- Guru Besar Kriminologi UI, Adrianus Meliala, mengusulkan reformasi Polri membagi basis teritorial menjadi wilayah barat dan timur.
- Usulan ini disampaikan dalam RDPU Komisi III DPR pada Kamis (8/1/2026) untuk memperpendek rentang kendali organisasi.
- Pembagian dua wilayah ini diharapkan meningkatkan pengawasan, memudahkan pendeteksian penyimpangan, dan didukung dua Wakapolri.
Suara.com - Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia (UI), Adrianus Meliala, melontarkan usulan progresif dalam upaya reformasi institusi kepolisian.
Ia menyarankan agar Polri membagi basis teritorialnya menjadi dua wilayah besar guna memperpendek rentang kendali organisasi dan memperketat pengawasan.
Hal itu disampaikan Adrianus dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Komisi III DPR yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/1/2026).
“Kepolisian membelah berbasis teritorial guna memperpendek rentang kendali organisasi,” ujar Adrianus dalam rapat.
Secara spesifik, Adrianus mengusulkan agar pembagian wilayah tersebut terdiri dari Polri wilayah timur dan Polri wilayah barat.
Menurutnya, langkah ini akan sangat efektif dalam memantau kinerja personel di lapangan serta mengubah budaya organisasi melalui pengawasan yang lebih melekat.
“Jadi kalau dalam hal ini soal budaya itu soal pengawasan, maka bagaimana kalau kita belah dua kepolisian ini, ada Polri timur dan Polri barat,” katanya.
Ia menjelaskan bahwa dengan pembagian ini, setiap penyimpangan yang terjadi di tubuh Polri akan lebih mudah terdeteksi dan diselesaikan secara fokus.
Hal ini juga memungkinkan pimpinan tertinggi kepolisian untuk lebih sering memantau langsung kondisi di lapangan.
Baca Juga: Bidik Manipulasi Foto Asusila via Grok AI, Bareskrim: Deepfake Bisa Dipidana
“Maka lalu kemudian berbagai macam penyimpangan itu dapat lebih mudah difokuskan, pimpinan tertinggi lebih mudah untuk berada di lapangan, sekaligus juga untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi,” jelasnya.
Dalam skema tersebut, Adrianus membayangkan adanya pembagian peran dua Wakapolri yang masing-masing membawahi wilayah barat dan timur.
Ia meyakini keberadaan dua wakil pimpinan tertinggi ini akan menutup celah penyimpangan yang selama ini mungkin luput dari pengawasan pimpinan tunggal.
“Aneka macam penyimpangan yang tadinya tidak terlihat kalau Kapolrinya cuma satu, Wakapolrinya cuma satu, dengan adanya dua Wakapolri ini maka kemudian makin mudah terlihat dan sekaligus dengan cepat tertanggulangi,” pungkasnya.
Berita Terkait
-
Bidik Manipulasi Foto Asusila via Grok AI, Bareskrim: Deepfake Bisa Dipidana
-
Pakar Bongkar Dasar Hukum Perpol 10/2025, Polisi Aktif Bisa Jadi Sekjen-Dirjen
-
Gelar RDPU di Masa Reses, Komisi III Serap Masukan Pakar Terkait Reformasi Polri hingga Kejaksaan
-
Wagub Babel Dicecar 10 Jam di Bareskrim, Misteri Ijazah Sarjana Terkuak?
-
Polisi Sita Rp37,6 Miliar dari Ratusan Rekening Judol
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- HP Xiaomi yang Bagus Tipe Apa? Ini 7 Rekomendasinya di 2026
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Jeritan Ayah di Gaza Menanti Evakuasi 4 Anaknya yang 6 bulan Terkubur Beton di Masa Gencatan Senjata
-
Eksaminasi 9 Pakar Hukum UI dan UGM: Putusan Kerry Riza Hasil dari Unfair Trial
-
Boni Hargens Launching Buku Ilmu Politik, Singgung Soal Pernyataan Saiful Mujani, Termasuk Makar?
-
Dasco: Bupati Tulungagung yang Kena OTT KPK Bukan Gerindra, Wakilnya Baru Kader
-
Panas Diendus KPK, Pengamat Tantang Polri Ungkap Produksi Rokok Ilegal
-
Pesan Menohok Foke soal Beasiswa LPDP: Anak Betawi Nilainya Harus 11 untuk Bisa Jadi Tuan di Jakarta
-
Ratusan Dapur MBG Di-Suspend! BGN Temukan Masalah Serius dari Menu hingga Higiene
-
Lebaran Betawi 2026 Meriah di Lapangan Banteng, Pramono: Ini Identitas Asli Jakarta
-
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Komnas HAM Tunggu Izin Panglima TNI Periksa 4 Prajurit
-
Fakta Baru OTT di Tulungagung: Adik Bupati Juga Ikut Diamankan KPK