Suara.com - Pada Selasa (25/3), Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy mengklaim bahwa Rusia telah “memanipulasi” kesepakatan gencatan senjata yang diperoleh dari perundingan antara delegasi Moskow dan Washington di Arab Saudi.
Sebelumnya, Gedung Putih mengumumkan bahwa AS telah mencapai kesepakatan dengan Rusia dan Ukraina untuk “menjamin navigasi yang aman, menghindari penggunaan kekuatan, dan mencegah pemanfaatan kapal dagang untuk tujuan militer di Laut Hitam” setelah pertemuan di Riyadh.
Dalam pernyataannya, Gedung Putih juga menyatakan bahwa AS akan membantu memulihkan akses Rusia ke pasar global untuk ekspor pertanian dan pupuk. Selain itu, Washington dan Moskow sepakat untuk merumuskan langkah-langkah yang melarang serangan terhadap infrastruktur energi di kedua negara.
Kremlin kemudian mengonfirmasi adanya kesepakatan tersebut, tetapi menegaskan bahwa perjanjian baru akan berlaku setelah pencabutan beberapa pembatasan dan sanksi terhadap Rusia.
Rusia dan AS juga sepakat untuk melarang serangan terhadap fasilitas energi di kedua negara selama 30 hari, dimulai dari 18 Maret 2025, dengan kemungkinan diperpanjang atau dibatalkan jika salah satu pihak melanggar kesepakatan tersebut.
“Sayangnya, tepat pada hari perundingan, kami sudah melihat bagaimana Rusia mulai memanipulasi. Mereka berupaya memutarbalikkan isi kesepakatan dan menipu para mediator serta dunia,” ungkap Zelenskyy dalam pidato video pada malam hari itu.
“Ada pernyataan yang sangat jelas dari Gedung Putih yang bisa dilihat semua orang. Namun, Kremlin kembali berbohong, seolah-olah ketenangan di Laut Hitam bergantung pada pencabutan sanksi dan seakan-akan tanggal dimulainya 'gencatan senjata' energi adalah 18 Maret. Moskow selalu berbohong. Kini tergantung pada dunia—pada semua pihak yang benar-benar ingin perdamaian—apakah mereka akan membiarkan Moskow berbohong lagi,” tambahnya.
Zelenskyy menegaskan komitmen Ukraina untuk memastikan kesepakatan itu berjalan tanpa adanya serangan lebih lanjut. Namun, ia juga memperingatkan Rusia untuk tidak melanggar perjanjian tersebut.
“Jika mereka terus menyerang, mereka akan menghadapi respons yang keras dan akan menanggung akibatnya. Jika Rusia mencoba menyebarkan kebohongan dengan alasan bahwa serangan mereka bukan ditujukan pada fasilitas energi atau infrastruktur sipil, dunia akan melihat kebenarannya,” lanjutnya.
Baca Juga: Zelenskyy Buka Pintu: Negara Lain Bisa Ikut Pantau Kesepakatan AS-Ukraina
Ia juga menyatakan bahwa tindakan Rusia telah memperpanjang konflik di Ukraina. Ia mendesak agar sanksi dan tekanan lebih lanjut diberikan kepada Moskow jika kesepakatan ini gagal dilaksanakan.
“Bagaimana Rusia bertindak dalam beberapa hari mendatang akan mengungkap banyak hal, bahkan mungkin segalanya… Kami tidak percaya kepada mereka. Dan sejujurnya, dunia pun tidak percaya kepada Rusia. Mereka harus membuktikan bahwa mereka siap untuk mengakhiri perang, menghentikan kebohongan kepada dunia, kepada Presiden (Donald) Trump, dan kepada Amerika,” tegasnya.
Hingga saat ini, pihak berwenang Rusia belum memberikan tanggapan atas tuduhan yang disampaikan oleh Zelenskyy.
Instruksi Zelensky soal militer
Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, pada Senin (17/3), memberikan instruksi kepada para pemimpin militer untuk menentukan kebutuhan pertahanan di Kiev.
"Kami membahas situasi di garis depan dan keterlibatan mitra dalam meningkatkan keamanan Ukraina. Saya telah menetapkan beberapa target utama," ungkap Zelenskyy di platform X setelah bertemu dengan Menteri Pertahanan Rustem Umerov dan Kepala Staf Umum Andrii Hnatov.
Zelensky mengarahkan Umerov untuk segera membentuk tim yang akan berkomunikasi dengan mitra Kiev guna membahas "rincian sistem keamanan yang dibutuhkan Ukraina" serta pelaksanaan keputusan yang telah diambil di tingkat militer dan politik.
"Tim ini harus segera terlibat dalam pertemuan perwakilan militer di London minggu ini," tambahnya.
Zelensky juga menginstruksikan Hnatov untuk mempercepat pembentukan sistem korps dalam militer dan melakukan audit terhadap kebutuhan brigade tempur Ukraina yang ada.
Zelensky menekankan pentingnya pasokan maksimal untuk brigade-brigade tersebut demi menjaga ketahanan posisi Ukraina, baik di medan perang maupun dalam upaya diplomasi.
Berita Terkait
-
Gegara Chat Nyasar, Rencana AS Serang Yaman Bocor ke Wartawan
-
AS Tawarkan Perjanjian Mineral Baru ke Ukraina: Trump Ingin 'Lindungi' Pembangkit Nuklir?
-
Indonesia Kirim Pasukan Perdamaian ke Ukraina? Kemlu RI Buka Suara
-
Kesepakatan Mengejutkan: AS dan Rusia Berdamai di Laut Hitam! Apa Artinya?
-
Zelenskyy Buka Pintu: Negara Lain Bisa Ikut Pantau Kesepakatan AS-Ukraina
Terpopuler
- Tak Hanya di Jateng, DIY Berlakukan Pajak Opsen 66 Persen, Pajak Kendaraan Tak Naik
- 5 Sepatu Tanpa Tali 'Kembaran' Skechers Versi Murah, Praktis dan Empuk
- Jalan Lingkar Sumbing Wonosobo Resmi Beroperasi, Dongkrak Ekonomi Tani dan Wisata Pegunungan
- 5 Rekomendasi HP Layar Besar untuk Orang Tua Mulai Rp1 Jutaan
- 10 Rekomendasi Cream Memutihkan Wajah dalam 7 Hari BPOM
Pilihan
-
Siswa Madrasah Tewas usai Diduga Dipukul Helm Oknum Brimob di Kota Tual Maluku
-
Impor Mobil India Rp 24 Triliun Berpotensi Lumpuhkan Manufaktur Nasional
-
Jadwal Imsak Jakarta Hari Ini 20 Februari 2026, Lengkap Waktu Subuh dan Magrib
-
Tok! Eks Kapolres Bima AKBP Didik Resmi Dipecat Buntut Kasus Narkoba
-
Bisnis Dihimpit Opsen, Pengusaha Rental Mobil Tuntut Transparansi Pajak
Terkini
-
Pelaku Percobaan Pemerkosaan Lansia di Gunungkidul Ternyata Pelajar, Kini Dititipkan ke LPKA
-
Bukan Kasus Biasa: Tersangka Pembakar Mushola di Maluku Tenggara Terancam 9 Tahun Penjara
-
Satpol PP Sita Ribuan Botol Miras dari Sejumlah Warung dan Gudang di Jakarta Barat
-
Pasca OTT Bea Cukai, KPK Gandeng Inspektorat Kemenkeu Bahas Pencegahan Korupsi
-
Eks Pimpinan KPK Bingung Soal Dakwaan di Perkara Pertamina: Ini Apa Sih Esensinya?
-
KPK Telusuri Dugaan Aliran Dana Kasus Impor Barang KW ke Dirjen Bea Cukai
-
Dinamika Kepemimpinan Kampus di Sulsel Uji Netralitas dan Independensi Akademik
-
Eks Jubir Tessa Mahardhika Sugiarto Resmi Dilantik Jadi Direktur Penyelidikan KPK
-
Bareskrim Angkut Isi Toko Emas di Nganjuk, Telusuri TPPU Hasil Tambang Ilegal Kalbar
-
Skandal Parkir Liar Cempaka Putih: Oknum Dishub Diduga Pasok Atribut, Pramono Anung Ancam Pecat