CEK FAKTA: Link Pemutihan Utang Pinjol oleh OJK, Benarkah?

Temuan ini menunjukkan bahwa penyebaran pinjol ilegal masih menjadi ancaman serius bagi keamanan keuangan masyarakat dan perlu direspons dengan peningkatan literasi keuangan serta kewaspadaan publik.

Dengan penjelasan di atas, kabar yang menyebut jika OJK akan memutihkan utang pinjol merupakan kabar palsu alias hoaks.

OJK imbau perhatikan 2L sebelum berinvestasi

Di sisi lain, OJK mengimbau masyarakat untuk memperhatikan 2L yakni legalitas dan logis, sebelum berinvestasi atau menanam saham pada suatu platform tertentu, menyusul maraknya kasus penipuan daring (online scamming) dengan kerugian korban mencapai lebih dari Rp18 miliar.

"Tolong dipastikan dua aspek tersebut dipenuhi yaitu legal dan logis, sebelum menerima dan menggunakan tawaran investasi dari pihak manapun," kata Ketua Sekretariat Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Pasti) OJK, Hudiyanto dikutip dari Antara beberapa waktu lalu.

Hudiyanto menyampaikan bahwa pihaknya menyediakan dukungan anti investasi bodong yakni Indonesia Anti Scam Center (IASC), yang dapat diakses melalui situs iasc.ojk.go.id.

"Itu untuk mempercepat dilakukannya penundaan transaksi yang dilakukan oleh penipu dan upaya penyelamatan dana milik para korban," sebut dia.

Lebih lanjut, Hudiyanto juga menegaskan bahwa kecepatan masyarakat untuk melapor juga diperlukan untuk segera mengantisipasi tindakan penipuan.

"Kecepatan penyampaian laporan penipuan sangat diharapkan dalam mengupayakan penyelamatan dana dari para korban. Ini berkaitan dengan makin maraknya penipuan yang berkaitan dengan sektor keuangan," terangnya.

Baca Juga: SLIK OJK Alat Bantu Bagi Bank, Bukan Penghambat Penyaluran Kredit

Hudiyanto menyampaikan bahwa ada tawaran investasi dari sebuah lembaga atau platform tertentu, OJK juga menyediakan kanal untuk memeriksa legalitas lembaga tersebut.

"Untuk legalnya, masyarakat mudah untuk melakukan pengecekan, bisa melihat di website OJK, ojk.go.id atau menanyakan di kontak konsumen layanan OJK "157", sehingga masyarakat bisa memastikan apakah perusahaan tersebut pernah dilaporkan sebagai entitas ilegal atau mungkin terdaftar oleh OJK," tegas dia. (Antara)