Suara.com - Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menyebut jika hutan bukan hanya menjadi warisan tetapi, titipan dari generasi yang akan datang. Pernyataan itu disampaikan Menhut Raja Juli di depan para mahasiswa saat memberikan kuliah umum di Universitas Hasanuddin (UNHAS), Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu (14/5/2025).
Dalam kuliah umum itu, Menhut Raja Juli meminta agar generasi muda bisa ikut berpartisipasi melestarikan keberadaan hutan.
"Dalam refleksi singkat saya selama 6 bulan menjabat sebagai Menteri Kehutanan, saya menganggap hutan bukan warisan orang tua kita, tapi hutan adalah titipan dari generasi yang akan datang," beber Menhut Raja Antoni di Auditorium Prof Dr A Amiruddin Fakultas Kedokteran UNHAS.
"Sebagai titipan, maka hutan harus kita jaga, karena kita harus kembalikan pada pemiliknya yaitu generasi yang akan datang," sambung Menhut Raja Juli sebagaimana ditulis pada Kamis (15/5/2025).
Dalam paparannya, politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu juga menyinggung sederet masalah di sektor kehutanan yang dianggap kompleks.
"Kita tahu, kita baca berita, kita ikuti media sosial terlihat betapa masalah kehutanan ini sedemikian kompleksnya," bebernya.
"Konflik teritorial terjadi di mana-mana, masyarakat adat demonstrasi. Ada 2 hal yang bisa kita lakukkan pertama terkait kewajiban pemerintah dalam hal ini saya sebagai Menhut, sebagai orang yang diberi amanah oleh Presiden Prabowo mengurus tata kelola kehutanana bersama Pak Wamen dan semua Dirjen, eselon satu dan dua sampai ke UPT yang tersebar," sambung Raja Antoni.
Lebih lanjut, Menhut Raja Juli turut memberikan solusi jitu untuk mengantisipasi masalah-masalah yang terjadi di sektor kehutanan, salah satunya dengan bekerja sama dengan para akademisi dan institusi pendidikan.
"Pertama yang harus memang dilakukan kewajiban kami sebagai pemerintah. Kedua yaitu perubahan sosial kultural yang menjadi tanggung jawab institusi pendidikan dan akademisi. Perubahan ini harus bersifat struktural kebijakan. Sehingga persolaan di sektor kehutanan dapat kita urai, persoalan seperti benang kusut harus kita urai bersama," beber Raja Juli Antoni.
Baca Juga: Heboh PSN Prabowo Diduga Dipalak Pengusaha Cilegon Rp5 Triliun, Begini Ultimatum Polisi
Ia juga menilai masalah dalam sektor kehutanan salah satunya dapat diselesaikan dengan digitalisasi. Salah satu contoh perosalan yang dapat diselesaikan dengan digitalisasi yakni konflik teritorial.
"Lebih penting lagi seperti yang diarahkan Pak Prabowo, semua ini akan bisa berjalan baik apabila proses digitalisasi berjalan secara penuh di Kementerian Kehutanan. Sehingga konflik terirotrial akan bisa kita selesaikan satu persatu," tuturnya.
Terakhir, Menhut Raja Antoni menegaskan Kementerian Kehutanan di bawah kepemimpinannya merupakan Kementerian yang terbuka dengan kerjasama dan kolaborasi.
Saat memaparkan materi kuliah umum di UNHAS, Menhut Raja Juli turut didampingi oleh sejumlah pejabat. Di antarannya seperti Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar, dan Kepala BP2SDM Indra Exploitasia.
Selain itu, acara tersebut juga turut dihadiri Rektor UNHAS Jamaluddin Jompa, dan Dekan Fakultas Kehutanan UNHAS Mujetahid yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Perguruan Tinggi Kehutanan Indonesia (FOReTIKA).
Dalam kesempatan yang sama itu, Rektor Unhas Prof Dr Ir Jamaluddin Jompa MSc, memaparkan komitmen Unhas dalam mendukung program pelestarian lingkungan. Selain kebijakan hijau yang diterapkan dalam lingkungan kampus, Unhas juga memiliki hutan pendidikan yang dikelola oleh Fakultas Kehutanan.
“Salah satu kekayaan ekologis yang menjadi bagian dari kota Makassar adalah keberadaan hutan pendidikan Unhas. Ini bukan hanya simbolik, tetapi menjadi bukti nyata bahwa kami berkomitmen terhadap riset ilmiah dan pendidikan untuk pelestarian hutan dan pembangunan berkelanjutan,” katanya.
Rektor juga menekankan pentingnya peran sivitas akademika dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam bidang keanekaragaman hayati dan ekonomi berbasis hutan.
Kuliah umum ini dihadiri oleh ratusan sivitas akademika Unhas, baik dosen, mahasiswa, serta berbagai pemangku kepentingan di bidang kehutanan dan lingkungan hidup.
Berita Terkait
-
Heboh PSN Prabowo Diduga Dipalak Pengusaha Cilegon Rp5 Triliun, Begini Ultimatum Polisi
-
Dituding Sandera Polisi saat Demo May Day di Semarang, 2 Mahasiswa Undip Ditangkap
-
Ragu Konsep Super Tbk, Analis Curiga e-Votting Pemilihan Ketum PSI: Bisa Diatur Kemauan Elite?
-
Didoakan Gantikan Kaesang jadi Ketum, Jokowi Disebut Masih Punya Hasrat, PSI Butuh Efek Elektoral
-
Copot Bendera GRIB Jaya hingga FBR di Jaktim, Polisi: Tak Boleh Ada Simbol Ormas Kuasai Wilayah!
Terpopuler
- Bak Bumi dan Langit, Adu Isi Garasi Menkeu Baru Purbaya Yudhi vs Eks Sri Mulyani
- Apa Jabatan Nono Anwar Makarim? Ayah Nadiem Makarim yang Dikenal Anti Korupsi
- Mahfud MD Bongkar Sisi Lain Nadiem Makarim: Ngantor di Hotel Sulit Ditemui Pejabat Tinggi
- Kata-kata Elkan Baggott Jelang Timnas Indonesia vs Lebanon Usai Bantai Taiwan 6-0
- Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Dicopot
Pilihan
-
Studi Banding Hemat Ala Konten Kreator: Wawancara DPR Jepang Bongkar Budaya Mundur Pejabat
-
Jurus Baru Menkeu Purbaya: Pindahkan Rp200 Triliun dari BI ke Bank, 'Paksa' Perbankan Genjot Kredit!
-
Sore: Istri dari Masa Depan Jadi Film Indonesia ke-27 yang Dikirim ke Oscar, Masuk Nominasi Gak Ya?
-
CELIOS Minta MUI Fatwakan Gaji Menteri Rangkap Jabatan: Halal, Haram, atau Syubhat?
-
Hipdut, Genre Baru yang Bikin Gen Z Ketagihan Dangdut
Terkini
-
DPR Sambut Baik Kementerian Haji dan Umrah, Sebut Lompatan Besar Reformasi Haji
-
CEK FAKTA: Viral Klaim Proyek Mall di Leuwiliang, Benarkah?
-
Aktivis '98: Penangkapan Delpedro adalah 'Teror Negara', Bukan Kami yang Teroris
-
Menteri PKP Ara Minta Pramono Sediakan Rumah Tapak di Jakarta Pakai Aset Pemerintah
-
Ngadu ke DPR, Ojol Bongkar Praktik 'Beli Order' dan Tagih Janji Kesejahteraan yang Terlupakan
-
IHSG Tertekan, Rupiah Melemah, Pegiat ke Purbaya: Tugasmu Berat, Lawan Kesongonganmu
-
Tim Pencari Fakta Bantah Kompolnas: Affan Merunduk, Bukan Jatuh Sebelum Terlindas!
-
Pemprov DKI Gencarkan Pelatihan MTU, Warga Sambut Antusias
-
Anak Demo di Cirebon: Menteri PPPA Minta Usut Motifnya! Alarm Bagi Keluarga dan Sekolah?
-
Curhat Wakil Ketua DPRD Jabar, Tunjangan Rp71 Juta Tak Cukup Beli Rumah