Agen Perjalanan Haji dan Umrah Pekan Depan
-
Iran Pastikan Selat Hormuz Terbuka untuk Dunia, Tapi....
-
Kasus Kuota Haji, KPK Perpanjang Masa Penahanan Gus Alex Hingga 40 Hari ke Depan
-
2 Siswa SMP Terkena Peluru Nyasar, Marinir Ungkap Alasan Tolak Tuntutan Rp3,3 Miliar
-
Gerak Cepat TNI Pasca-Gempa Sulut: Ratusan Prajurit Evakuasi Korban hingga Sisir Dampak Tsunami