Diundang Ketua Komisi III, Koalisi Masyarakat Sipil Desak Revisi KUHAP Tak Dilakukan Tergesa-gesa

Suara.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHAP diundang menemui Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman untuk membahas secara informal Revisi UU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (8/4/2025).

Ketua YLBHI Muhammad Isnur sebagai salah satu perwakilan menyampaikan pihaknya dalam pertemuan itu lebih membahas soal proses pembahasan RUU KUHAP.

"Dan di forum tadi kami sampaikan bahwa penting bahwa selama ini prosesnya kita lihat ada yang tidak baik. Tiba-tiba ada draft yang tidak pembahasan secara terbuka. Dan draftnya sendiri banyak pertanyaan karena cenderung ya malah membuka potensi abuse of power oleh aparat dalam penyidikan dan lain-lain," kata Isnur ditemui usai pertemuannya dengan Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa sore.

Ia pun mendesak agar ke depan diperbaiki pembahasan RUU KUHAP. Menurutnya, prosesnya harus berlangsung secara jujur dan transparan.

"Dan kami juga mendesak agar proses itu setiap tahapan dibuka, disampaikan kepada publik. Agar apa? Agar apa yang mereka bahas itu sesuai dengan harapan masyarakat. Dan kami juga mendesak agar hati-hati membahasnya," katanya.

Ia mengatakan, sudah banyak kasus yang dialami masyarakat dan malah cenderung dirugikan, misalnya dengan salah tangkap hingga orang meninggal dalam tahanan.

Untuk itu, ia mendesak agar proses pembahasan RUU KUHAP tak dilakukan secara tergesa-gesa.

"Jadi kami ingatkan agar pembahasan tidak terburu-buru, perlahan-lahan, dan tidak seolah ditargetkan selesai misalnya bulan Mei atau bulan Juni. Harus menampung aspirasi seluruh kira-kira kehendak atau stakeholder dari masyarakat. Undang semua pihak agar didengarkan, kelompok perempuan, kelompok buruh, kelompok nelayan misalnya, para guru besar, disabilitas, anak," katanya.

"Agar apa? Agar masalah-masalah yang selama ini tertampung dan tertangani, jangan sampai ini kayak pembahasan yang dikejar waktu, tapi tidak menyelesaikan masalah," sambungnya.

Baca Juga: DPR Terima Supres Prabowo soal Penunjukan Wakil Pemerintah Bahas Revisi KUHAP, Puan Bilang Begini

Sebelumnya, Anggota Komisi III DPR RI fraksi Demokrat, Hinca Panjaitan mengungkapkan pihaknya akan membentuk Panitia Kerja (Panja) pembahasan Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) usai DPR menjalani masa reses.

Diketahui, DPR RI akan melakukan penutupan masa sidangnya pada Selasa (25/3/2025). Kemudian mereka melakukan reses ke daerah pilihnya masing-masing.

"Ya, jadi setelah kita reses kita langsung bentuk panitia kerjanya kan gak mungkin 46 kami masing-masing fraksi ada utusannya itulah panjanya," kata Hinca ditemui di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Selasa (25/3/2025).

Ia mengatakan, sebenarnya Komisi III DPR sudah melakukan gerak cepat dengan menggelar rapat dengar pendapat umum untuk menyerap usulan dalam RKUHAP.

"Jadi sejak, sebetulnya sejak bulan lalu sudah mulai RDPU RDPU kemudian paripurna ini menyebutkan ini kerjaan kita. Kita cepat bergerak dan juga Badan Keahlian DPR juga tim kita diskusi di 8 fraksi diskusi secara maraton lalu menghasilkan draf yang dikirimkan ke pemerintah," katanya.

"Nanti setelah ini baru selepas reses karena besok mulai paripurna masuk rasa reses habis lebaran sudah start untuk melakukan kerja kerja pembahasan. Panja dan seterusnya itu akan segera dibentuk," sambungnya.

Ia menjelaskan, Revisi KUHAP ini merupakan inisiatif DPR RI. Untuk itu Komisi III DPR harus menyerap sebanyak-banyak usulan.

"Gambaran buat teman teman karena ini usulan inisiatif DPR maka 8 fraksi akan menjadi satu baru pemerintah memberikan DIM atas pasal pasal itu. Karena suaranya usulan inisiatif DPR. Kami sekarang harus belanja masalah sebanyak banyaknya baik Komisi 3 baik masing masing fraksi, baik masing-masing anggota, kenapa karena ini sesuatu yang sangat penting dalam bernegara. Ini KUHAP berlaku untuk kita semua," pungkasnya.