Ngeluh di DPR, Menhan Sjafrie Curhat TNI Kekurangan Rumah Dinas hingga Nakes RS

Suara.com - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin, menyampaikan adanya sejumlah kebutuhan ideal untuk TNI yang masih dibutuhkan. Salah satunya seperti rumah dinas bagi prajurit TNI. Hal itu disampaikan Sjafrie dalam Rapat Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/4/2025). 

"Saya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya kebutuhan ideal kita itu cukup banyak. Cuma kalau berbicara rumah dinas, ini sudah banyak tergantung persoalan interpretasi," kata Sjafrie. 

Sjafrie Sjamsoeddin menyampaikan, kekinian rumah dinas TNI hanya ada 224.756 unit atau sekitar 45 persen. Sementara kebutuhan mencapai 500 ribu unit. 

"Tapi saya perlu melaporkan bahwa kondisi ideal kita itu, kita baru memiliki rumah dinas itu 224.756 unit, sekitar 45 persen. Sedangkan kalau kita lihat kebutuhan idealnya itu hampir 500.000 unit rumah yang diperlukan," katanya. 

Mantan petinggi Kopassus sekaligus akmil 1947 yang seangkatan dengan Presiden Prabowo Subianto itu mengatakan, angka ini tentunya menunjukan besarnya perbedaan antara kebutuhan ideal dan juga kondisi nyata yang di lapangan. 

"Walaupun demikian kami selaku yang mengurusi kebijakan dari TNI, ini berusaha untuk bekerja dalam rangka memenuhi perumahan dinas prajurit. Kita juga ada kerjasama dengan Menteri Perumahan Rakyat dan sebagainya," beber mantan ajudan pribadi Presiden ke-2 RI, Soeharto itu.

"Cuma memang kita juga perlu perhatikan bahwa kalau ingin menggunakan menambah rumah Prajurit dan menggunakan rumah dinas lahan yang dimiliki oleh TNI, ini juga ada kesulitan bagi kita. Karena lahan-lahan itu justru diperlukan oleh kita untuk kebutuhan operasional. Nah ini satu bagian yang kita sedang bicarakan," sambung Sjafrie Sjamsoeddin. 

Di sisi lain, ia mengatakan, Rumah Sakit TNI juga masih kekurangan tenaga kesehatan alias nakes. 

"Ini menyangkut mengenai rumah sakit. kita memiliki sejumlah 145 rumah sakit TNI dari seluruh wilayah nasional kita tetapi masih ada 29 RS yang terakreditasi. Ini tentunya banyak prasyarat-prasyarat yang diperlukan kaitannya denggan SDM kemudian juga kebutuhan-kebutuhan dari kemampuan layanan dasar yang diperlukan untuk para tenaga kesehatan kita. seperti spesialis, bedah spesialis penyakit dalam, obgyn, dan spesialis anak. ini kita masih kurang,"  beber mantan Wamenhan periode 2010-2014 itu. 

Baca Juga: Ungkit Skandal Bill Clinton, Legislator PKB soal Desakan Ganti Gibran: Tak Mudah Lengserkan Wapres

Dicecar soal Utang TNI AL ke Pertamina 

Dalam rapat kali ini, Menhan Sjafrie Sjamsoeddin sempat dicecar oleh anggota DPR RI, DPR RI fraksi NasDem, Amelia Anggraini soal adanya tunggakan pembayaran bahan bakar minyak (BBM) TNI AL ke PT Pertamina.

Terkait masalah tersebut, Amelia pun bertanya kepada Sjafrie terkait penyusunan ulang formula di Kemenhan demi mengatasi pemborosan penggunaan BBM agar lebih efisien.

"Apakah Kementerian Pertahanan (Kemhan) telah menyusun ulang formula dan penggunaan BBM operasional TNI ini yang lebih efisien? Misalnya melalui sistem kuota atau barcode tracking, agar tidak terjadi pemborosan pak, atau utang yang serupa di masa mendatang," kata Amelia dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.

Ia menyoroti soal utang BBM tersebut karena dinilai menandakan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan penggunaan bahan bakar. 

"Terkait utang BBM TNI AL, ini menandakan adanya kelemahan dalam sistem perencanaan dan distribusi BBM operasional dan hal ini menimbulkan kekhawatiran, terhadap efisiensi dan akuntabilitas anggaran pertahanan," katanya.

Masalah tunggakan pembayaran BBM TNI AL ke Pertamina awalnya diungkapkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali. Dalam Rapat Komisi I DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/4/2025), Ali menyebut jika TNI AL menunggak pembayaran BBM ke Pertamina yang nilainya mencapai trilunan rupiah. 

“Untuk bahan bakar memang ini masih kalau kita berpikir masih sangat terbatas, kemarin ada tunggakan itu bahan bakar 2,25 T dan saat ini kita sudah dikenakan harus membayar utang lagi 3,2 T. Itu sebenarnya tunggakan,” kata Ali dalam rapat di DPR RI.