Suara.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian meminta KPU dan Bawaslu untuk seefisien mungkin mengajukan anggaran penyelenggaraan pemungutan suara ulang (PSU) Pilkada. Hal itu dilakukan agar penggunaan APBD tak begitu berat.
Hal itu disampaikan Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/3/2025).
"Kami memohon kepada KPU dan Bawaslu agar betul-betul mengajukan efisien jadi seminimal mungkin supaya tidak memberatkan APBD," kata Tito.
Ia mengatakan, Kemendagri sendiri sudah menerjunkan tim untuk menyisir hal mana saja yang bisa diefesiensi dalam penyelenggaraan PSU Pilkada.
"Kita menurunkan tim untuk menyisir efisiensi anggaran apalagi kami sudah membuat efisiensi anggaran sebagai tindak lanjut inpres nomor 1 tahun 2025 yaitu efisiensi anggaran di K/L oleh kemenkeu dan efisiensi anggaran di daerah yang ditugaskan ke Kemendagri sehingga kami menyisir terutama daerah yang PSU apakah anggarannya betul-betul efisien," ujarnya.
Menurutnya, dengan esfisiensi nantinya APBD bisa digunakan untuk melakukan PSU Pilkada.
Adapun Tito menyampaikan, jika pihaknya juga sudah melakukan rekap terhadap anggaran untuk menggelar PSU Pilkada. Hasilnya tak mencapai Rp1 triliun.
"Dari hasil rekap yang kami lakukan, ini hasil rekapnya; KPUD anggaran Rp429,725.922 miliar atau 59,75 persen, Bawaslu Rp158,919.295.848 miliar atau 22,10 persen, TNI Rp38.531.459.000 miliar atau 5,36 persen, Polri Rp91,993.554.893 miliar atau 12,79 persen. Total Rp719.170.232.546," katanya.
"Ini kami kira turun dari perkiraan rapat yang lalu lebih kurang Rp1 T karena ada efisiensi tersebut," ujar dia.
Baca Juga: Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
Berita Terkait
-
Alasan Efisiensi, KPU Tiadakan Kampanye Akbar di PSU Pilkada 2024
-
KPU: Dua Kabupaten Tak Ada Dana untuk Gelar PSU
-
Jelang PSU, Kekalahan Andika di Pilkada Serang Disebut karena Warga Tolak Dinasti Politik
-
Retret Kepala Daerah Dilaporkan ke KPK, Mendagri: BPKP Sudah Diminta Untuk Review
-
Efisiensi Anggaran Daerah: Mendagri Bentuk Tim 'Mata-Mata', Sewaktu-waktu Bisa Turun Memantau
Terpopuler
- Megawati: Saya Dipanggil Polisi 3 Kali, Diperiksa Jaksa Sampai Malam
- Apa Itu IKD dan Kenapa Wajib Memilikinya?
- Besok, Front Mahasiswa UI hingga IPB Siap Gelar Aksi 'Merebut Kemerdekaan' di Jakarta
- HP RAM 16 GB Berapa Harganya? Ini 5 Pilihan Termurah dengan Performa Ngebut
- 5 Sunscreen Brand Jepang untuk Flek Hitam, Lengkap dengan Review dan Harga
Pilihan
-
Polwan Ditarik Mundur, Aksi BEM UI di Menara UOB Berujung Saling Dorong dengan Aparat
-
Gaji Manajer Kopdes Merah Putih Rp7,8 Juta per Bulan Viral, Benarkah Batal Rp16 Juta?
-
Dihadang Polisi di UOB Plaza, Massa UI: Ini Bukti Kita Belum Merdeka!
-
Bundaran HI Dijaga Ketat, Solidaritas Warga Mengalir: Ini Titik Logistik untuk Pendemo
-
Jelang Demo Mahasiswa, Bundaran HI Dijaga Ketat: Kendaraan Taktis Siaga, Lalin Masih Normal
Terkini
-
Oknum Petugas Bandara Terlibat Penyelundupan 22 Kg Emas Batangan
-
Mati Lampu hingga 4 Jam, Cek Daftar Wilayah di Palembang yang Terdampak Pemadaman PLN
-
Tarif Rp5 Ribu Dikritik Warga, Sekda Janji Evaluasi Parkir Alun-Alun Tegar Beriman
-
Promo Anniversary Bukan Cuma Diskon, Ada Treasure Hunt dan Mini Games
-
URI Bukan Solusi! Pengangguran Terdidik Terjadi karena Sarjana Tak Punya Skill
-
Sekolah Ramah Anak Tak Selalu Dimulai dari Hal Besar, Dua Inovasi Siswa Ini Buktinya
-
KPK Ungkap Dugaan Permintaan Opini WTP oleh Bupati PALI, Ada Nama Anggota BPK RI
-
Kapal Tanzania MV Ocean Porter Tertangkap di Riau, Angkut 2,6 Ton Sabu Cair dan Rokok China
-
Kapolri Terjun Langsung ke Lokasi Gempa NTT, Boni Hargens Sebut Polri Garda Terdepan Kemanusiaan
-
BRI Turut Berperan Aktif Dalam Percepat Pemulihan Gempa NTT Lewat Posko Logistik BRI Peduli