Suara.com - Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) didorong untuk memperkuat sinergi dan menyatukan kekuatan ekonomi kolektif mereka guna menghadapi tekanan global yang semakin intens, khususnya dari kebijakan proteksionis yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.
Seruan ini datang dari Presiden Asosiasi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Malaysia, William Ng, yang menilai bahwa langkah Washington dalam mengenakan tarif terhadap berbagai negara termasuk mitra dagang utam telah menciptakan gelombang gangguan perdagangan yang berisiko menekan pertumbuhan ekonomi kawasan.
Menurut Ng, jika ASEAN tetap berjalan sendiri-sendiri, maka negara-negara anggotanya akan lebih rentan terhadap guncangan pasar dan manuver dagang global.
Ia menekankan pentingnya membangun ketahanan ekonomi regional yang tidak hanya bertumpu pada pasar ekspor besar seperti AS dan Tiongkok, tetapi juga dengan memperkuat jaringan perdagangan intra-ASEAN serta mendukung transformasi digital dan inovasi di sektor UMKM.
"Saatnya ASEAN tidak hanya menjadi pasar potensial, tapi juga kekuatan tawar global yang solid," tegasnya.
Melansir ANTARA, tarif-tarif itu kemungkinan besar akan secara signifikan memengaruhi ekspor Malaysia, terutama di bidang produk listrik dan elektronik, turunan minyak kelapa sawit, produk berbasis karet, serta tekstil dan garmen, mengingat produk-produk tersebut merupakan kontributor utama bagi perdagangan Malaysia-AS, ungkap Ng kepada Xinhua.
"Tarif yang makin tinggi akan menyebabkan peningkatan biaya bagi pengimpor maupun pengekspor, mengurangi daya saing kita, tidak hanya di pasar AS tetapi juga di pasar-pasar negara lain, serta berpotensi memengaruhi lapangan kerja dan investasi di kalangan UKM," kata William Ng melansir ANTARA.
"Kami mendorong pemerintah dan UKM untuk mengambil tindakan guna mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang baru. Para pelaku usaha harus belajar mendiversifikasikan sumber bahan baku dan pelanggan mereka, yaitu memastikan risiko rantai pasokan mereka dimitigasi. Ini merupakan praktik yang baik terlepas dari dampak penerapan rentetan tarif ini," tuturnya.
"Kita dapat memperkirakan periode ketidakpastian yang singkat karena perekonomian di seluruh kawasan dan perekonomian lain yang terdampak telah menyesuaikan kembali strategi mereka guna melawan atau mengurangi imbas rangkaian tarif AS tersebut. Di dalam negeri, dampaknya akan berkisar dari minimal hingga moderat, dengan barang-barang yang diimpor dari AS kemungkinan akan menjadi lebih mahal dalam jangka menengah," jelas Ng.
Baca Juga: Lebih 50 Negara Protes Tarif Impor AS, Minta Negosiasi
Menyebut tarif AS sebagai "peringatan" bagi negara-negara anggota ASEAN, Ng memaparkan bahwa Malaysia, sebagai ketua ASEAN tahun ini, harus mendorong dimulainya kembali perundingan mengenai pembentukan pasar tunggal ASEAN, yang memungkinkan pendirian suatu bentuk serikat pabean, yang secara lebih lanjut akan mengurangi hambatan nontarif.
"Kohesi intrakawasan ini sangat penting, mengingat ukuran masing-masing pasar yang relatif kecil. Secara kolektif, ASEAN berada di jalur yang tepat untuk menjadi perekonomian terbesar keempat di dunia pada 2030," ujarnya.
William Ng juga mendorong UKM untuk beradaptasi dalam menghadapi tantangan baru dan memanfaatkan peluang yang pasti akan muncul dari disrupsi ini.
Dia juga menyampaikan bahwa dengan strategi yang tepat, kalangan bisnis dapat beradaptasi dan bahkan mendapatkan keuntungan dari pergeseran dinamika perdagangan global tersebut.
"Kami mendorong pemerintah dan UKM untuk mengambil tindakan guna mengurangi risiko dan memanfaatkan peluang baru. Para pelaku usaha harus belajar mendiversifikasikan sumber bahan baku dan pelanggan mereka, yaitu memastikan risiko rantai pasokan mereka dimitigasi. Ini merupakan praktik yang baik terlepas dari dampak penerapan rentetan tarif ini," tutur Ng.
"Di tingkat ASEAN, urgensi untuk menurunkan hambatan nontarif menjadi lebih mendesak dari sebelumnya. Diskusi mengenai pembentukan pasar tunggal ASEAN harus segera dibuka kembali, dengan tujuan untuk menciptakan semacam serikat pabean yang dapat menguntungkan kita sebagai blok pengekspor dan pasar regional yang besar," lanjutnya.
Tag
Berita Terkait
-
Lebih 50 Negara Protes Tarif Impor AS, Minta Negosiasi
-
Besok Prabowo Umumkan Sikap RI Soal Tarif Impor Trump
-
Samsung Pede Tarif Impor Donald Trump Tak Pengaruhi Produknya
-
DPR Akui Kekosongan Dubes Indonesia di AS Berdampak, Tapi Soal Tarif Menteri yang Harus Negosiasi
-
PM Malaysia Serukan Persatuan ASEAN Hadapi Tarif Dagang AS yang Mengguncang Ekonomi Regional
Terpopuler
- 7 Serum Vitamin C yang Bisa Hilangkan Flek Hitam, Cocok untuk Usia 40 Tahun
- 5 Mobil Diesel Bekas Mulai 50 Jutaan Selain Isuzu Panther, Keren dan Tangguh!
- Sunscreen untuk Usia 50-an Sebaiknya SPF Berapa? Cek 5 Rekomendasi yang Layak Dicoba
- Harta Kekayaan Abdul Wahid, Gubernur Riau yang Ikut Ditangkap KPK
- 5 Mobil Eropa Bekas Mulai 50 Jutaan, Warisan Mewah dan Berkelas
Pilihan
-
Jusuf Kalla Peringatkan Lippo: Jangan Main-Main di Makassar!
-
Korban PHK Masih Sumbang Ratusan Ribu Pengangguran! Industri Pengolahan Paling Parah
-
Cuma Mampu Kurangi Pengangguran 4.000 Orang, BPS Rilis Data yang Bikin Kening Prabowo Berkerut
-
Rugi Triliunan! Emiten Grup Djarum, Blibli PHK 270 Karyawan
-
Angka Pengangguran Indonesia Tembus 7,46 Juta, Cuma Turun 4.000 Orang Setahun!
Terkini
-
Gubernur Riau Telah Terima Uang Pemerasan Rp4,05 Miliar, Ada yang Mengalir ke PKB?
-
Rumah Hakim Kasus Korupsi Anak Buah Bobby Terbakar, Begini Kata Polisi usai 2 Kali TKP
-
Hotman Paris Sebut Saksi Ahli CMNP Jadi 'Senjata Makan Tuan' dalam Sidang Sengketa NCD
-
Lagi Jadi Fokus Dirut Transjakarta, Kenapa Mode Share Transportasi Umum di Jakarta Baru 22 Persen?
-
Rumah Hakim PN Medan Kebakaran, Sengaja Dibakar atau Murni Kecelakaan?
-
Akhir Petualangan Dokter Predator, Priguna Anugerah Divonis 11 Tahun Penjara
-
Tolak Soeharto Pahlawan, Cerita Pilu Penyintas Tragedi Tanjung Priok: Ditelanjangi di Markas Kodim
-
Bukan Lagi Soal Look Good, Ini Prioritas Baru Kelas Menengah Indonesia yang Harus Dipahami Brand
-
Momen Haru Jokowi Saksikan Pelepasan Jenazah Raja Solo PB XIII, Ribuan Warga Tumpah Ruah
-
7 Provinsi Terkorup di Indonesia Versi ICW: Riau dan NTT Jadi Pemuncak