Suara.com - Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook menarasikan bahwa pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 resmi dibuka oleh pemerintah.
Dalam unggahan tersebut, disertakan pula tautan yang diklaim sebagai jalur pendaftaran guru untuk program pendidikan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto.
Dalam narasi unggahan tersebut disebutkan bahwa pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah meluncurkan program Sekolah Rakyat.
Program ini disebut sebagai bentuk upaya menyediakan akses pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, terutama yang termasuk kategori miskin ekstrem.
Disebutkan bahwa pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 terbuka bagi tenaga pengajar yang ingin mengabdi di bidang pendidikan. Program ini menanggung seluruh biaya pendidikan, mulai dari seragam, makan, asrama, hingga perlengkapan sekolah, yang semuanya dibiayai negara.
Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan dan mendorong terciptanya visi Indonesia Emas 2045.
Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Pendaftaran Guru Sekolah Rakyat 2025 Resmi Dibuka!
Pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) meluncurkan Sekolah untuk Rakyat, sebuah program pendidikan khusus yang tidak hanya bertujuan memberikan akses belajar yang lebih luas tetapi juga mengajak masyarakat, khususnya para pendidik, untuk berperan aktif.
proses rekrutmen untuk tenaga pengajar Guru Sekolah Rakyat resmi dibuka, memberikan kesempatan bagi para guru berdedikasi untuk mengabdikan diri dan membawa perubahan positif.”
Lantas, benarkah tautan pembukaan guru Sekolah Rakyat 2025 tersebut?
Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh tim Anti Hoax, ditemukan bahwa tautan dalam unggahan tersebut tidak mengarah ke situs resmi pemerintah.
Sebaliknya, tautan tersebut meminta pengguna untuk mengisi data diri, seperti nama lengkap dan nomor telepon yang terhubung dengan aplikasi Telegram.
Praktik semacam ini tergolong sebagai upaya phising, yakni salah satu bentuk kejahatan siber yang bertujuan mencuri informasi pribadi dan sensitif, seperti akun, identitas, hingga informasi keuangan.
Tindakan ini sangat berbahaya karena dapat merugikan masyarakat, khususnya mereka yang berharap bisa menjadi bagian dari rekrutmen guru Sekolah Rakyat.
Dilansir dari laman resmi Kementerian Sosial, Ketua Tim Formatur Sekolah Rakyat, Mohammad Nuh, menyatakan bahwa proses rekrutmen tenaga pendidik akan melibatkan 60.000 guru lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG).
Pemerintah telah memetakan kebutuhan dan distribusi guru sesuai lokasi Sekolah Rakyat di berbagai daerah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti juga menegaskan bahwa perekrutan guru untuk program ini akan dilakukan secara bertahap.
Ia menyampaikan bahwa guru yang direkrut bukan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), melainkan melalui skema kontrak kerja individu.
“Guru Sekolah Rakyat akan direkrut melalui sistem kontrak. Mereka tidak berstatus ASN, tetapi tetap mendapatkan fasilitas dan pelatihan sesuai dengan standar nasional,” ujar Abdul Mu’ti.
Syarat dan Mekanisme Rekrutmen
Pemerintah melalui Kemensos dan Kemendikdasmen menjelaskan bahwa rekrutmen akan dilakukan secara resmi melalui kanal pemerintah yang terverifikasi.
Para pelamar harus memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain:
- Telah lulus Pendidikan Profesi Guru (PPG)
- Bersedia mengajar penuh waktu
- Mampu mengampu lebih dari satu mata pelajaran
Selain itu, pemerintah membuka opsi penugasan guru ASN yang sudah bertugas di daerah masing-masing untuk mengisi kebutuhan sementara sambil menunggu formasi tetap guru kontrak.
Imbauan untuk Masyarakat
Masyarakat diimbau untuk tidak sembarangan mengklik tautan yang tidak berasal dari sumber resmi. Pastikan semua informasi terkait pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 hanya diperoleh dari situs web Kemensos, Kemendikdasmen, atau saluran resmi pemerintah lainnya.
Pemerintah juga mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap modus-modus penipuan digital yang menyasar semangat dan harapan publik terhadap program-program strategis nasional, seperti Sekolah Rakyat.
Kesimpulan
Tautan yang beredar di media sosial terkait pendaftaran guru Sekolah Rakyat 2025 tidak berasal dari situs resmi pemerintah dan berpotensi sebagai tindakan phising. Berita tersebut termasuk berita bohong atau hoaks.
Pemerintah menyatakan bahwa rekrutmen tenaga pendidik untuk Sekolah Rakyat akan dilakukan secara resmi melalui skema kontrak kerja, melibatkan guru lulusan PPG, dan diumumkan melalui saluran pemerintah yang kredibel. Masyarakat diimbau untuk tidak mengakses atau memberikan data pribadi pada tautan yang mencurigakan.
Berita Terkait
-
Cek Fakta: Benarkah Rachel Vennya Dibogem Okin sampai Mata Lebam?
-
Kejar Target April 2026, Pemerintah Tambah Lokasi Sekolah Rakyat di Bogor
-
Cek Fakta: Benarkah Raisa dan Hamish Daud Rujuk?
-
Cek Fakta: Benarkah Mulan Jameela Minta Guru Jangan Menuntut Gaji?
-
[HOAKS] Presiden Prabowo Resmikan KUR BRI Tanpa Agunan
Terpopuler
- 6 Motor Listrik Paling Kuat di Tanjakan 2026, Anti Ngeden dan Tetap Bertenaga
- Harga Minyak Dunia Turun Drastis Usai Pengumuman Gencatan Senjata Perang Iran
- Proyek PSEL Makassar: Investor Akan Gugat Pemkot Makassar Rp2,4 Triliun
- Therese Halasa, Perempuan Palestina yang Tembak Benjamin Netanyahu
- 5 Rekomendasi Tablet Murah dengan Keyboard Bawaan, Jadi Lebih Praktis
Pilihan
-
Biadab! Israel Bunuh Jurnalis Al Jazeera di Gaza pakai Serangan Drone
-
Iran Tuduh AS-Israel Langgar Kesepakatan, Gencatan Senjata Terancam Batal
-
Jambret Bersenjata di Halmahera Semarang: Residivis Kambuhan yang Tak Pernah Belajar
-
Regime Change! Kongres AS Usul Donald Trump dan Menteri Perang Dicopot Pekan Depan
-
Kebakaran di Gedung Satreskrim Polres Jakarta Barat, 13 Mobil Damkar Dikerahkan
Terkini
-
Kronologi AS-Iran Kembali Memanas Gegara Ulah Israel, Gencatan Senjata Gagal?
-
Kemnaker Usul Tambah Kuota Program Magang 2026 hingga 150 Ribu Orang
-
Meski Sepakat Gencatan Senjata, Donald Trump Blak-blakan Militer AS Masih Siaga di Dekat Iran
-
Sentil BGN Borong Motor Listrik, Hasto PDI-P: Belajarlah dari Gojek, Jangan Hamburkan Anggaran
-
Roy Suryo Dukung JK Polisikan Rismon Sianipar, Bantah Terima Dana Rp50 M di Kasus Ijazah Jokowi
-
AMSI Minta Dewan Pers Lindungi Magdalene dari Pembatasan Akses Konten
-
Riset WRI Ungkap Paradoks Banjir: Investasi Besar Tak Selalu Kurangi Risiko, Kenapa?
-
DPR Kutuk Serangan Israel ke Beirut, Dinilai Cederai Gencatan Senjata IranAS
-
Kubu Roy Suryo Bantah Keras Isu Dana Rp5 M dari JK: Satu Rupiah Pun Tidak Pernah!
-
Menaker Lapor Ada 1.590 Aduan THR 2026, DKI Jakarta dan Jabar Terbanyak