Digeruduk Pendemo, Kemensos Ungkap Ahmad Luthfi yang Usulkan Soeharto jadi Pahlawan Nasional

Suara.com - Kementerian Sosial (Kemensos) RI mengungkap sosok yang mengusulkan agar Presiden kedua RI, Soeharto mendapatkan gelar pahlawan nasional adalah Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi.

Hal ini disampaikan oleh Pengacara AMAR Law Firm sekaligus Advokat dari Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (Gemas), Airlangga Julio.

Informasi ini diakuinya disampaikan langsung oleh pihak Kemensos saat audiensi dengan Gemas yang melakukan demonstrasi menolak usulan Soeharto diberi gelar pahlawan nasional pada Kamis (15/5/2025).

"Tadi dari pihak Kementerian Sosial menyampaikan beberapa update ya. Pertama, usulan mengenai pahlawan Soeharto ini datang dari Gubernur Jawa Tengah (Ahmad Luthfi) di tahun 2025," ujar Airlangga usai menghadiri audensi dengan pihak Kemensos. 

Kemudian, Kemensos mengakui sebenarnya sudah beberapa kali menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional untuk Soeharto. 

Seharusnya, kata Airlangga, hal ini menjadi dasar bagi Kemensos untuk tidak meneruskan usulan tersebut.

"Artinya Kementerian Sosial sebenarnya beberapa kali sudah pernah menolak usulan pahlawan yang serupa terhadap Soeharto itu terjadi di tahun 2008, 2010, dan 2015," jelasnya.

Dalam kesempatan itu, pihak Gemas juga mempertanyakan urgensi pengusulan gelar pahlawan untuk Soeharto tapi tak bisa dijawab pihak Kemensos.

"Kenapa urgent sekali untuk mengangkat Soeharto sebagai pahlawan hari ini, 2025 sementara beberapa kali sudah dibatalkan pengangkatannya tahun-tahun sebelumnya. Itu juga Kementerian Sosial tidak berhasil menjawab kami," jelasnya.

Baca Juga: Heboh Video Pria Ngaku Waras: Kalau Ijazah Jokowi Palsu, Saya Janji Telan Panci Satu Pabrik!

Saat ini, usulan menjadikan Soeharto sebagai pahlawan nasioanl itu sedang dibahas oleh Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) yang beranggotakan 13 orang.

Jika dilanjutkan, usulan ini bakal disampaikan ke Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang dibawah oleh Sekretaris Militer Presiden Istana Negara. 

Terakhir usulan itu akan diberikan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk disetujui lewat Keputusan Presiden (Keppres).

Ia menyatakan pihaknya akan terus memantau proses pengusulan ini sampai ke Istana Negara agar tak disampaikan ke Prabowo.

"Jadi tahapannya masih panjang dan harapan kami semua pertimbangan-pertimbangan yang kami sampaikan itu dapat menjadi catatan bagi TP2GP saat ini," pungkasnya.

Geruduk Kemensos

Sebelumnya, massa yang tergabung dari Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) dan elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis (15/5/2025). 

Mereka menuntut agar rencana pemberian gelar pahlawan untuk Presiden kedua RI, Soeharto dibatalkan.

Pantauan Suara.com di lokasi, massa mayoritas mengenakan baju serba hitam dan membawa berbagai poster dan spanduk berisi kalimat penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto. 

Aksi ini terlihat berlangsung damai tanpa adanya tindakan anarkis. 

Para demonstran bergantian melakukan orasi tepat di depan pagar kantor Kemensos. 

Perwakilan massa aksi juga diterima pihak Kemensos untuk melakukan audiensi dan belum juga selesai hingga pukul 12.34 WIB. 

Salah satu orator meminta agar Kemensos tak mengulang rezim Orde Baru (Orba), saat Indonesia dipimpin oleh Soeharto. 

"Kemensos menjadi antek-antek dari pemerintahan Orde Baru akan mengangkat Soeharto sebagai pahlawan. Jangan kita biarkan," pekik orator di hadapan para demonstran. 

Menurutnya, Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional karena banyaknya kejahatan yang dilakukan. 

Apalagi rentetan pelanggaran HAM berat terjadi saat Soeharto memimpin. 

"Tidak ada satupun kesempatan yang membuat dia layak menjadi seorang pahlawan," ucap orator saat berdemo di depan Gedung Kemensos.  

"Tidak ada satupun pahlawan yang punya track record seburuk Soeharto. Tidak ada pahlawwn yang punya kejahatan sebanyak Soeharto," ungkap orator. 

Lewat aksi ini, massa ingin mengingatkan kembali apa saja kejahatan yang dilakukan Soeharto. 

Diharapkan penolakan terhadap rencana pemberian gelar pahlawan nasional ini bisa segera dibatalkan. 

"Kami tidak akan pernah lupa kejahatan yang pernah terjadi pada keluarga kita sendiri," pungkasnya.