Suara.com - Aktivis '98, Jon Muhammad, melontarkan kritik tajam terhadap pemerintah yang menyebut aksi demonstrasi sebagai teror. Menurutnya, justru tindakan pemerintah sendirilah yang merupakan "teror" sesungguhnya, terutama dengan menahan Direktur Lokataru Delpedro Marhaen.
Pernyataan ini disampaikannya saat mengunjungi Delpedro di Polda Metro Jaya, Rabu (10/9/2025).
Jon Muhammad menolak narasi bahwa para pengkritik adalah kelompok teror. Sebaliknya, menurutnya, pihak yang memenjarakan dan menahan para aktivis adalah pelaku teror yang sesungguhnya terhadap demokrasi.
"Menurut saya, yang dilakukan negara hari ini adalah teror. Jadi kalau misalnya Prabowo bilang ada teror, terornya adalah pemerintahnya sendiri," kata Jon.
Ia menegaskan bahwa penangkapan Delpedro adalah bukti nyata "teror terhadap demokrasi, teror terhadap kebebasan berekspresi, dan teror terhadap kritik."
Lawan Rasa Takut, Terus Perjuangkan Tuntutan 17+8
Jon menilai pemerintah sengaja menyebarkan teror untuk membungkam suara para aktivis. Namun, ia menegaskan bahwa ketakutan justru harus menjadi sumber keberanian, mengutip mendiang aktivis HAM Munir Said Thalib.
"Teror itu kaitannya supaya kita takut, supaya kita bungkam. Saya ingat benar Cak Munir bilang bahwa hanya dengan kita mengatasi ketakutan ini, [itu] jadi sumber keberanian," ujarnya.
Ia menambahkan, Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) akan terus menyebarkan keberanian dan melawan segala bentuk intimidasi.
Baca Juga: Kasus Pembunuhan Kepala Cabang Bank: Tersangka Ajukan Diri Jadi JC, Siap Ungkap Keterlibatan TNI?
"Apa yang kita lakukan hari ini adalah ingin menyebarkan keberanian... Kita enggak akan berhenti. Perlawanan masyarakat sipil, tuntutan 17+8 akan terus kita perjuangkan," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Rekomendasi Motor Gigi Tanpa Kopling: Praktis, Irit, dan Tetap Bertenaga
- 5 Rekomendasi HP Layar Lengkung Murah 2026 dengan Desain Premium
- 5 Lipstik Ringan dan Tahan Lama untuk Usia 55 Tahun, Warna Natural Anti Menor
- Kenapa Angin Kencang Hari Ini Melanda Sejumlah Wilayah Indonesia? Simak Penjelasan BMKG
- 5 Sunscreen Jepang untuk Hempaskan Flek Hitam dan Garis Penuaan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP 5G Paling Murah Januari 2026, Harga Mulai Rp1 Jutaan!
-
Promo Suuegeerr Alfamart Jelang Ramadan: Tebus Minuman Segar Cuma Rp2.500
-
Menilik Survei Harvard-Gallup: Bahagia di Atas Kertas atau Sekadar Daya Tahan?
-
ESDM: Harga Timah Dunia Melejit ke US$ 51.000 Gara-Gara Keran Selundupan Ditutup
-
300 Perusahaan Batu Bara Belum Kantongi Izin RKAB 2026
Terkini
-
Terbongkar! Penyebab Utama Banjir Jakarta yang Tak Teratasi: 'Catchment Area' Sudah Mati?
-
Mengapa RJ Kasus Suami Bela Istri Baru Berhasil di Kejaksaan? Pengacara Beberkan Hambatannya
-
Kapolri Listyo Tolak Jadi Menteri Kepolisian, Pilih Jadi Petani Saja
-
Tata Cara Upacara Bendera di Sekolah Menurut SE Mendikdasmen No 4 Tahun 2026
-
Viral WNI Jadi Tentara AS dan Rusia, Pemerintah Telusuri Status Kewarganegaraannya
-
Kapolri Tegas Tolak Polri di Bawah Kementerian: Bisa Melemahkan Negara dan Presiden
-
Sesuai Mandat Reformasi, Kapolri Nilai Posisi Polri Langsung di Bawah Presiden Sudah Ideal
-
Tiga Tahun Nihil Serangan Teror, Kapolri Waspadai Perekrutan 110 Anak Lewat Ruang Digital
-
Kapolri Dorong Perpol 10/2025 Masuk Revisi UU Polri, Tegaskan Tak Melawan Putusan MK
-
Saut Situmorang: Demokrasi Mahal Jadi Akar Korupsi, OTT KPK Hanya Puncak Gunung Es