Oposisi Myanmar Sepakat Gencatan Senjata Usai Gempa Dahsyat

Suara.com - Kelompok oposisi Myanmar yang tergabung dalam Pemerintahan Persatuan Nasional (NUG) mengambil langkah mengejutkan dengan mengumumkan gencatan senjata pasca-gempa dahsyat bermagnitudo 7,7 yang mengguncang negara itu pada Jumat (28/3/2025).

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap bencana yang menelan banyak korban dan demi memastikan operasi penyelamatan dapat berlangsung tanpa hambatan.

Gencatan senjata tersebut mulai berlaku pada 30 Maret dan direncanakan berlangsung selama dua pekan.

Dalam periode ini, NUG berkomitmen untuk memberikan akses penuh bagi tim penyelamat dan bantuan kemanusiaan di wilayah terdampak.

Melansir ANTARA, pada Ahad (30/3), NUG juga akan mengerahkan personel dari Gerakan Pembangkangan Sipil untuk membantu proses evakuasi serta distribusi bantuan di daerah-daerah yang berada di bawah kendali junta militer.

Sebagai kelompok yang dibentuk oleh anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta militer Februari 2021, NUG terus menunjukkan perlawanan terhadap rezim junta.

Namun, dalam momen darurat ini, mereka memilih untuk mengesampingkan konflik demi kepentingan kemanusiaan.

Langkah ini menjadi sorotan, mengingat ketegangan antara oposisi dan junta masih tinggi, tetapi bencana alam yang melanda Myanmar telah mendorong upaya solidaritas dan kemanusiaan dari berbagai pihak.

Gerakan Pembangkangan Sipil yang dikerahkan oleh NUG dalam operasi penyelamatan korban gempa terdiri dari pegawai negeri, tenaga medis, insinyur, serta berbagai profesional pro-demokrasi yang selama ini berperan aktif dalam menentang kekuasaan junta militer Myanmar.

Baca Juga: Gempa Dahsyat Guncang Myanmar, Oposisi Sepakat Gencatan Senjata untuk Selamatkan Korban

Kelompok ini telah menjadi simbol perlawanan sipil terhadap rezim militer sejak kudeta 2021, dengan melakukan mogok kerja massal, menolak bekerja di bawah pemerintahan junta, serta terus mendukung perjuangan demokrasi di Myanmar.

Meskipun mereka bersedia turun tangan dalam operasi kemanusiaan pasca-gempa, NUG menegaskan bahwa keterlibatan mereka harus dibarengi dengan jaminan keamanan dari pihak militer.

Oposisi meminta junta untuk tidak melakukan penahanan atau tindakan represif terhadap personel yang terlibat dalam misi penyelamatan.

Hal ini mengingat banyak anggota gerakan sipil sebelumnya yang menjadi target penangkapan, penyiksaan, bahkan eksekusi oleh rezim militer.

Hingga saat ini, junta Myanmar masih bungkam terhadap permintaan NUG dan belum memberikan tanggapan resmi.

Sikap diam ini menimbulkan kekhawatiran bahwa militer mungkin akan tetap menggunakan pendekatan keras terhadap kelompok pro-demokrasi, meskipun situasi darurat akibat bencana alam menuntut adanya kerja sama lintas pihak.