"Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan," kata Prabowo, Senin (2/6/2025).
Prabowo sekaligus mengimbau seluruh unsur agar jangan menganggap negara tidak ada, jangan menganggap negara bisa dipermainkan, jangan menganggap NKRI bisa dibohongi, serta jangan menganggap NKRI bisa ditipu.
Untuk kesekian kali, Prabowo kembali memperingatkan semua unsur di semua lembaga untuk segera berbenah diri dan segera membersihkan diri.
"Karena negara akan bertindak, negara kita kuat, mereka-mereka yang tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa partai mana, suku mana, yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar akan kita tindak," sambungnya.
Minta Rakyat Laporkan Pejabat yang Melanggar
Presiden Prabowo juga meminta rakyat untuk melaporkan para pejabat yang kedapatan melanggar. Kepala negara meminta rakyat tak ragu-ragu menyampaikan laporan.
"Jangan ragu-ragu, melihat pejabat, pemimpin melanggar, laporkan!" ujar Prabowo.
Menurut Prabowo penyampaian laporan bisa dilakukan langsung melalui gawai. Ia meminta masyarakat mengirimkan bukti-bukti lewat laporan yang disampaikan.
"Sekarang kita punya teknologi, setiap rakyat di desa bisa menggunakan gadget. Kalau ada bukti segera siarkan. Jangan mau terima penyelewengan. Jangan mau terima pejabat yang berbuat sekehendak dirinya," kata Prabowo.
Baca Juga: Pigai dan Budi Arie Konsisten Dapat Rapor Merah, Berlakukah Ultimatum Presiden Prabowo?
Sementara itu, kepada para pejabat atau pemimpin di pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Prabowo meminta agar mereka menjaga kepercayaan rakyat.
"Jangan menipu rakyat, jaga kekayaan rakyat, jangan mencuri dari kekayaan rakyat. Kalau tidak mampu jangan masuk ke pemerintahan, kalau tidak mampu jangan menerima mandat dari rakyat," kata Prabowo.
Berita Terkait
-
Garudayaksa FC Bermain di Liga 2, Prabowo Subianto Turun Tangan Langsung?
-
Prabowo Subianto Tonton Timnas Indonesia vs China, Erick Thohir: Semoga Bawa Hoki
-
Seskab Teddy Buka Suara: Pertemuan Prabowo-Menkes Budi Bahas Kesehatan, Bukan Reshuffle
-
Skenario 'Nasi Goreng' Pemersatu Bangsa, Golkar Impikan Pertemuan Prabowo-Megawati-Jokowi-SBY
-
Pigai dan Budi Arie Konsisten Dapat Rapor Merah, Berlakukah Ultimatum Presiden Prabowo?
Terpopuler
- Ingin Miliki Rumah Baru di Tahun Baru? Yuk, Cek BRI dengan KPR Suku Bunga Spesial 1,30%
- 7 Motor Matic Paling Nyaman Buat Touring di 2026: Badan Anti Pegal, Pas Buat Bapak-bapak
- Sambut HUT ke-130 BRI: Nikmati Promo Hemat Hingga Rp1,3 Juta untuk Upgrade Gaya dan Hobi Cerdas Anda
- Meskipun Pensiun, Bisa Tetap Cuan dan Tenang Bersama BRIFINE
- 3 Pilihan Mobil Bekas Rp60 Jutaan: Irit BBM, Nyaman untuk Perjalanan Luar Kota
Pilihan
-
OJK Awasi Ketat Pembayaran Pinjol Dana Syariah Indonesia yang Gagal Bayar
-
Jejak Emas Rakyat Aceh Bagi RI: Patungan Beli Pesawat, Penghasil Devisa & Lahirnya Garuda Indonesia
-
Pabrik Toba Pulp Lestari Tutup Operasional dan Reaksi Keras Luhut Binsar Pandjaitan
-
Kuota Pemasangan PLTS Atap 2026 Dibuka, Ini Ketentuan yang Harus Diketahui!
-
Statistik Suram Elkan Baggott Sepanjang 2025, Cuma Main 360 Menit
Terkini
-
Atasi Krisis Air, Brimob Polri Targetkan 100 Titik Sumur Bor untuk Warga Aceh Tamiang
-
Mendikdasmen Pastikan Guru Korban Bencana di Sumatra Dapat Bantuan Rp2 Juta
-
Masalah Lingkungan Jadi PR, Pemerintah Segera Tertibkan Izin Kawasan Hutan hingga Pertambangan
-
Dua Hari Berturut-turut, KPK Dikabarkan Kembali Tangkap Jaksa Lewat OTT
-
LPSK Tangani 5.162 Permohonan Restitusi, Kasus Anak Meroket Tajam
-
Upaya Roy Suryo cs Mentah di Polda Metro Jaya, Status Tersangka Ijazah Jokowi Final?
-
Jurus 'Sapu Jagat' Omnibus Law Disiapkan untuk Atur Jabatan Polisi di Kementerian
-
Dakwaan Jaksa: Dana Hibah Pariwisata Sleman Diduga Jadi 'Bensin' Politik Dinasti Sri Purnomo
-
LPSK Bahas Optimalisasi Restitusi Korban Tindak Pidana bersama Aparat Hukum
-
Komisi X DPR Respons Kabar 700 Ribu Anak Papua Tak Sekolah: Masalah Serius, Tapi Perlu Cross Check