Golkar Buka Suara Soal Usulan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional: Kita Hargai

Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengatakan, bahwa pihaknya menghargai upaya MPR mengajukan Presiden ke-2 Indonesia Soeharto sebagai calon pahlawan nasional tahun 2025.

"Ya tentu kita menghargai usulan tersebut dan kami sebagai, ya tentu saja bagian dari Golkar akan men-support apapun hal yang positif untuk kepentingan bangsa," kata Hetifah saat ditemui di hotel Pullman, Jakarta Barat, sebagaimana dilansir Antara, Senin (21/4/2025).

Hetifah sendiri tidak mau berkomentar terlalu banyak akan usulan Soeharto menjadi pahlawan nasional tersebut.

Dia menyerahkan hal tersebut sepenuhnya kepada Kementerian Sosial dan MPR yang terlibat langsung dalam rencana tersebut.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada bulan lalu membahas pengusulan calon pahlawan nasional pada tahun 2025.

Ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Besar H.M. Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan pada tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Istana Sebut Wajar

Baca Juga: Titiek Soeharto Pasrah Soal Gelar Pahlawan Nasional untuk Ayahnya: Sudah Pahlawan Bagi Keluarga

Sementara itu, Juru Bicara Presiden RI Prasetyo Hadi menilai wajar seorang mantan presiden diusulkan sebagai pahlawan nasional.

Oleh karena itu, dia beranggapan bahwa tidak ada yang salah dengan usulan menjadikan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto sebagai pahlawan nasional.

"Kami merasa apa salahnya? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara. Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya," kata Prasetyo Hadi menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui di Wisma Negara, Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin.

Prasetyo lantas menyebutkan Presiden RI Prabowo Subianto dalam beberapa kesempatan selalu menekankan Indonesia bisa dalam posisinya saat ini karena jasa-jasa pendahulu, mulai dari Bapak Proklamator sekaligus presiden ke-1 RI Soekarno, presiden ke-2 RI H.M. Soeharto, kemudian presiden ke-3 RI B.J. Habibie, presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid, presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri, presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan presiden ke-7 RI Joko Widodo.

"Semua punya jasa. Tidak mudah menjadi presiden dengan jumlah penduduk yang demikian besar. Permasalahan-permasalahan yang selalu muncul dihadapi itu tidak diketahui. Jadi, menurut saya usulan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto menjadi pahlawan tidak ada masalah," kata Prasetyo.

Walaupun demikian, dia menyebut Istana belum membahas secara khusus usulan tersebut.

Saat ditanya mengenai keberatan beberapa pihak mengenai usulan presiden ke-2 RI H.M. Soeharto karena tuduhan korupsi, Prasetyo menyebut tidak ada pemimpin yang sempurna.

"Ya, ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah, pasti semua. Kita ini 'kan tidak ada juga yang sempurna. Pasti kita ini ada kekurangan," kata Prasetyo.

Kementerian Sosial (Kemensos) bersama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) pada bulan lalu membahas pengusulan calon Pahlawan Nasional pada tahun 2025.

Ada 10 nama yang masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan usulan baru, sementara enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan, antara lain K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Besar H.M. Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat).

Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan pada tahun ini, yaitu Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Deman Tende (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).