Dirut Jakpro Berkelit Saat Ditanya Alasan Belum Izinkan Warga Tempati KSB, Pramono Mau Cek Sendiri

Suara.com - Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Iwan Takwin, buka suara soal alasan belum mengizinkan warga eks Kampung Bayam untuk menempati Kampung Susun Bayam (KSB).

Iwan menyebut hal ini terjadi karena masih adanya urusan administrasi.

Hal ini disampaikannya saat mendampingi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kunjungan ke Jakarta International Velodrome, Jakarta Timur pada Kamis (10/4/2025). Iwan menyebut pihaknya sudah rutin menemui warga Kampung Bayam yang tinggal di Hunian Sementara (Huntara) untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Semuanya sudah berproses. Bahkan kemarin kita sudah ketemu setiap hari. Bahkan pengumpulan data sudah mulai," ujar Iwan.

Iwan menjelaskan, pendataan yang dibutuhkan berkaitan dengan persiapan warga eks Kampung Bayam bekerja di JIS. Pihaknya perlu menginventarisir kemampuan tiap orang untuk penempatan pekerjaan.

"Kemudian trainingnya sudah kita persiapkan di Wali Kota Utara nantinya.
Jadi semuanya sudah berjalan sesuai dengan ini. Bisa dilihat di lapangan itu sudah berjalan," ucapnya.

Ia pun membantah proses penghunian di KSB berlangsung terlalu lama. Iwan meyakini pihaknya masih menepati perjanjian yang dibuat dalam Momerandum of Understanding (MoU).

"Jadi tidak ada yang membuat lama. Semuanya kan bergantung seperti data apa yang mereka bisa, yang sesuai dengan kesepakatan MoU," ucap Iwan.

"Mereka juga yang menganjurkan data-data apa dan itu kita tunggu terus mereka memasukkan," lanjutnya menambahkan.

Baca Juga: Nasib Eks Kampung Bayam, Pramono-Rano Bentuk Tim Khusus, Ada Harapan Baru?

Pramono yang mendengar langsung alasan Iwan itu langsung menyatakan akan mengecek sendiri persoalan di KSB ini.

"Ini lah singkat cerita saya akan cek sendiri," pungkasnya.

Serahkan Kunci.

Seperti diberitakan, Gubernur Jakarta, Pramono Anung bersama Wakil Gubernur Rano Karno telah menyerahkan kunci hunian Kampung Susun Bayam (KSB) kepada sejumlah warga eks Kampung Bayam, Jakarta Utara pada Kamis (6/3/2025). Pramono mengaku senang akhirnya agenda ini bisa terlaksana.

Sebab, penyelesaian masalah warga eks Kampung Bayam merupakan salah satu janji kampanyenya bersama Rano. Kini warga yang sempat tinggal di tenda hingga hunian sementara setelah tak bisa menempati KSB sudah punya hunian layak.

"Saya ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Tuhan Yang Maha Esa Tuhan Yang Maha Kuasa Bahwa pada hari ini Salah satu yang saya janjikan Saya bisa penuhi," ujar Pramono usai menyerahkan kunci kepada perwakilan warga, Kamis (6/3/2025).

Pramono mengaku sebenarnya ingin melaksanakan penyerahan kunci ini lebih awal setelah dilantik sebagai gubernur. Namun, hal itu tak bisa diwujudkan karena ia diwajibkan untuk ikut retret kepala daerah di Magelang, Jawa Tengah satu hari setelah dilantik selama sepekan.

"Padahal waktu itu saya janjinya adalah Hari pertama atau kedua Setelah dilantik Saya akan ke Kampung Bayam Tapi rupanya Pemerintah dalam banding Presiden lebih cekatan Hari pertama harus ke Magelang Ikut retreat," ucapnya.

Lebih lanjut, Pramono menyebut janjinya menyelesaikan masalah kampung bayam memang dari awal sudah diperkirakan bisa dipenuhi. Ia mengaku tak akan membuat janji kepada warga jika tak mungkin direalisasikan.

"Saudara-saudara sekalian, bagi saya pribadi kebetulan ketika berjanji Saya janjinya pasti saya ukur banget harus bisa direalisasikan dipenuhi," pungkasnya.

Diketahui, polemik di eks Kampung Bayam ini dimulai setelah warga harus pindah dari tempat tinggalnya karena adanya pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Gubernur DKI periode 2017-2022 saat itu, Anies Baswedan menjanjikan hunian baru untuk warga, yakni KSB.

Meski demikian, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pengelola KSB memberikan harga yang dianggap warga terlalu tinggi. Warga yang tak terima sempat memaksa tinggal di KSB.

Bahkan saat era eks Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono, ketua kelompok Tani Madani Kampung Bayam, Furqon sempat ditangkap kepolisian karena warga dianggap melakukan tindakan ilegal dan pengrusakan.

Akhirnya, sejumlah warga dipindahkan ke Rusun Nagrak dan Marunda oleh Pemprov DKI. Sedangkan warga dari Kelompok Tani Madani Kampung Bayam masih bertahan memilih tinggal di hunian sementara (huntara).

Warga yang mendapatkan kunci KSB ini merupakan Kelompok Tani Madani yang membuat perjanjian dengan Pramono-Rano saat masa kampanye. Belakangan warga yang tinggal di Rusun Nagrak dan Marunda juga menagih tempat tinggal di KSB.