Keluarga Dapat Tunjangan Jika Soeharto Pahlawan, Aktivis Tolak Pajak Jatuh ke Orang Bermasalah

Suara.com - Usulan penyematan Pahlawan Nasional kepada Soeharto tak hanya akan menjadi gelar semata bagi Presiden kedua RI itu. Andai terwujud, maka Keluarga Cendana yang ditinggalkan mendiang Soeharto akan mendapatkan berbagai keuntungan dari negara seperti uang Rp5 0 juta hingga berbagai tunjangan lainnya.

Menanggapi ini, Gerakan Masyarakat Sipil Adili Soeharto (GEMAS) menyatakan tak terima.

Sebab, Soeharto dinilai bukan sosok yang diangkat sebagai Pahlawan Nasional karena memiliki berbagai rekam jejak buruk seperti kasus korupsi hingga pelanggaran HAM berat.

"Kami juga turut sedih karena melihat pemberian gelar pahlawan ini berdasarkan perpres nomor 72 tahun 2018 akan memberikan sejumlah benefit yang akan diterima oleh penerima gelar pahlawan maupun keluarganya," ujar anggota Divisi Pemantauan Impunitas KontraS, Jane Rosalina.

"Salah satu di antaranya adalah uang sejumlah Rp 50 juta berupa tunjangan kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya," ujarnya menambahkan.

Ia mengakui anggaran itu terbilang kecil bagi Keluarga Cendana yang terkenal sudah mapan. Namun, ia tak terima lantaran sumber uang itu adalah anggaran negara yang berasal dari pajak masyarakat.

"Meskipun itu hal kecil bagi Keluarga Cendana, tapi paling tidak itu akan ada pajak rakyat yang dikerahkan untuk memberikan gelar pahlawan kepada sosok yang bermasalah bagi bangsa ini," katanya.

"Jangan sampai pajak rakyat itu justru malah diberikan kepada sosok yang bermasalah," lanjutnya.

Seharusnya, dana untuk membayar tunjangan pahlawan nasional kepada Soeharto itu bisa digunakan untuk keperluan masyarakat lainnya.

Baca Juga: Digeruduk Pendemo, Kemensos Ungkap Ahmad Luthfi yang Usulkan Soeharto jadi Pahlawan Nasional

"Apalagi hari ini kita punya banyak sekali permasalahan terkait dengan sosial ekonomi dan kami tidak ingin pajak rakyat diberikan kepada hal-hal yang tidak berguna dan banyak masalahnya," tambah dia.

Sebelumnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menerima perwakilan sekaligus aspirasi masyarakat sipil yang menolak usulan pemberian gelar pahlawan nasional kepada mantan Presiden Soeharto.

Masyarakat sipil yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Anti Soeharto (Gemas) tersebut menggelar unjuk rasa terlebih dahulu di depan Kantor Kementerian Sosial (Kemensos) Salemba sebelum akhirnya dapat menemui perwakilan Kemensos, termasuk Mensos Saifullah.

“Kami tentu mendengar dan mencatat apa yang menjadi masukan dari bapak ibu sekalian,” kata Saifullah Yusuf di Jakarta, Kamis.

Pada audiensi hari itu, ia bersama Staf Khusus Menteri Sosial Bidang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Abdul Malik Haramain menerima dokumen petisi dari masyarakat sipil dan joint statement dari masyarakat internasional yang menolak pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto.

Ia memastikan akan mendengarkan semua masukan dari masyarakat terkait dengan pemberian gelar pahlawan nasional tahun ini, termasuk masukan yang bersifat kontra dari masyarakat.

Ia juga menegaskan usulan nama penerima gelar pahlawan nasional tentu akan dikaji dan dipertimbangkan secara detail dan objektif.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid menjelaskan penolakan penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional dikarenakan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 dianggap masih berlaku.

Selain itu, ia menjelaskan beberapa alasan penolakan mereka terhadap rencana penganugerahan gelar pahlawan kepada presiden kedua Republik Indonesia tersebut.

Salah satu alasan itu, kata dia, ditunjukkan dari berbagai proses hukum pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, di mana korupsi yang melibatkan Soeharto sebagai besar nilainya, setidaknya 419 juta dolar AS.

Bahkan, katanya, PBB, United Nations Office on Drugs an Crime (UNODC), dan Bank Dunia menegaskan Presiden Soeharto salah satu pemimpin yang paling korup dalam program Stolen Asset Recovery.

"Janganlah apa yang pernah jelas dalam sejarah dicatat sebagai sejarah pemerintahan dilupakan dengan menetapkan Presiden Soeharto sebagai pahlawan nasional," katanya.

Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Jane Rosalina juga menilai pengusulan gelar pahlawan Soeharto bertentangan dengan integritas moral dan keteladanan.

Pihaknya mencatat setidaknya sembilan rekam jejak kasus pelanggaran berat hak asasi manusia dilakukan Soeharto selama era Orde Baru dan diikuti dengan tindak pidana korupsi berat, serta penyalahgunaan kekuasaan.

“Jadi kami sudah menyerahkan surat tertulis yang berupa tanggapan penolakan terhadap pengusulan gelar pahlawan nasional kepada Soeharto,” katanya.