Cek Fakta: Benarkah Gaji PNS Bakal Naik 16 persen pada 2025?

Suara.com - Di media sosial beredar narasi bahwa pemerintah telah “meresmikan” kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pensiunan PNS sebesar 16 % mulai 2025.

Tulisan ini menyebutkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah mengumumkan kenaikan menyeluruh sesuai golongan, pangkat, dan masa kerja, serta sedang dibahas regulasi tunjangan dan insentif sesuai APBN 2025.

Namun, berdasarkan penelusuran Tim Cek Fakta Kompas.com yang dikutip Suara.com, klaim tersebut keliru.

Klaim

“Pemerintah mengumumkan kenaikan gaji ASN dan pensiunan PNS sebesar 16 % mulai 2025, berlaku menyeluruh sesuai golongan, pangkat, dan masa kerja. Regulasi tunjangan dan insentif masih dibahas agar selaras APBN 2025.”

Penelusuran

Plt. Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama BKN Vino Dita Tama menegaskan belum ada pembahasan teknis terkait kenaikan gaji PNS untuk 2025.

“Sampai saat ini belum ada pembahasan terkait hal tersebut di ranah teknis,” kata Vino (8/4/2025).

Gaji PNS saat ini masih mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024 dan Perpres Nomor 10 Tahun 2024.

Dalam Pidato Pengantar RUU APBN 2025, Presiden Joko Widodo tidak menyebut rencana kenaikan gaji PNS.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan setiap kebijakan baru soal gaji PNS akan diumumkan langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Baca Juga: Gaji 13 Pensiunan PNS 2025 Kapan Cair? Siap-siap Pencairan Sebentar Lagi, Cek Jadwalnya

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji dalam dokumen KEMPPKF 2025 Edisi Pemutakhiran, namun belum ada kepastian persentase atau jadwal pelaksanaan resmi.

Kesimpulan

Narasi soal kenaikan gaji PNS 16 % mulai April 2025 yang “telah diresmikan pemerintah” tidak benar.

Pemerintah, melalui BKN, menyatakan belum membahas kenaikan gaji PNS untuk 2025.

Adanya rencana penyesuaian gaji memang tercantum dalam dokumen makro fiskal, namun persentase, mekanisme, dan waktu pelaksanaannya belum ditetapkan.

Meski kenaikan gaji PNS sebesar 16 % hanya berita palsu alias hoaks, namun kenaikan gaji sebenarnya sudah dirasakan oleh para PNS pada tahun lalu.

Awal 2024 lalu menjadi momen penting bagi jutaan ASN, lantaran gaji pokok mereka naik 8 %.

Kenaikan ini diatur dalam Perpres Nomor 10 Tahun 2024 dan diperjelas lewat PP 5/2024, yang sekaligus menjawab keluhan soal daya beli di tengah inflasi yang melambung.

Sejak 2022–2023, harga bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari melonjak. Bonus tunjangan sering tak cukup menutup selisih biaya hidup.

Pemerintah pun memutuskan langkah “ringan di kantong, berat di regulasi” dengan menaikkan gaji pokok PNS sebesar 8 % demi menjaga kompetitivitas penghasilan mereka.

Dasar Hukum: Perpres 10/2024 & PP 5/2024

Perpres 10/2024 menetapkan persentase kenaikan 8 % dan memerintahkan instansi pusat maupun daerah menyesuaikan skema penggajian.

PP 5/2024 mengatur detail teknis: integrasi kenaikan ke Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), alur rekonsiliasi data, dan penyesuaian tunjangan kinerja.

Intinya, keduanya memastikan pokok gaji naik, sementara aturan lama tetap berlaku untuk tunjangan, transport, dan fasilitas pensiun.

Mekanisme Penyesuaian: Otomatis dan Merata

1. Verifikasi Data
   BKN mengecek setiap golongan, pangkat, dan masa kerja lewat SIMPEG.
2. Hitung Otomatis
   Begitu data valid, sistem langsung menambahkan 8 % ke kolom gaji pokok lama.
3. Rekonsiliasi Instansi
   Instansi pusat dan daerah memproses payroll Januari 2024 dengan nilai baru.
4. Tunjangan Diselaraskan
   Beberapa tunjangan kinerja ikut disesuaikan agar proporsional—sesuai lampiran PP 5/2024.

Siapa Saja yang Kebagian?

Semua PNS aktif, mulai dari golongan IA hingga IVC, mendapat kenaikan ini—tak ada syarat masa kerja minimum. Contohnya:

• PNS golongan IIIC, gaji pokok semula Rp 3.000.000 menjadi Rp 3.240.000.
• PNS golongan IVA, dari Rp 4.500.000 naik menjadi Rp 4.860.000.

Kenaikan ini diharapkan meningkatkan motivasi ASN dan memperkuat stabilitas fiskal lewat skema yang terukur.

Namun, pemerintah tetap mengawasi defisit APBN agar penyesuaian berkala tak mengganggu keseimbangan anggaran.