Suara.com - Sebanyak 32 persen warga Banten menyatakan kurang puas terhadap kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni. Data tersebut didapat dari rilis survei Indikator Politik Indonesia.
Menanggapi hal itu, Gubernur Banten Andra Soni menegaskan bahwa fokus utama pemerintahannya adalah memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan dengan baik.
Terlepas dari hasil survei tingkat kepuasan 100 hari kerja yang dirilis oleh Indikator Politik Indonesia.
“Survei merupakan metodologi penelitian yang penting untuk kita pahami bersama. Bagi saya, ini adalah produk ilmiah yang bisa dijadikan alat evaluasi. Tapi yang paling utama, bagaimana pelayanan kepada masyarakat bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya, dilansir dari Antara, Minggu 1 Juni 2025.
Ia mencontohkan upaya percepatan pengoperasian dua rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Banten yang sebelumnya belum berfungsi sebagai bentuk pelayanan nyata yang langsung menyentuh masyarakat.
“Salah satunya sudah berdiri tiga tahun, tapi belum melayani masyarakat. Ini kami kebut agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Selain kesehatan, Andra juga menyoroti pentingnya efisiensi anggaran untuk mendukung program pembangunan yang berdampak langsung, seperti infrastruktur desa melalui program Bangun Jalan Desa Sejahtera (Bang Andra).
“Efisiensi anggaran yang kami lakukan bukan untuk penghematan semata, tapi agar bisa dialihkan ke program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujar dia menjelaskan.
Gubernur juga menyebut program sekolah gratis untuk SMA dan SMK swasta tengah disiapkan. Ia menilai wajar bila hasil survei belum menangkap dampaknya karena program tersebut belum diimplementasikan penuh.
Baca Juga: Wisata Agro Bukit Waruwangi, Tempat Terbaik untuk Menikmati Long Weekend
“Sekolah gratis untuk SMA dan SMK swasta sedang kami siapkan dan akan segera dilaksanakan. Jadi wajar kalau dalam survei belum bisa terlihat dampaknya,” ujarnya.
Andra mengajak semua pihak melihat kinerja kepala daerah secara utuh dan tidak semata dari angka survei. Menurutnya, setiap daerah memiliki konteks dan tantangan yang berbeda.
“Seperti di Yogyakarta, misalnya, Gubernurnya tidak dipilih lewat pilkada, tetapi berdasarkan keistimewaan undang-undang. Sedangkan di Banten, kami dipilih langsung oleh rakyat, tentu dinamikanya berbeda,” tuturnya.
Ia menegaskan bahwa arah pembangunan Provinsi Banten tetap berjalan sesuai rencana, dengan pergeseran dan perubahan anggaran yang disusun untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Pembangunan Banten akan terus berjalan. Yang penting adalah memastikan masyarakat merasakan dampaknya secara langsung. Itu tujuan utama kami,pelayanan publik yang nyata dan merata,” kata Andra.
Pernyataan Andra disampaikan merespons hasil survei Indikator Politik Indonesia yang dirilis baru-baru ini. Survei tersebut mengukur tingkat kepuasan publik atas kinerja enam gubernur di Pulau Jawa, termasuk Provinsi Banten.
Berita Terkait
-
Wisata Agro Bukit Waruwangi, Tempat Terbaik untuk Menikmati Long Weekend
-
Diduga Untung Rp 6,8 Juta per Hari, 2 Tersangka Penyelewengan LPG Subsidi di Tangerang Diringkus
-
Akui Sulit Digeber dalam 100 Hari Kerja, Pramono Cabut Jakarta Funding dari Program Quick Wins
-
Selain PIK 2, Wagub Banten Ingin Rute Transjabodetabek Diperpanjang sampai Serang
-
Aceh Besar Gerak Cepat Bersihkan Sampah Ilegal: Warga Diimbau Lakukan Ini
Terpopuler
- 4 Mobil Bekas 50 Jutaan dari Suzuki, Ideal untuk Harian karena Fungsional
- Dua Tahun Sepi Pengunjung, Pedagang Kuliner Pilih Hengkang dari Pasar Sentul
- Apakah Habis Pakai Cushion Perlu Pakai Bedak? Ini 5 Rekomendasi Cushion SPF 50
- 5 Rekomendasi HP RAM 8GB Rp1 Juta Terbaik yang Bisa Jadi Andalan di 2026
- 7 Sepatu Nike Tanpa Tali yang Praktis dan Super Nyaman untuk Lansia
Pilihan
-
ASEAN Para Games 2025: Nurfendi Persembahkan Emas Pertama untuk Indonesia
-
Perbedaan Jaring-jaring Kubus dan Balok, Lengkap dengan Gambar
-
Rupiah Loyo, Modal Asing Kabur Rp 27 Triliun Sejak Awal Tahun
-
Izin Tambang Emas Martabe Dicabut, Agincourt Resources Belum Terima Surat Resmi dari Pemerintah
-
Hashim dan Anak Aguan Mau Caplok Saham UDNG, Bosnya Bilang Begini
Terkini
-
Kejagung Masih Dalami Dugaan Tindak Pidana 28 Perusahaan yang Izinnya Dicabut Buntut Banjir Sumatra
-
Soroti Tata Kelola Aset dan Karier Jaksa Daerah, DPR Minta Kejagung Lakukan Pembenahan Menyeluruh
-
Berdiri di Atas Tanah Kemenhan, Nusron Wahid Cabut HGU Raksasa Gula Sugar Group Companies
-
Akhirnya Diperbaiki, 'Jebakan Batman' Jalan Juanda Depok yang Bikin Celaka Pengendara
-
Fadli Zon Sebut Pemerintah Tak Intervensi Urusan Keraton Solo: Fokus Kami Hanya Cagar Budaya
-
Tim Peneliti Ijazah Jokowi Buka Suara, Sebut Dokumen KPU Harusnya Sah Diuji Publik
-
Dari Kopi, Nongkrong, Lalu Investasi: Strategi Indonesia Pikat Investor di WEF Davos 2026
-
DPR Godok RUU Jabatan Hakim: Usia Pensiun Ditambah, Rekrutmen Hakim Kini Mandiri oleh MA
-
Pemerintah Siapkan RUU Disinformasi dan Propaganda Asing, Menko Yusril: Bukan untuk Anti-Demokrasi
-
DPR Gelar Fit and Proper Test 18 Calon Anggota Ombudsman RI 26 Januari, Cari 9 Nama Terbaik