Panggil Menbud Fadli Zon Senin Depan, DPR Siap Tampung Uneg-uneg Akademisi hingga Sejarawan

Suara.com - Wakil Ketua Komisi X DPR RI fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani menegaskan, bahwa pihaknya akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon terkait penulisan ulang sejarah Indonesia.

Lalu Hadrian Irfani meminta proses penulisan sejarah harus dilakukan secara transparan.

"Rencananya kami akan undang beliau hari Senin (26/5/2025) depan. Ini untuk menanyakan penulisan ulang sejarah," kata Lalu dalam keterangannya, Rabu (21/5/2025).

Selama ini, kata dia, pihaknya belum menerima penjelasan secara langsung dari Menteri Kebudayaan Fadli Zon. 

Lalu Hadrian Irfani tidak memungkiri bahwa penulisan ulang sejarah itu menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Ada sebagian masyarakat yang menolaknya.

Komisi X DPR RI, menurutnya, tidak mengetahui latar belakang, alasan, tujuan, dan progres dari penulisan ulang sejarah. 

Yang paling mengetahui adalah Kementerian Kebudayaan itu sendiri.

Sejumlah kelompok masyarakat mengadu ke Komisi X terkait penulisan ulang sejarah. Salah satunya Aliansi Keterbukaan Sejarah Indonesia (AKSI) yang terdiri dari sejarawan, aktivis, hingga arkeolog. 

Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi X, Senin (19/5/2025) kemarin, mereka menyatakan penolakannya terhadap proyek tersebut.

Baca Juga: Telak! Emak-emak Sindir Ojol yang Ngotot Narik: Kami Demo Pakai Hati Nurani, Bukan Budak Aplikator!

Ia mengaku pihaknya masih akan mendengarkan masukan dari masyarakat.

"Kami masih terus mendengarkan masukan dari masyarakat. Kami persilakan masyarakat untuk menyampaikan uneg-unegnya ke Komisi X," ujarnya.

Eks anggota DPRD NTB itu mengatakan, berbagai masukan itu akan disampaikan dalam rapat bersama Menteri Kebudayaan, pada Senin mendatang. 

Menurutnya, pihak kementerian harus terbuka dengan berbagai masukan dan saran dari masyarakat.

Jadi, Kementerian Kebudayaan harus menyerap aspirasi dan masukan dari berbagai lapisan masyarakat. Karena proses penulisan ulang sejarah membutuhkan berbagai masukan dan pemikiran dari berbagai pihak.

"Kementerian Kebudayaan harus menyerap masukan sebanyak-banyaknya. Selain itu, mereka juga harus transparan dalam penulisan ulang sejarah," katanya.