Suara.com - Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook menarasikan bahwa pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 resmi dibuka oleh pemerintah.
Dalam unggahan tersebut, disertakan pula tautan yang diklaim sebagai jalur pendaftaran guru untuk program pendidikan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam narasi unggahan tersebut disebutkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah meluncurkan program Sekolah Rakyat.
Program ini disebut sebagai bentuk upaya menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang termasuk kategori miskin ekstrem.
Disebutkan bahwa pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 terbuka bagi tenaga pengajar yang ingin mengabdi di bidang pendidikan. Program ini menanggung seluruh biaya pendidikan, mulai dari seragam, makan, asrama, hingga perlengkapan sekolah, yang semuanya dibiayai negara.
Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan dan mendorong terciptanya visi Indonesia Emas 2045.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 Resmi Dibuka!
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sekolah untuk Rakyat, sebuah program pendidikan khusus yang tidak hanya bertujuan memberikan akses belajar yang lebih luas tetapi juga mengajak masyarakat, khususnya para pendidik, untuk berperan aktif.
proses rekrutmen untuk tenaga pengajar Guru Sekolah Rakyat resmi dibuka, memberikan kesempatan bagi para guru berdedikasi untuk mengabdikan diri dan membawa perubahan positif.”
Lantas, benarkah tautan pembukaan guru Sekolah Rakyat 2025 tersebut?
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim Anti Hoax, ditemukan bahwa tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah.
Sebaliknya, tautan tersebut meminta pengguna untuk mengisi data diri, seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan aplikasi Telegram.
Praktik semacam ini tergolong sebagai upaya phising, yakni salah satu bentuk kejahatan siber yang bertujuan mencuri informasi pribadi dan sensitif, seperti akun, identitas, hingga informasi keuangan.
Tindakan ini sangat berbahaya karena dapat merugikan masyarakat, khususnya mereka yang berharap bisa menjadi bagian dari rekrutmen guru Sekolah Rakyat.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menyatakan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik akan melibatkan 60.000 guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Pemerintah telah memetakan kebutuhan dan distribusi guru sesuai lokasi Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa perekrutan guru untuk program ini akan dilakukan secara bertahap.
Ia menyampaikan bahwa guru yang direkrut bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan melalui skema kontrak kerja individu.
“Guru Sekolah Rakyat akan direkrut melalui sistem kontrak. Mereka tidak berstatus ASN, tetapi tetap mendapatkan fasilitas dan pelatihan sesuai dengan standar nasional,” ujar Abdul Mu’ti.
Syarat dan Mekanisme Rekrutmen
Pemerintah melalui Kemensos dan Kemendikdasmen menjelaskan bahwa rekrutmen akan dilakukan secara resmi melalui kanal pemerintah yang terverifikasi.
Para pelamar harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:
- Telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- Bersedia mengajar penuh waktu
- Mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran
Selain itu, pemerintah membuka opsi penugasan guru ASN yang sudah bertugas di daerah masing-masing untuk mengisi kebutuhan sementara sambil menunggu formasi tetap guru kontrak.
Imbauan untuk Masyarakat
Masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan mengklik tautan yang tidak berasal dari sumber resmi. Pastikan semua informasi terkait pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 hanya diperoleh dari situs web Kemensos, Kemendikdasmen, atau saluran resmi pemerintah lainnya.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus-modus penipuan digital yang menyasar semangat dan harapan publik terhadap program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat.
Kesimpulan
Tautan yang beredar di media sosial terkait pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 tidak berasal dari situs resmi pemerintah dan berpotensi sebagai tindakan phising. Berita tersebut termasuk berita bohong atau hoaks.
Pemerintah menyatakan bahwa rekrutmen tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan secara resmi melalui skema kontrak kerja, melibatkan guru lulusan PPG, dan diumumkan melalui saluran pemerintah yang kredibel. Masyarakat diimbau untuk tidak mengakses atau memberikan data pribadi pada tautan yang mencurigakan.
Berita Terkait
-
Roberto Mancini Resmi Jadi Pelatih Timnas Indonesia, Begini Fakta Sebenarnya
-
CEK FAKTA: Jokowi Buat Natuna Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat China
-
Pendidikan Unggulan Presiden Prabowo, Apa Beda Sekolah Garuda dan Sekolah Rakyat?
-
Siswa Sekolah Rakyat Diam-diam Surati Prabowo, Seskab Teddy Bongkar Isi Suratnya!
-
Sambangi Balai Kota, Gus Ipul 'Tagih' Pramono Sekolah Rakyat Permanen: Kami Harap Dukungan Lahan
Terpopuler
- Erick Thohir Umumkan Calon Pelatih Baru Timnas Indonesia
- 4 Daftar Mobil Kecil Toyota Bekas Dikenal Ekonomis dan Bandel buat Harian
- 5 Lipstik Transferproof untuk Kondangan, Tidak Luntur Dipakai Makan dan Minum
- 5 Rekomendasi Sepatu Running Selevel Adidas Adizero Versi Lokal, Lentur dan Kuat Tahan Beban
- 8 City Car yang Kuat Nanjak dan Tak Manja Dibawa Perjalanan Jauh
Pilihan
-
Timnas Indonesia: U-17 Dilatih Timur Kapadze, Nova Arianto Tukangi U-20, Bojan Hodak Pegang Senior?
-
Harga Minyak Dunia Melemah, di Tengah Upaya Trump Tekan Ukraina Terima Damai dengan Rusia
-
Indonesia jadi Raja Sasaran Penipuan Lowongan Kerja di Asia Pasifik
-
Kisah Kematian Dosen Untag yang Penuh Misteri: Hubungan Gelap dengan Polisi Jadi Sorotan
-
Kisi-Kisi Pelatih Timnas Indonesia Akhirnya Dibocorkan Sumardji
Terkini
-
Brasil Minta Duit Miliaran Dolar Buat Jaga Hutan, tapi Izin Tambang Jalan Terus
-
Korupsi Tax Amnesty: Kejagung Sebut Periksa Sejumlah Nama Sebelum Pencekalan, Termasuk Bos Djarum?
-
Anggaran Bantuan Hukum Warga Miskin di Jember Mengalami Penurunan
-
Detik-detik Tembok Sekolah di Palmerah Roboh: Udah Goyah, Lari Selamatkan Diri dari Api
-
Kementerian HAM Akan Kumpulkan Seluruh Data Hak Asasi Manusia Lewat Platform Ini
-
Ngeri! Cekcok di RS Duta Indah Berujung Petaka, Wanita Dihajar Mantan Suami Sampai Gigi Rontok
-
KPK Kembalikan Aset Korupsi Taspen, Anggota DPR: Ini Harus Jadi Standar Penyelesaian Kasus
-
Jejak Intelektual Dwinanda Linchia Levi: Dosen Brilian Untag yang Tewas Misterius di Hotel
-
Roy Suryo 'Disikat' Polisi, Dicekal ke Luar Negeri Malah Cuma Senyum: Misi di Australia Beres!
-
MK Batalkan Skema HGU 190 Tahun di IKN, DPR Usulkan Prabowo Terbitkan Perppu