Selain Gelar Pahlawan, Pemerintah Didesak Beri Keadilan untuk Marsinah dengan Usut Kasus Pembunuhan

Suara.com - Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mengingatkan kembali pentingnya pengusutan kasus Marsinah, seiring dengan rencana pemerintah memberi gelar pahlawan bagi Marsinah.

Koordinator Dewan Buruh Nasional KASBI, Nining Elitos, menegaskan pihaknya sudah lama mendesak agar pengusutan kasus pembunuhan Marsinah terus berlanjut.

"Sudah sejak lama organisasi buruh dan gerakan rakyat mendesak pengusutan kasus yang sampai hari ini pembunuhan Marsinah tidak mendapatkan keadilan serta menjadikan Marsinah sebagai pahlawan," kata Nining kepada Suara.com, Rabu (21/5/2025).

Diketahui pemerintah melalui Kementerian Sosial menyampaikan pemberian gelar pahlawan untuk Marsinah kemungkinan tidak dilakukan pada tahun ini.

Alasannya pemberian gelar pahlawan harus terlebih dahulu melalui proses usulan.

Menanggapi hal itu, Nining berpandangan seiring dengan proses pemberian gelar pahlawan terhadap Marsinah, penting bagi pemerintah memberikan keadilan bagi keluarga Marsinah.

Keadilan kepada Marsinah dan keluarga dapat dilakukan dengan keseriusan pemerintah menghukum para pelaku pembunuhan.

"Selain mengangkat marsinah sebagai Pahlawan ada hal yang juga dilakukan adalah bagaimana keluarga Marsinah mendapatkan keadilan dan para pelaku di seret ke pengadilan serta diberikan hukuman yang setimpal," kata Nining.

Bukan Tahun Ini

Baca Juga: Audiensi dengan Mensos, Aktivis hingga Korban 65 Tolak Soeharto Dijadikan Pahlawan Nasional

Diberitakan sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) RI, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan aktivis buruh Marsinah tidak akan mendapat gelar pahlawan nasional tahun ini.

Pasalnya, usulan agar Marsinah diberikan gelar sebagai pahlawan nasional masih akan diproses.

“Oh iya (tidak akan dapat gelar tahun ini), waktunya tidak memungkinkan. Karena harus melalui proses kan, tetap harus melalui proses normal," kata Gus Ipul di Komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (20/5/2025).

Menurutnya, seseorang diganjar gelar pahlawan nasional harus melalui proses tahapan pengusulan bertingkat, mulai dari masyarakat hingga ke dewan gelar.

“Diproses oleh masyarakat, didiskusikan, lalu diserahkan ke bupati, wali kota dengan tim daerahnya, tim gelar pahlawan daerah. Setelah itu juga gubernur sama, buat tim juga, langsung kementerian sosial, nanti kita ke dewan gelar,” tutur Mensos Gus Ipul.

Kekinian, kata dia, sementara ini proses Marsinahdiganjar gelar pahlawan, masih dalam tahapan proses pengusulan dari masyarakat di daerah Nganjuk, Jawa Timur.

“Atensi (Presiden Prabowo) ya, tapi juga proses jalan gitu. Jadi saya kira usulan itu disambut dengan baik lah. Oleh para tokoh-tokoh buruh, juga oleh masyarakat setempat ya, disambut dengan baik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mendukung jika Marsinah diberikan gelar Pahlawan Nasional. Hal itu ditegaskan, Prabowo usai mendapatkan masukan dari kaum buruh.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam sambutannya di hadapan massa buruh dalam acara perayaan Hari Buruh Internasional di Kawasan Monas, Jakarta Pusat, Kamis (1/5/2025).

Awalnya Peabowo mengaku ditanya oleh kaum buruh soal kenapa tak ada pahlawan nasional dari kaum buruh.

"Saya juga atas usul dari pimpinan tokoh-tokoh masyarakat buruh mereka sampaikan ke saya, 'pak kenapa sih pahlawan nasional gak ada dari kaum buruh?'," kata Prabowo.

Prabowo lantas bertanya soal siapa yang mau diusulkan diberi gelar pahlawan nasional mewakili kaum buruh. Kaum buruh itu, kata Prabowo, mengusulkan nama Marsinah.

"Saya tanya, kalian ada saran gak coba kalian berembuk usulkan pahlawan dari kaum buruh. Dan mereka sampaikan, Pak, bagaimana kalau Marsinah pak?," katanya.

Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan, kalau memang nama Marsinah didukung semua buruh, maka pemberian gelar pahlawan nasional akan didukungnya.

"Marsinah jadi pahlawan nasional asal seluruh pimpinan buruh mewakili kaum buruh saya akan mendukung marsinah akan menjadi pahlawan nasional," pungkasnya.